Pakai Data Usang, yang Meninggal Masih Menerima

Pakai Data Usang, yang Meninggal Masih Menerima

  Sabtu, 27 Agustus 2016 13:32

Berita Terkait

PUTUSSIBAU – Berbagai program yang diluncurkan era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang disebut-sebut berpihak pada masyarakat miskin, ternyata masih banyak menuai masalah. Terutama bagi aparatur sipil negara (ASN) pada tingkatan bawah yang bersentuhan langsung dengan warga miskin. Sebab, data penerima program bantuan dari pemerintah rerata masih mengacu data tahun 2011 – 2012.

 

MUSTA’AN, Putussibau

SELAIN masih mengacu pada data lama, juga terjadi beberapa perubahan nama program dan kegiatan dengan sasaran sama. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) era Presiden SBY, di pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berubah nama menjadi KIS (Kartu Indonesia Sehat), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Kartu-kartu sakti ini menimbulkan polemik di masyarakat. Itu terjadi lantaran banyak warga sasaran yang layak menerima, tidak mendapatkan kartu itu. Bahkan alokasinya terpangkas karena sistem pendataan yang masih tumpang tindih. Bahkan ada banyak warga yang sudah meninggal justru mendapatkan kartu sakti.

Rustini, kepala Bidang Sosial Disnakertransos Kabupaten Kapuas Hulu mengungkapkan jika pendistribusian KIS, KKS, dan KIP dilakukan pemerintah melalui Kantor Pos.  Sementara, dia menambahkan, jumlah penerima masih mengacu pada Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Akibatnya, kata dia lagi, tidak ada perubahan data, sehingga yang meninggal dan sebagainya masih mendapat bantuan. Namun tahun 2015, menurut dia, ada verifikasi dan validasi data oleh pihak ketiga yang dibiayai Kemensos. “Sampai saat ini datanya belum clear, masih data lama, dan belum diterima Dinsos,” terangnya, Jumat (26/8) di Putussibau.

Dijelaskannya, memang ada pengalokasian kartu sakti tersebut sudah terintegrasi, seperti KKS yang menjadi kewenangan Disnakertransos. Di mana jumlah penerimanya masih berpatokan pada data penerima raskin, kemudian KIP kewenangannya ada di Diknas, dan KIS menjadi tupoksi BPJS. “Kalau data penerima raskin Kapuas Hulu sekitar 14 ribu kepala keluarga (KK) itu belum terpenuhi,” kata dia.

Di kesempatan yang sama, Oktaviantika, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) mengatakan, untuk menentukan siapa yang berhak menerima KKS memang berdasarkan data raskin yang dikeluarkan Kemensos melalui Kantor Pos. “Hanya perubahan nama. Penyerahan ada dua sistem dari TKSK langsung pada masyarakat di desa atau dari Kantor Pos melalui kelurahan,”  tutur Oktaviantika.

Hanya saja, kata dia, saat perubahan nama program kartu tersebut tidak ada disosialisasikan, kemudian datanya juga belum diverifikasi. Dijelaskannya, pemanfaatan KKS yaitu untuk mengambil raskin dan kompensasi lainnya yang disalurkan pemerintah. Karena mereka masih menggunakan data lama akhirnya penyaluran KKS, KIP, maupun KIS jadi tidak merata, sehingga mendapat banyak sorotan masyarakat.

Terpisah kepala BPS Kapuas Hulu, Guntur Prahara, menjelaskan pada 2015 mereka sudah melakukan pemutakhiran data. Hal tersebut dilakukan mereka dengan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) melalui forum konsultasi publik. Mereka mengundang kades, RT, dan lurah, setelah itu me-list keluar mana yang sudah dan belum didata. “Untuk KIP, KIS, KKS kami sudah lakukan pemutakhiran data secara keseluruhan,” terangnya.

Apakah data tersebut dipakai atau tidak, kata Guntur, itu tergantung TNP2K. Karena di TNP2K pusat, menurut dia, memiliki item mana yang menentukan menerima KIP dan KIS. “Kalau kami, update secara keseluruhan,” jelasnya.

Berdasarkan pendataan terhadap rumah tangga (ruta) terendah di Kapuas Hulu melalui PPLS tahun 2008, diungkapkan dia, sebanyak 19.462 ruta, kemudian hasil PPLS pada tahun 2011 lalu sebanyak 25.145. Kemudian ditambah berbagai program Dinsos, yang selanjutnya dibawa ke level forum konsultasi publik dapatlah 35.781 ruta. Namun setelah didata ke lapangan melalui PBDT, diakui dia, menjadi 35.972 ruta.

“Total ruta di Kapuas Hulu, TNP2K meng-cut 40 persen ruta terendah, sehingga dari total 35.972 ruta pendataan PBDT tahun 2015, hanya 26.579 ruta dianggap sebagai ruta terendah,” ungkap dia.(aan)

 

Berita Terkait