Paksa Penataan Parkir

Paksa Penataan Parkir

  Jumat, 19 February 2016 07:28
Eddy Suratman

Berita Terkait

PENGAMAT ekonomi dan kebijakan fiskal, Prof Dr Eddy Suratman memuji langkah Pemkot Pontianak perihal pajak parkir. Menurutnya aturan tersebut dapat memaksa para pemilik gedung untuk menata dan mengelola lahan parkir.

"Selama ini banyak pemilik gedung, kantor atau ruko yang dibangun tanpa memperhatikan lahan parkir. Akibatnya menjadi terkesan semerawut," ujarnya kepada Pontianak Post.Upaya Pemkot Pontianak untuk kembali merapikan parkir dan mengatasi kamacetan di Pontianak sendiri, kata dia, sudah terlihat sejak beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah patroli rutin dinas perhubungan yang menyisir lokasi padat parkir di kota ini. Apabila ditemukan kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya, aparat tak segan untuk memgempiskan ban kendaraan tersebut serta memberlakukan denda.

Selain itu, kata dia, Pemkot juga berusaha meningkatkan kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. "Selama ini pajak parkir dan pajak sarang burung walet menempati posisi yang terendah. Cukup kurus, padahal potensinya cukup besar. Pajak parkir misalnya sumber terbesarnya hanya dari mal dan rumah sakit saja," ujar Eddy.Menurutnya, sebagai kota perdagangan dan jasa yang tak punya sumber daya alam, Pontianak harus jeli memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak. Dan dia menilai selama ini, Pemkot Pontianak sudah berhasil mengejar target pajak.

"Di tengah melambatnya ekonomi, Pontianak bisa mengejar pendapatannya. Terutama dari pajak BPHTB, PBB, hotel, dan restoran," pungkasnya.Dinas Pendapatan Kota Pontianak mencatatkan pencapaian pengumpulan pajak daerah nyaris sempurna, sekira 98,49% dari target pada 2015 lalu, atau sekitar Rp243,13 miliar. Meskipun belum mencapai target, terdapat peningkatan pencapaian pajak bila dibandingkan dengan tahun 2014. Ada peningkatan dari segi jumlah dan persentase bila dibandingkan tahun sebelumnya, Pajak Daerah Pontianak mampu tumbuh 18,84%.

Pajak Bumi dan Bangunan meski belum maksimal pengumpulannya, mencatatkan pertumbuhan yang drastis. PBB, pencapaiannya hanya Rp18,25 miliar pada 2014 atau hanya sekitar 53% dari target.Namun pada 2015, PBB mampu mencatatkan angka Rp23,51 miliar. PBB pun masuk ke urutan empat jenis pajak penyumbang terbesar PAD Pontianak. (ars)

Berita Terkait