PAJAK BERTUTUR

PAJAK BERTUTUR

  Selasa, 8 Agustus 2017 09:16   83

Oleh: Sri Lestari Pujiastuti

Selama tujuh tahun terakhir (2009 – 2015), penerimaan pajak belum pernah mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Padahal lebih dari 75% pos penerimaan dalam struktur APBN ditopang dari pajak. Memang bila bicara tentang target pajak tidak bisa semata-mata hanya menyoroti kinerja Ditjen Pajak, banyak faktor lain yang mempengaruhinya seperti pertumbuhan ekonomi dan keadaan ekonomi global yang belum membaik, target yang tidak realistis, sulitnya mendapatkan akses data keuangan, teknologi informasi Ditjen Pajak sering kedodoran sampai kurangnya edukasi tentang pajak dan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Problem yang menghambat tentu satu persatu coba diurai oleh Pemerintah. Kiranya kita bisa banyak belajar pada Korea Selatan dalam upayanya memajukan budaya Pop Korea. Korea memiliki sejumlah rencana lima tahunan, sesuatu yang belum pernah dilihat sebagian besar negara demokratis dan kapitalis. Pemerintah merasa penyebaran budaya Korea ke seluruh dunia tergantung pada kehadiran internet, maka mereka menyubsidi akses internet untuk kaum miskin, orang tua dan penyandang cacat. Baru-baru ini, pemerintah memasang koneksi internet 1 gigabyte per detik di tiap rumah tangga-menjadikannya dua ratus kali lebih cepat dari rata-rata koneksi internet di Amerika Serikat. Dari membangun kembali negaranya setelah Perang Korea (1950 – 1953), Korea Selatan belajar bahwa, kalau mau membuat perubahan, perubahannya harus drastis, cepat, dan bisa dinikmati semua orang. Surel tidak ada gunanya kalau hanya segelintir orang yang punya (Euny Hong, Korean Cool : Strategi Inovatif di Balik Ledakan Budaya Pop Korea, Hal. XVII, 2014).

Perubahan yang dilakukan harus melibatkan banyak pihak, cepat, drastis dan secara masif dilakukan. Sebut saja salah satunya, yaitu diterbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang kemudian pada tanggal 27 Juli 2017 telah disahkan DPR menjadi Undang-undang. Beleid ini memberikan akses Ditjen Pajak untuk bisa mengintip rekening Wajib Pajak dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak, yang dalam pelaksanaannya melibatkan banyak pihak antara lain  perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk mengatasi problem internal Ditjen Pajak saat ini tengah dilakukan Reformasi Perpajakan yang akan menjangkau lima pilar utama institusi tersebut yaitu organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis dan peraturan perundang-undangan. Hal lain yang sedang diupayakan Pemerintah adalah melakukan Inklusi Kesadaran Pajak. Inklusi Kesadaran Pajak adalah usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bersama dengan kementerian yang membidangi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran perpajakan peserta didik, guru dan dosen yang dilakukan melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam kurikulum, pembelajaran dan perbukuan. 

Sebuah tulisan lawas Ahmad Baedowi,  Direktur Pendidikan Yayasan Sukma, Jakarta, yang dimuat dalam harian Media Indonesia tanggal 25 Maret 2013, berjudul Pajak dan Pendidikan, telah membuka mata kita pada fakta bagaimana sesungguhnya pandangan masyarakat khususnya anak didik terhadap pajak. Dalam tulisannya tersebut ia mengutip hasil temuan riset Pusat Kajian Ilmu Administrasi FISIP-UI, yakni masih terdapat kesulitan dari siswa dalam memahami materi perpajakan. Padahal yang diriset adalah anak-anak sekolah menengah atas, yang asumsinya seharusnya mereka bisa lebih mudah memahami substransi perpajakan. Dalam penelitian tersebut, baik siswa IPS dan IPA maupun kejuruan ditemukan bahwa ” .... sebagian besar siswa belum memahami urgensi pemungutan pajak. Siswa juga belum memahami bahwa penerimaan yang berasal dari pajak dialokasikan untuk kepentingan masyarakat termasuk manfaat tidak langsung yang dirasakan oleh siswa.” (Titi Muswati Putrani dan Maria Tambunan : 2013).

Hasil riset tersebut mengkonfirmasi dugaan kita semua bahwa bisa jadi rendahnya kesadaran pajak Indonesia salah satunya karena kita tidak pernah memperkenalkan pajak sejak dini, utamanya melalui pendidikan di sekolah. Menjawab hasil riset tersebut, Ditjen Pajak secara sungguh-sungguh telah melakukan upaya untuk mendekatkan pajak dengan dunia pendidikan (Inklusi Kesadaran Pajak). Program Edukasi Kesadaran Pajak dalam Sistem Pendidikan Nasional yang  dimulai pada tahun 2014 telah ditandai dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014 - 2025.

Sebagai tindak lanjut dari landasan formal telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor MoU-21/MK.03/2014 dan Nomor 13/X/NK/2014 tentang Peningkatan Kesadaran Perpajakan Melalui Pendidikan. Sementara itu, untuk jenjang perguruan tinggi, telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor MoU-4/MK.03/2016 dan Nomor 7/M/NK/2016 tentang Peningkatan Kerjasama Perpajakan Melalui Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 001/B1/PKS/2016 dan Nomor KEP-48/PJ/2016 tentang Peningkatan Kesadaran Pajak Melalui Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Pendidikan Tinggi.

Indonesia ternyata bukan satu-satunya negara yang memasukkan pendidikan pajak dalam kurikulum di sekolah. Berdasarkan Laporan Rangkuman Pemantauan Pendidikan Global 2016, Pendidikan Bagi Manusia Dan Bumi : Menciptakan Masa Depan Berkelanjutan Untuk Semua, yang disusun oleh Tim Laporan Pemantauan Pendidikan Global berdasarkan permintaan UNISCO, diketahui bahwa di Amerika Latin, sembilan negara memasukkan pendidikan pajak dalam kurikulum melalui kerja sama kementerian pendidikan dan otoritas pajak. Pendidikan dapat memajukan perilaku Wajib Pajak dan meningkatkan kepatuhan. Tingkat melek huruf yang rendah terkait dengan berkurangnya pendapatan pajak di 123 negara yang dipelajari berdasarkan data tahun 1996 sampai tahun 2010. Mereka yang tidak mau membayar pajak sering kali adalah kaum elit berpendidikan tinggi, namun pendidikan dikatkan dengan sikap positif terhadap pajak.

Untuk memberi gaung yang menggema keras ke seluruh wilayah Indonesia maka kegiatan Pajak Bertutur akan dilaksanakan pada hari dan jam yang sama oleh seluruh unit kerja Ditjen Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia mulai dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) maupun Kantor Wilayah. Setiap KPP menetapkan 5 lokasi yang terdiri dari SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Sementara itu, untuk KP2KP hanya ditargetkan melakukan edukasi di 2 lokasi. Serentak pada tanggal 11 Agustus 2017, pada pukul 09.00 WIB / 10.00 WITA / 11.00 WIT untuk anak didik di SD, SMP dan SMA dan pukul 14.00 WIB / 15.00 WITA / 16.00 WIT untuk Perguruan Tinggi. Khusus untuk kegiatan Pajak Bertutur pada Perguruan Tinggi akan dilakukan kuliah umum bersama Menteri Keuangan yang akan direlay melalui video conference. Dengan target peserta sebanyak 110.000 siswa, kegiatan ini akan memecahkan rekor MURI sebagai kegiatan sosialisasi pajak terbesar. 

Oleh karena itu, tidak ada tujuan lain dari Program Pajak Bertutur yang merupakan bagian dari Inklusi Kesadaran Pajak melalui pendidikan selain menumbuhkan kesadaran dan kepedulian seluruh lapisan masyarakat khususnya para generasi penerus bangsa untuk secara sukarela patuh membayar pajak.

*) Pegawai Direktorat Jenderal Pajak