Pahit Manis Bisnis Hotel

Pahit Manis Bisnis Hotel

  Selasa, 14 November 2017 10:00

Berita Terkait

Ancaman Wali Kota Pontianak tak mengeluarkan izin operasional hotel bila terbukti manajemen pura-pura tutup mata membiarkan praktik lendir bagai simalakama. Di satu sisi, penutupan pengoperasian hotel oleh penguasa juga tak bisa sembarang, karena jika tak berlandas bukti apakah mungkin pengelola hotel dapat menerima. Kini kecap manis terasa pahit pelan merambat pada pengusaha perhotelan Pontianak.          

JAM di tangan hampir pukul tiga sore. Kumandang azan ashar, terdengar saat saya sampai di depan lokasi Hotel Flamboyan, Jalan Pahlawan, Kelurahan Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Selasa lalu. Hari itu, terik matahari terasa menyengat kulit. Cepat-cepat mesin sepeda motor dimatikan dan bergegas duduk sejenak di kursi plastik warna biru, milik perempuan penjaga kedai kecil di depan hotel itu berdiri.

Sambil melihat lalu lalang kendaraan lewat, saya memesan segelas teh es pada penjaga kedai. Pendar cahaya yang masuk dalam celah papan, menembus bilik kedai kopi, sedikit menyilaukan mata. Tak jauh dari area hotel, beberapa buruh bersandar di tepi dinding semen sembari berisitirahat. Matanya tajam sesekali melihat ke arah kedai. Tak lama berselang, teh es disajikan perempuan paro baya itu. Tegukan pertama yang masuk dalam kerongkongan langsung menembus rasa dahaga.

Hari itu, situasi sekitaran hotel tak seberapa ramai. Tak seperti hotel lain di Pontianak yang tempat parkirnya penuh kendaraan roda dua dan empat. Di sini berbanding terbalik. Kondisi bangunan hotel sekarang tak sebagus saat pertama didirikan. Cat dinding hotel usang. Beberapa bagian dinding cat bahkan terkelupas. Keperkasaan hotel kini tinggal sisa, terkalahkan dengan bangunan hotel megah lain yang berdiri di Pontianak.

Lima belas menit duduk di kedai, beberapa pengunjung terlintas keluar masuk pintu gerbang hotel yang pernah berjaya era 90-an itu. Pelayan kedai mengatakan, saat ini Hotel Flamboyan tetap beroperasi. Tampak saja sepi tapi kamar hotel masih terisi. Seorang pengunjung kedai yang baru datang menyatakan bahwa Hotel Flamboyan masih beroperasi. 

Hari itu, ada janji bertemu dengan pemegang sebagian saham Hotel Flamboyan. Indikasi hotel dijadikan sebagai tempat esek-esek, sepinya pengunjung dua tahun kebelakang hingga persoalan tak kunjung keluarnya perizinan hotel dari Pemerintah Kota Pontianak jadi pertanyaan. Apalagi ancaman Wali Kota Pontianak tak memperpanjang izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata jika pengelola hotel tak mau memperbaiki pengelolaannya telah terdengar seantero Pontianak. Kuatnya niat wali kota memutus izin hotel tentu ada musababnya.

"Sampai sekarang hotel tetap beroperasi. Manajemen pun berjalan. Pajak hotel terus dibayar," terang pemilik sebagian saham Hotel Flamboyan, Edi Rasyid.

Lanjutnya, saat ini, kondisi hotel yang pernah berjaya pada era 90-an tengah mengalami penurunan jumlah tamu. Turunnya jumlah tamu sudah dirasa dua tahun terakhir. Kata dia, ada banyak sebab penurunan ini. Selain perizinan yang sampai sekarang tengah dalam pengurusan, letak bangunan hotel yang menjorok ke dalam jadi pertimbangan tamu menginap di sana. Belum lagi kondisi bangunan tak lagi segar seperti dulu. Butuh perehaban ulang. Agar menarik tamu menginap di sini, promosi juga harus gencar.

Mengenai cuitan Wali Kota Pontianak mau menunda izin hotel karena alasan indikasi praktik prostitusi, Rasyid tak bisa berbuat banyak. "Saya kira ini kewenangan wali kota. Jika menyalahi aturan itu sudah risiko," ujarnya.

Tapi, lanjut dia, selama kegiatan hotel tak melanggar aturan pemerintah tak boleh menahan izinnya. Menurut dia, indikasi hotel dijadikan tempat prostitusi terang-terangan itu tak mungkin. Orang bertamu masuk ke dalam kamar, pihak manajemen tak bisa mengawasi.

Jika pihak hotel melakukan pembiaran hotelnya jadi tempat prostitusi itu tak ada di Pontianak. Kecuali seperti Alexis yang nyata menyediakan fasilitas itu. Untuk membuktikan ada tidaknya prostitusi, kata dia, susah. Karena harus ada fakta. Tamu di sini silih berganti keluar masuk. Memang ada kemungkinan prostitusi tapi butuh bukti. Jika bicara aturan hukum semuanya harus miliki bukti. 

Tapi sekarang semua tinggal dikembalikan pada pemangku kebijakan. Jika melanggar aturan manajemen hotel harus dibina. Misalnya dengan menyurati terlebih dulu. Jika pihak manajemen tak mau mendengar, Pemkot bisa melakukan penindakan.

Mengenai surat layangan di hotelnya ia kurang tahu. Karena sekarang ada manajemen yang urus. Pun, lanjutnya, dia sekarang jarang memantau. Paling satu bulan sekali. Tapi dari info yang ia terima, saat ini pihak manajemen tengah mengurus perizinannya. "Sekarang saya tak terlalu aktif mengawasi hotel. Ada anak saya di sana. Semoga saja izinnya cepat keluar," terangnya.

Ketua PHRI Kalbar, Yuliardi Qamal menyadari, perpanjangan dan penghentian izin bagi usaha menjadi wewenang Pemerintah Pontianak. Selaku wadah tempat berhimpunnya pengusaha yang bergerak di bidang jasa perhotelan, restoran dan rumah makan khususnya di Pontianak tak bisa berbuat banyak akan hal ini.

Mungkin, kata dia, putusan kepala daerah sudah melalui pertimbangan. Selain melihat dari aspek investasi, tenaga kerja, dan pendapatan daerah ada beberapa faktor yang mungkin lebih jadi perhatian pemerintah.

PHRI selaku mitra pemerintah, selalu akan mendukung kebijakan yang diambil kepala daerah. Tapi dukungan tentulah harus mengedepankan unsur pembinaan. Artinya sebelum putusan perizinan dicabut ada beberapa tahapan dilakukan pemerintah. Seperti surat peringatan satu hingga tiga. Jika kenyataan aturan pemerintah tetap dilanggar pelaku usaha, maka bisa saja berujung penindakan tegas hingga sanksi dijatuhkan oleh pihak hotel. 

"Tapi sebelum penindakan pasti sudah melalui aturan yang sesuai. Seperti pembinaan, pengarahan, peringatan hingga sanksi," ungkapnya.

Anggota DPRD Pontianak, Yandi menilai, niat Wali Kota Pontianak akan mencabut perizinan Hotel Flamboyan dibolehkan atau tidak harus ada alasannya. Jika indikasi ada praktik prostitusi, tentu, kata dia, pemerintah harus mengkaji dan miliki bukti kuat. Apakah kesalahannya dari manajemen atau justru niat itu datang dari tamu hotel. "Jika melanggar pertanyaannya apa pelanggarannya? Itu harus ada! Jangan laporannya main kira-kira," ungkap Politisi Gerindra itu.

Semua lanjutnya harus ada kajian dan dasar yang jelas. Tak bisa hanya sesuka pemerintah. Tapi ada baiknya persoalan ini harus dibicarakan dulu dengan manajemen hotel. Jika nyatanya terbukti benar, pencabutan izin dirasa Yandi dibolehkan.

Menanggapi tempat inap jadi tempat mesum dari pengalamannya ikut beberapa kali razia hotel, kadang hal tersebut memang ada. "Ini komitmen Pak Wali dalam rangka penegakan disiplin. Jika kenyataan hotel tersebut terindikasi melanggar, kami tak bisa apa-apa. Kalau dibiarkan nanti semua hotel akan berbuat hal sama," katanya.

Ia juga tak menganjurkan jika semua tempat penginapan melegalkan perbuatan tersebut jika alasannya hanya untuk meningkatkan PAD. Apabila dilegalkan, akan banyak usaha sejenis tumbuh. Tempat judi dan kasino bukan tak mungkin menjamur.  "Tapi kami tak mau gitu. Jika tak benar ya tak benar dan harus ditindak," tegasnya.

Sekarang tinggal lihat eksen-nya. Jika pertanyaannya dibolehkan apa tidak tentu kembali lagi pada "apabila". Apabila ditemukan pelanggaran tentu izin bisa dicabut. Tapi apabila tak ditemukan pelanggaran pemerintah juga tak bisa main cabut izin.(iza) 

Berita Terkait