Paling Lambat 26 Mei 2016, Realisasi PAD Ketapang

Paling Lambat 26 Mei 2016, Realisasi PAD Ketapang

  Selasa, 24 May 2016 09:30
RAPAT KOORDINASI: Rapat Koordinasi SKPD dalam mempercepat realisasi PAD Kabupaten Ketapang, Senin (23/5) di Kantor Dispenda Kabupaten Ketapang, dengan dipimpin Sekretaris Dispenda, Drs Sugiarto. ISTIMEWA

Berita Terkait

KETAPANG – Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Ketapang  Drs Sugiarto menekankan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdapat pemungutan pajak daerah dan retribusi, untuk segera menyampaikan realisasinya kepada mereka paling lambat 26 Mei mendatang.

“Realisasi pendapatan daerah berupa pajak daerah retribusi baru mencapai 38 persen pada 16 Mei 2016,” gugah Sugiarto ketika memimpin rapat bersama SKPD terkait di Kantor Dispenda, Senin (23/05).   

Sugiarto memaparkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ketapang pada perubahan pendapatan tahun anggaran 2016 sebesar Rp94 miliar. Dari target tersebut, sesudah perubahan mencapai Rp104 miliar atau bertambah 10,19 persen, dari total pendapatan daerah sebesar Rp1,9 miliar. Sedangkan PAD yang terbesar menyumbang APBD Kabupaten Ketapang, terungkap, berasal dari pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp31.500.000.000 dari 13 pajak daerah dan retribusi daerah.

Seperti diketahui pendapatan daerah terdiri atas PAD yang merupakan pajak, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah, dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam rapat tersebut beberapa SKPD diminta untuk menyampaikan hasil realisasi dari pungutan pendapatan daerah, serta kendala kendala yang dihadapi terkait untuk meningkatkan pendapatan daerah Ketapang.

Bupati Ketapang Martin Rantan SH telah membentuk Tim Kerja Ekonomi yang diketuai Asisten II Sekretariat Daerah Farhan SE MSi, dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tim ini sendiri dibentuk untuk melakukan upaya meningkatkan pendapatan daerah, baik melalui pajak daerah atau retribusi, maupun pengembangan badan usaha milik daerah seperti PDAM dan PT Ketapang Mandiri. Selain itu juga Bupati telah menugaskan Wakil Bupati selaku koodrinator, untuk mengecek objek pajak di perusahaan perkebunan, pertambangan, dan lainnya. (afi)

Berita Terkait