OSO Dukung Peningkatan Status RSUD

OSO Dukung Peningkatan Status RSUD

  Jumat, 13 May 2016 09:35
RSUD : ASO didampingi Bupati Kapuas Hulu A.M Nasir dan Plt Direktur RSUD Ahmad Diponegoro dr Dewi Dewi Widyasari saat meninjau RSUD Ahmad Diponegoro Putussibau.FOTO MUSTA’AN

Berita Terkait

PUTUSSIBAU—Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Ahmad Diponegoro Putussibau merupakan salah satu rumah sakit yang berada di perbatasan yang masih berstatus tipe C minus. Atas tipe ini, Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang (OSO) terkejut dan menyatakan siap mendukung peningkatan status menjadi tipe B, alasannya rumah sakit ini dekat dengan daerah Sarawak, Malaysia. 

Untuk peningkatan status, OSO menegaskan, harus ada keberanian mendobrak pemerintah pusat, karena kalau berdasarkan aturan, peralihan status tak akan terjadi. Pernyataan OSO ini disampaikan ketika ia berkunjung ke Kapuas Hulu dan meninjau RSUD dr Ahmad Diponegoro, Putussibau, Kamis (12/5). Jika tipe RSUD Putussibau naik, otomatis pelayanan kesehatan dan petugas mesdi memadai.

Sehingga masyarakat tidak perlu memilih berobat ke Kucing, Malaysia. 

“Sudah saatnya menjadi tipe B, maka ini harus didobrak. Karena jumlah penduduk Kapuas Hulu cukup banyak, mencai 250 ribu jiwa,” tegasnya. 

OSO yang didampingi Bupati Kapuas Hulu A.M Nasir SH, meminta Pemda Kapuas Hulu proaktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Terutama untuk meningkatkan status RSUD. OSO menyadari pembangunan rumah sakit baru dan memberikan pelayanan kesehatan butuh biaya besar. Sehingga tidak semata-mata menjadi beban pemerintah kabupaten, tapi tanggungjawab dari pemerintah pusat.  

“Saya melihat ada keraguan, terutama terkait kemampuan keuangan daerah ini. Karena komitmen negara terhadap pendidikan dan kesehatan merupakan yang perioritas,” tuturnya. Anggota DPD RI ini berjanji akan menyampaikan persoalan ini kepada Menteri Kesehatan. Karena Kapuas Hulu yang berbatasan langsung dengan Malaysia membuat masyarakat memilih berobat keluar jika fasilitas dan pelayanan kesehatan di daerah tidak dibenah.  

“Kapuas Hulu dekat sekali ke Sarawak, Kuching.  Maka Pemda dan pemerintah pusat harus segera pikirkan masalah ini,” tuturnya.

OSO mengatakan, ribuan penduduk di perbatasan bakal berobat keluar kalau RSUD tidak dibenahi dari sekarang.OSO khawatir ada pihak tertentu yang sengaja menghambat pembungan RSUD Ahmad Diponegoro naik status. Sehingga masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri. Maka tegas dia lagi, pelayanan kesehatan dan SDM dokter-nya harus terpenuhi, demikian juga dengan obat-obatannya. 

“Harus ada dokter spesialis, jangan setelah lulus tidak mau bertugas di daerah. Kalau tidak ada yang mengobati akibatnya orang akan nyeberang, sudah berapa uang diterserap negara seberang, maka ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah,” ulasnya. Disinggung soal kedatangan Menteri Kesehatan ke Kapuas Hulu bulan Agustus 2015 yang belum membawa efek terhadap pembangunan kesehatan.

Padahal pada waktu itu Menkes meninjau langsung RSUD Putussibau. Menanggapi hal tersebut, OSO menegaskan mestinya pemerintah pusat melalui Kemenkes bisa memberi perhatian kepada RSUD Putussibau.  

“Kalau Menteri datang hanya jalan-jalan untuk apa?” cetusnya. Dia meminta, investor yang beroperasi di daerah ini baik perkebunan, pertambangan harus memiliki kontribusi yang jelas. Pada kesempatan yang sama, Plt Direktur RSUD Achmad Diponegoro Putussibau dr. Dewi Widyasari mengungkapkan selama ini solusi penanganan pasien yang tidak mampu dirawat, maka manajemen rumah sakit merujuknya ke RSUD kabupaten terdekat, seperti Sintang. Sampai saat ini, dokter umum pada RSUD Putussibau baru berjumlah 9 dokter, 1 dokter gigi kemudian belum adanya dokter bedah.

Dewi mengaku, saat ini yang ada hanya residen, bedah baru pendidikan tahap akhir, belum menjadi dokter bedah.

“Dokter bedah memang sulit kami mendatangkan.Selain tenaga medis, bangunan kami juga tidak representatif lagi,” kata Dewi. Saat berdialog dengan OSO, Bupati Kapuas Hulu A.M Nasir mengaku Pemkab telahberupaya memenuhi kebutuhan tenaga medis dan tenagapendidik di daerah. 

Nasir mengatakan, bantuan pusat terhadap bidang kesehatan masih terfokus pada alat kesehatan, bukan fisik bangunan dan SDM tenaga medisnya. Sementara bidang lain juga harus kami pikirkan. “Kami mesti merubah perangkat, Perbup terkait biaya untuk dokter kontrak di RSUD ini,” kata Nasir. Upaya yang dilakukan Pemkab mengaktifkan program operasi mata yang dilaksanakan setiap tahun.  

Hanya saja dua tahun terakhir ini kebijakan pemerintah pusat yang melakukan moratorium. Dia juga mengaku telah mengusulkan guru dan tenaga kesehatan. Karena banyak yang pensiun, terutama para guru inpres. 

“Kami mengajukan 300 guru PNS, namun yang dikasi pusat 41 formasi, padahal itu sudah melalui pemetaan dari TK, SD, SMP dan SMA. Tentu itu masih sangat kurang,” ujar Nasir. (aan)

Berita Terkait