Ortu Tolak Full Day School

Ortu Tolak Full Day School

  Rabu, 10 Agustus 2016 11:31
grafis.PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK - Para orang tua murid mulai tidak nyaman dengan wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru dilantik, Muhadjir Effendy. Wacana sistem belajar satu hari penuh alias full day school dinilai aneh dan mengada-ada.

“Aduh, baru kemarin saya protes pergantian Mendikbud, Anies Baswedan. Sekarang Mendikbud baru juga membuat kebijakan aneh lagi. Belum mantap pemberlakuan Kurikulum 2013, sekarang wacana full day school. Makin tambah parah nanti anak-anak belajar,” kata Sri (31), salah satu orang tua siswa SDN 09 Sungai Raya, Kubu Raya.

Ia khawatir apabila wacana ini diterapkan, kehidupan sosial anak sehari-hari akan terganggu. Sebab, anak menghabiskan waktu panjang di sekolah sehingga intensitas interaksi anak menjadi jauh berkurang. “Anak-anak tak hanya butuh berkawan di sekolah. Namun juga teman lingkungan, tempat tinggal dan keluarga,” ujarnya.

Di sisi lain, masing-masing anak juga memiliki kondisi berbeda dan tak bisa disamakan. Misalnya ada siswa yang orang tuanya bekerja di rumah, ada juga yang tidak bekerja. Bagi orang tua yang tidak bekerja, hal ini tentu akan mengurangi intensitas pertemuan dengan anak.

“Bisa dalam kondisi tertentu, anak lama-lama berada di sekolah akan kurang interaksi dengan orang tua. Apalagi yang kelas bawah," ujarnya. Sri yang pegawai BUMD ini juga mengaku khawatir panjangnya waktu berada di sekolah juga berpotensi menimbulkan kekerasan di lingkungan sekolah serta beban biaya tambahan bagi orang tua. Karena itu, ia berharap wacana tersebut dikaji kembali.

”Kan jam mengajar guru bertambah, mungkin juga ada pembiayaan dan kegiatan lain yang harus dibebankan ke orang tua murid,” tuturnya.

 Sekretaris Komisi V DPRD Kalbar, Yohanes Antonius Dopong meminta pemerintah berhati-hati dalam membuat kebijakan. Penerapan full day school dinilai harus memperhitungkan banyak aspek. Paling utama adalah kesiapan guru dan infrastruktur sekolah. “Di dapil saya saja banyak sekolah yang hanya punya bangunan kelas. Apakah memungkinkan untuk full day school,” ujarnya.

Di sisi lain, Mendikbud juga harus menetapkan kurikulum atau panduan anyar mengisi kegiatan siswa sampai pukul 17.00 Wib. Pertimbangan lainnya yakni banyak anak yang setelah ke sekolah justru banyak membantu orang tua, dalam urusan rumah tangga maupun ekonomi keluarga. “Faktor kelelahan dan daya tahan tubuh siswa juga harus dipertimbangkan,” ujarnya.

Politisi Nasdem Kalbar ini menambahkan, masalah yang tak kalah penting untuk dipertimbangkan yakni interaksi sosial anak dengan keluarga serta teman bermain di luar sekolah. Jangan sampai seorang kakak tidak pernah berinteraksi dengan adiknya karena lama berada di sekolah. “Pulang di rumah, adiknya sudah tidur,” kata dia. Masih Dikaji Pemerintah

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi mengatakan, program tambahan waktu sekolah masih dikaji pemerintah. Bisa saja program tersebut tidak jadi dilaksanakan.

"Prosesnya masih panjang. Saya masih menyusun programnya lebih menyeluruh, kemudian ada uji coba. Dari situ akan kelihatan mana yang harus disempurnakan," terang Muhadjir di Jakarta, Selasa (9/8).

Dia menambahkan, tambahan waktu sekolah ini merupakan implementasi  dari amanat Presiden RI Joko Widodo. Yakni kondisi ideal pendidikan di Indonesia adalah terpenuhinya peserta didik pada jenjang sekolah dasar mendapatkan pendidikan karakter 80 persen dan pengetahuan umum (20 persen).

Sedangkan pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) terpenuhi 60 persen pendidikan karakter dan pengetahuan umum (40 persen).

"Jadi waktu tambahan enam jam ini digunakan untuk pendidikan karakter anak.  Ini dilakukan demi kepentingan bangsa menyiapkan bangsa yang lebih baik. Kalau ini belum dilaksanakan akan menggunakan pendekatan lain," terangnya.

Muhadjir Effendi meminta masyarakat tidak menggunakan istilah full day school (FDS) lagi. Istilah itu dinilainya menyesatkan dan membuat resah masyarakat. "Tolong jangan gunakan lagi‎ istilah FDS atau sekolah seharian penuh. Karena ini bisa membuat di pikiran orang siswa itu sekolah seharian penuh. Padahal tidak begitu," kata Muhadjir.

Dia menambahkan, pihaknya tidak ingin menggunakan istilah FDS dan lebih tepatnya kegiatan tambahan yang menyenangkan. Siswa ketika pulang sekolah, dilanjutkan dengan kegiatan bermain atau ekskul.

"Pokoknya siswa itu enak dan nyaman. Jadi bukan dipaksa belajar dari pagi sampai sore," ujarnya.

Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya menegaskan, dewan selalu mendukung semua kebijakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berupaya untuk memajukan pendidikan nasional. Hanya saja, semua langkah kebijakanharus diperhitungkan secara matang.

Hal ini disampaikan Riefky, menyikapi wacana sekolah sehari penuh atau full day school yang dilontarkan Mendikbud Muhadjir Effendi.

Dia mengakui, kebijakan penambahan jam belajar di sekolah, katanya, merupakan kewenangan pemerintah. Namun ada beberapa hal yang harus dicermati jika full day school diterapkan.

"Pertama, harus ada landasan hukumnya. Maksudnya adalah kebijakan tersebut harus ditinjau apakah tidak bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan dan standar nasional pendidikan (SNP) dalam UU Sisdiknas," kata Riefky saat dikonfirmasi pada Selasa (9/8).

Politikus Partai Demokrat itu memberi penekanan bahwa berdasarkan SNP, peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus dikembangkan potensinya sesuai dengan kemampuannya serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Kedua, proses pembelajaran di sekolah sudah ditetapkan melalui SNP, di dalamnya menetapkan di antaranya alokasi waktu dan rasio jumlah guru dan rombongan belajar.

"Tentunya kebijakan FDS harus memperhitungkan penetapan standar pendidikan yang sudah ada, karena SNP merupakan kriteria/standar minimal penyelenggaran pendidikan di Indonesia," ujar politikus dapil Aceh tersebut.

Yang tidak kalah penting, tambah Riefky, masih banyak pekerjaan rumah dari Kemendikbud yang belum terpenuhi dari standar minimal tersebut. Seperti ketersediaan guru yang belum merata maupun sarana dan prasarana. Semua itu erat kaitannya dengan kamampuan anggaran. (den/jpg)

Berita Terkait