Pangkas Izin Rumah Murah

Pangkas Izin Rumah Murah

  Jumat, 26 Agustus 2016 09:30

Berita Terkait

JAKARTA – Kebijakan yang ditunggu-tunggu para pengembang properti kelas menengah ke bawah akhirnya keluar. Pemerintah memutuskan untuk mempermudah izin pembangunan kawasan properti untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Rabu (24/8). Jenis perizinan dan jangka waktu pengurusan dipotong sehingga biayanya juga turun.

Merujuk pada data Kemenko Perekonomian, saat ini 78,7 persen rumah tangga di Indonesia sudah memiliki rumah dengan kualitas berbeda-beda. Kemudian, ada sekitar 3,1 juta rumah tangga yang memiliki rumah lebih dari satu. Sebaliknya, ada 11,8 juta rumah tangga yang tidak memiliki rumah sama sekali. Mereka tinggal dengan mengontrak atau menyewa rumah, apartemen, hingga indekos.

Di sisi lain, masih banyak pengembang, khususnya developer kawasan elite, yang enggan melaksanakan kewajiban menyediakan hunian kelas menengah dan murah. Hal itu merupakan akibat proses perizinan yang sangat panjang dan melelahkan. 

’’Saat ini terdapat 33 izin atau syarat dan prosesnya memerlukan 769–981 hari kerja plus biaya besar,’’ ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution. 

Karena itu, paket kebijakan ke-13 berfokus menyederhanakan perizinan pengembangan properti untuk MBR.

Pihaknya sudah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) untuk membakukan kebijakan tersebut. ’’Perkiraan saya, dalam seminggu atau maksimal 10 hari, PP-nya sudah keluar sehingga bisa langsung dieksekusi,’’ lanjut mantan gubernur Bank Indonesia (BI) itu. Hanya, dia mengingatkan, kemudahan izin tersebut hanya berlaku untuk pengembang properti MBR dengan luas lahan maksimal 5 hektare.

Deregulasi itu difokuskan pada tiga hal. Yakni, pemangkasan jumlah izin dari 33 jenis menjadi 11, penurunan waktu proses perizinan dari 981 hari menjadi 44 hari kerja, serta penurunan biaya izin hingga 70 persen. 

Ada sedikitnya tujuh jenis izin yang sama sekali dihapus. Di antaranya, izin lokasi dengan waktu 60 hari kerja, rekomendasi peil banjir (30–60 hari kerja), hingga amdal lalu lintas yang memakan waktu 30 hari kerja. Secara keseluruhan, pemangkasan tujuh izin tersebut otomatis memotong waktu hingga 176 hari kerja.

Belum lagi adanya penggabungan sejumlah perizinan. Misalnya, proposal pengembang dengan surat pernyataan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa. Kemudian, waktu proses perizinan dipangkas habis. Yang paling terasa adalah evaluasi dan penerbitan SK tentang penetapan hak atas tanah. 

Sebelumnya, proses tersebut memakan waktu 213 hari kerja atau sekitar sembilan bulan. Dengan kebijakan baru, proses itu dipangkas hingga tersisa tiga hari kerja. Selain itu, proses pecah sertifikat atas nama pengembang dipotong dari 120 hari kerja menjadi lima hari kerja alias sepekan.

Darmin menuturkan, penyederhanaan izin tersebut akan berdampak pada biaya. Biaya yang harus disiapkan pengembang menjadi lebih murah. ’’Biayanya menjadi 30 persen atau turun 70 persen dibandingkan sebelumnya,’’ lanjut menteri 67 tahun itu. Biaya amdal lalin otomatis hilang dan biaya rekomendasi peil banjir digratiskan, sedangkan biaya-biaya lain juga turun.

Darmin meyakinkan bahwa penyederhanaan izin dan penurunan biaya yang harus ditanggung developer akan berdampak. Dampak pertama tentu saja kecepatan mendapat izin. Dengan proses perizinan yang tinggal 44 hari atau kurang dari dua bulan dan jumlah izin yang tinggal 11, pengembang akan mendapatkan izin lebih cepat dengan harga terjangkau.

Mengenai dampak terhadap penurunan harga rumah, Darmin memastikan kebijakan itu bakal berpengaruh. Namun, tingkat penurunannya tidak bisa disamaratakan. ’’Itu sangat ditentukan lokasinya di mana dia bikin (perumahan),’’ tuturnya. Bagaimanapun, harga tanah setiap daerah berbeda-beda. 

Ketika disinggung mengenai potensi penurunan uang muka rumah, dia menuturkan, pemerintah tidak bisa mengintervensi begitu saja. Sebab, besaran uang muka itu sudah diatur BI. ’’Bank Indonesia punya pengaturan loan to value ratio. Besarannya memang ada aturan maiinnya,’’ jelas menteri kelahiran Mandailing Natal, Sumut, itu.

Backlog Menipis

Dirjen Pembiayaan Perumahan Kemen PUPR Morin Sitorus menjelaskan, tren rumah MBR saat ini masih menjadi kebutuhan dasar. ’’Jadi, walaupun ada krisis ekonomi, masih laku,’’ ujarnya. 

Terbukti, hingga saat ini rumah MBR masih memiliki banyak peminat dan penjualannya tinggi meski keuntungannya kecil. Dengan penurunan biaya hingga 70 persen, profit margin pengembang akan makin lebar. ’’Setidaknya kami akan minta kalau tidak diturunkan harga (rumah), ya fasum (fasilitas umum) itu dibuat mewah atau bagus,’’ lanjutnya.

Disinggung mengenai angka backlog atau selisih ketersediaan dengan kebutuhan rumah, Morin menuturkan, data terakhir BPS pada 2015 menunjukkan 11,4 juta. Selama lima tahun terakhir, terjadi penurunan. Setiap tahun, rumah tangga baru mencapai 820 ribu. Sementara itu, rata-rata tiap tahun ada 1,2 juta unit rumah yang dibangun. 

Artinya, dalam waktu lima tahun terakhir, terjadi surplus pembangunan rumah jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan baru per tahun. Dengan kondisi tersebut, backlog bisa semakin turun tiap tahun. ’’Kalau selisih 400 ribu, berarti 20 tahun (backlog hilang) kalau speed-nya seperti sekarang,’’ tambahnya. Kalau pembangunan rumah makin meningkat setelah kebijakan kemudahan perizinan, pihaknya berharap backlog bisa habis dalam 10 tahun.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Rumah Sejahtera Tapak (RST) Dadang Juhro yang terlibat langsung dalam penggodokan kebijakan tersebut menyatakan, pembahasan bersama pemerintah berlangsung sejak sekitar enam bulan lalu. ’’Rapat terakhir ya tadi (kemarin) sebelum akhirnya dirilis Menko Perekonomian,’’ ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (24/08).

Setelah kebijakan itu, kata dia, masih ada proses lanjutan yang juga cukup panjang. Proses lanjutan itu melibatkan Kemendagri, terutama untuk sosialisasi kepada pemda. ’’Sosialisasinya bisa memakan waktu dua sampai tiga bulan,” timpal Dadang. Semua tahap itu harus ditempuh, baru kemudian isi dalam paket kebijakan ekonomi jilid XIII bisa terealisasi. ”Kami berharap tahun ini bisa (terealisasi). Belum lagi ada penyesuaian di sistem elektronik terkait di perizinan,’’ imbuhnya.

Yang jelas, REI menyambut gembira paket kebijakan tersebut. Setidaknya, dari sisi supply, pihaknya bisa segera membantu dan mewujudkan program yang dicanangkan Presiden Jokowi terkait dengan pengadaan satu juta rumah MBR. ’’Kami hanya pendukung dari sisi supply. Kebijakan, pendanaan FLPP (fasilitas likuidasi penyaluran perumahan), adanya di pemerintah. Kekuatan (demand) konsumen sebagai pembeli juga ada di pemerintah,’’ tuturnya.

Direktur dan Corporate Secretary PT Intiland Development Tbk (DILD) Theresia Rustandi juga menyambut gembira adanya perhatian dan upaya pemerintah melalui kebijakan tersebut. Theresia yang juga salah seprang ketua di DPP REI sangat berharap komitmen pemerintah pusat yang tecermin dalam paket kebijakan bisa segera merembet ke pemda sebagai otoritas langsung di wilayahnya masing-masing. ’’Kami berharap kebijakan yang baik ini bisa cepat ditindaklanjuti di tingkat daerah,’’ harapnya.

Respons cepat pemda itu pula yang akan menentukan cepat atau lambatnya realisasi kebijakan tersebut. Jika direspons dengan cepat dan semangat yang sama, masih mungkin implementasi kemudahan kepemilikan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan rumah bersubsidi itu dimulai tahun ini. ’’Kami selalu optimistis,’’ tegasnya.

Tugas pemda membantu program pemerintah terkait sektor properti sebenarnya tidak terbatas dari paket kebijakan jilid XIII. Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta komitmen kepala daerah terkait dengan pajak instrumen investasi Dana Investasi Real Estat (DIRE/REITs).

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jatim memperkirakan, implementasi kebijakan itu tidak mudah. Sebab, peraturan di tingkat pusat belum tentu sinkron dengan daerah. ’’Di daerah terdapat izin prinsip, izin lokasi, serta izin terkait pengelolaan lingkungan hidup seperti UKL-UPL (upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, Red). Di tiap daerah, penerapannya berbeda-beda,’’ ujar Ketua Apersi Jatim Soepratno.

Dia mencontohkan, ada daerah yang mewajibkan adanya izin prinsip. Kemudian, di daerah lain, izin prinsip tidak wajib, melainkan sudah memadai dengan izin lokasi. Tentu, pengembang harus mengikuti ketentuan di daerah. ’’Jadi, kami tunggu saja apakah penerbitan IMB benar-benar hanya perlu waktu tiga hari?’’ ujarnya.

Karena itu, komitmen daerah untuk mendukung program pembangunan perumahan perlu ditingkatkan. Dengan demikian, program pembangunan perumahan tidak terbentur target retribusi di daerah. ’’Misalnya, Kabupaten Malang yang membentuk Badan Perumahan Kabupaten Malang. Adanya badan khusus yang mewadahi perumahan bisa memperlihatkan komitmen daerah setempat dalam mendukung penyediaan rumah layak huni. Di kota/kabupaten lain di Jatim belum ada yang demikian,’’ ungkapnya. (byu/gen/res/c5/oki)

Berita Terkait