Orangutan Kian Tersudut

Orangutan Kian Tersudut

  Rabu, 29 June 2016 09:30

Berita Terkait

Luas hutan di Pulau Kalimantan telah menyusut drastis dalam sepuluh tahun terakhir. Hutan terus dirambah untuk mengakomodasi populasi manusia yang semakin meningkat serta demi pertumbuhan ekonomi. Sejak 2006 silam, populasi orangutan Kalimantan pun telah berkurang hingga setengahnya. Orangutan kian terusir dari rumah.

MIFTAHUL KHAIR, Pontianak

MANUSIA dan orangutan memiliki kemiripan DNA hingga 97 persen. Kedekatan relasi itu juga tampak jelas lewat namanya, Orang yang berarti manusia dan Utan yang berarti hutan. Lalu dapat diterjemahkan menjadi "manusia hutan". Kedekatan manusia dan orangutan sebenarnya lebih dari itu. Bukan hanya kedekatannya pada manusia tapi juga kedekatannya untuk menjaga keberadaan hutan.

Satwa endemik Kalimantan ini memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan hutan. Ia adalah distributor utama biji-bijian di seluruh kawasan hutan. Satu-satunya primata besar yang hidup di luar Afrika ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.

Orangutan mengonsumsi buah-buahan dalam jumlah besar. Lalu biji buah-buahan itu mereka tebarkan ke seluruh hutan. Banyak buah-buahan dan tanaman yang juga merupakan komponen penting dari hutan hujan bergantung langsung pada orangutan untuk penyebaran bijinya.

Jika nantinya orangutan punah, keberadaan hutan sebagai habitatnya akan terancam. Karena itu, manusia sangat membutuhkan orangutan sebagai penjaga hutan alami. “Menjaga orangutan berarti menjaga hutan,” kata Albertus Tjiu, peneliti orangutan dari WWF Indonesia kepada Pontianak Post. “Sebaliknya juga, jika berbicara tentang menyelamatkan orangutan, sejatinya kita berbicara tentang penyelamatan hutan,” tambahnya lagi.

Ini adalah bukti kekuatan kita sebagai manusia karena kelangsungan hidup seluruh spesies dan habitatnya ada di tangan kita. Kedekatan relasi yang kita miliki dengan orangutan sangat penting untuk kelangsungan hidup kita sendiri. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Tantangannya terletak pada cara dan upaya untuk menekan segala penyebab degradasi hutan.

“Dalam hal komunikasi, kita perlu menjelaskan kepada khalayak luas tentang konsep perlindungan orangutan dan habitat alami mereka. Akan ada alasan yang tepat untuk melindungi spesies ini. Kami sebagai konservasionis membutuhkan alasan yang benar-benar rekat dengan keseharian hidup masyarakat. Bahkan dengan memberikan alasan yang dapat mempengaruhi sumber penghidupannya. Dengan begitu, akan sulit bagi mereka untuk menolak. Mereka akan lakukan apapun untuk jaga itu,” jelasnya. 

Pada 1990, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi spesies yang terancam punah termasuk orangutan, dengan hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda Rp100juta.

Menyelamatkan populasi orangutan bukan berarti membawa mereka ke pusat rehabilitasi dan membiarkan mereka hidup di dalamnya saja. Kita para manusia juga harus memikirkan habitatnya. Tanpa rumah alaminya, orangutan akan kehilangan sisi liarnya. “Karena mereka terlalu sering bersentuhan langsung dengan manusia,” katanya.

Penyusutan hutan dalam sepuluh tahun terakhir telah memaksa orangutan untuk keluar dari habitat aslinya. Keselamatan mereka sangat bergantung pada jumlah hutan yang tersisa. Faktor penyebab rusaknya hutan dan habitat orangutan, yang paling massif ialah kebun sawit, hutan tanaman industri (HTI) dan tambang. Faktor ini termasuk dalam eksplorasi untuk pembangunan. Pendekatan dalam mencegahnya mesti terintegrasi secara nasional.

Salah satu cara yang paling ampuh untuk melawan degradasi hutan ialah mengawal dari sisi tata ruang. Dalam ruang lingkup nasional, para konsrevasionis berusaha masuk ke penetapan kawasan strategis nasional lewat penataan ruang. “Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan rancangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) harus betul-betul dikawal,” tegas Albert.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah degradasi hutan yang terus masif ialah dengan masuk ke ranah kebijakan. “Bagaimana mengawal dan merevisi tata ruang wilayah dan manajemen hutan itu agar tidak terlalu berdampak parah pada lingkungan dan spesies dilindungi. Dalam hal ini orangutan,” katanya.

Ia mencontohkan, jika satu perusahaan ingin mengajukan izin di suatu daerah, idealnya para perusahaan tidak boleh membuka lahan di kawasan hutan. Perusahaan bebas melakukan eksplorasi jika berada di daerah yang tepat. Akan tetapi yang terjadi tidaklah seperti itu. Misalnya saja kebun sawit, realisasinya tidak sampai 10 persen dari izin yang diterbitkan. Maka tak heran jika gubernur segera meminta moratorium kebun sawit agar tidak ada lagi izin sawit baru.

Pendekatan-pendekatan seperti inilah yang harus dilakukan oleh mereka yang memang masih mau menyelamatkan sisa kawasan hutan yang ada di Kalbar. Untuk keseluruhan Kalimantan, hutan utama atau Heart of Borneo berkisar pada 23juta ha. Selebihnya, meskipun tidak seluruhnya hutan bagus, tetapi di dalamnya terdapat banyak status, seperti hutan konservasi dan taman nasional.

Menurut WWF ada empat ancaman besar bagi hutan Borneo: konversi tanah, penebangan ilegal, manajemen hutan yang buruk, dan kebakaran hutan. Tambah lagi proyek industri berskala besar (jalanan, dan proyek hidroelektris seperti dam Bakun) serta perburuan menjadi suatu ancaman, namun dalam tingkat yang lebih rendah.

Pada tahun 2005, hampir setengah dari hutan di Pulau Kalimantan telah ditebang dan diubah menjadi lahan perkebunan, pembangunan perkotaan dan tambang. Luas hutan di Kalimantan hanyalah 50,4 persen dari luas Pulau Kalimantan secara keseluruhan. Pada tahun 2010, Luas Hutan Kalimantan telah berkurang menjadi hanya 44,4 persen dari total luas pulau secara keseluruhan.

Ia mengatakan, dirinya bersama teman-teman dari lembaga lain berusaha mendorong agar semua pemegang status kawasan hutan itu menggunakan tata kelola atau manajemen hutan atau lahan yang baik. “Jadi, tidak hanya kawasan konservasi yang selamat, tetapi hutan produksi masih bisa beroperasi. Jika ingin menggunakan hutan untuk pembangunan, gunakanlah dengan cara yang bertanggung jawab. Memang tidak gampang, tapi harus dilakukan,” tegasnya.

Perusahan harus berkomitmen untuk tidak membuka lahan yang memiliki nilai konservasi tinggi (NKT). “Multipihak. Tidak bisa hanya membebankan pada satu lembaga konservasi atau bahkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan,” kata Albert.

Ketika sebuah kebijakan disahkan lalu diimplementasikan, semua pihak berhak untuk mengawal dan melakukan sesuai fungsinya masing-masing. “Tapi kita tidak bisa terlalu pelan, karena hutan sudah tidak banyak lagi,” katanya. (*)

Berita Terkait