Operasi KPK Rambah Kalimantan, Dirut PDAM Suap Ketua DPRD

Operasi KPK Rambah Kalimantan, Dirut PDAM Suap Ketua DPRD

  Sabtu, 16 September 2017 13:03

Berita Terkait

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Iwan Rusmali, dan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Andi Effendi resmi menyandang status tersangka korupsi. Keduanya diduga menerima suap dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih, Kota Banjarmasin, Muslih dan Manager Keuangan PDAM Bandarmasih, Transis. Uang suap Rp 150 juta diberikan kepada legislator terkait persetujuan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada PDAM Bandarmasih Rp 50,5 miliar.

                “KPK menetapkan empat tersangka terkait dugaan suap pembahasan Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada PDAM Bandarmasih sebesar Rp 50,5 miliar,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (15/9).        

                Muslih dan Transis sebagai pemberi suap disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b, atau pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 KUHPidana.

                Sedangkan Iwan dan Andi sebagai penerima suap disangka melanggar pasal pasal 12 huruf a atau  b atau pasal 11 UU  Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHPidana. 

                Praktik kotor suap menyuap ini dibongkar KPK lewat operasi tangkap tangan (OTT) di Banjarmasin, Kamis (14/9). Alexander menjelaskan, dalam OTT itu KPK mengamankan enam orang. Yakni, Muslih, Transis, Iwan, Andi dan dua anggota DPRD Banjarmasin Achmad Rudiani dan Heri Edward.

                 Dalam OTT itu, KPK mengamankan uang tunai Rp 48 juta yang diduga bagian dari komitmen fee suap Rp 150 juta terkait pembahasan raperda. Menurut Alexander, uang Rp 150 juta sebelumnya diperoleh Muslih dari rekanan PDAM yakni PT Chindra Santi Pratama (CSP).  “Dalam OTT ini KPK amankan Rp 48 juta yang diduga bagian dari Rp 150 juta yang diterima dirut PDAM dari pihak rekanan,” kata mantan hakim ad hoc tipikor itu.

                Uang itu kemudian diduga diserahkan Muslih dan Transis kepada Iwan dan Andi serta oknum anggota DPRD Banjarmasin.  “Kami masih melakukan pengembangan,” tegasnya.

                Alexander menjelaskan, pengungkapan suap itu berawal dari adanya informasi masyarakat. Menurut Alexander, pada 11 September 2017, Muslih diduga meminta PT CSP menyediakan Rp 150 juta agar diserahkan kepada Transis. Keesokan harinya atau 12 September 2017, uang Rp 150 juta diserahkan rekanan kepada Transis. Selanjutnya, Transis menyimpan uang itu di brankasnya.

                Pada 14 September 2017, Muslih diduga memerintahkan Transis mengambil Rp 100 juta di brankas, dan meminta Rp 5 juta sebagai pengganti yang pernah diberikannya terlebih dahulu kepada Iwan. “Uang (Rp 5 juta) ini sebagai pengganti pemberian M (Muslih) terdahulu kepada IRS (Iwan Rusmali)," kata Alexander.

                Setelah mendapat perintah itu, Transis kemudian memberikan uang Rp 45 juta ke Andi di kantor DPRD Kota Banjarmasin. Siang harinya, Andi yang juga ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Penyerataan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin untuk PDAM Bandarmasih menemui Transis di kantornya. Andi mengambil sisa uang Rp 50 juta yang belum diberikan.

                Setelah transaksi itu, tim KPK kemudian bergerak. Penyidik mengamankan Transis di kantor PDAM Bandarmasih. Tim menyita Rp 30,8 juta  yang disimpan Transis di brankas.  Lalu, penyidik menangkap Muslih juga di kantor PDAM Bandarmasih. Keduanya kemudian digelandang ke Markas Polda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan awal. Dua pemberi suap sudah didapat.

                KPK kemudian bergerak menangkap penerima suap. KPK mengamankan Andi di rumahnya di Banjarmasin, Kamis (14/9) sekitar pukul 22.30. “Tim Satgas KPK juga mengamankan sejumlah uang dari beberapa pihak dan bukti setoran tunai di dua rekening BCA milik AE (Andi Effendi)," katanya.

                Tidak hanya sampai di situ, Satgas KPK   menangkap Iwan di rumahnya Jumat (15/9)  sekitar pukul 00.30.  Mereka kemudian dibawa ke Mapolda Kalsel. Penyidik kemudian membawa Iwan, Andi, Muslih dan Transis ke markas KPK di Jakarta untuk pengembangan lebih lanjut. Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK akhirnya menetapkan Andi, Muslih, Iwan dan Transis sebagai tersangka.

                Namun, Achmad dan Heri hanya dimintai keterangan dan tidak dibawa ke Jakarta untuk dijadikan tersangka. “Keduanya hanya dimintai keterangan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (15/9) di kantornya.

                Demi kepentingan penyidikan, KPK menyegel ruang kerja Iwan, Andi, dan sejumlah ruangan lainnya di kantor DPRD Banjarmasin. Selain itu, tim juga menyegel ruang kerja Muslih dan Transis.

                Penerimaan lain

                Menurut Alexander, komitmen fee yang dijanjikan terkait pembahasan raperda ini adalah Rp 150 juta. Namun, Alexander menduga ada penerimaan lain terkat raperda penyertaan modal unutk perusahaan-perusahaan daerah lainnya. “Selain  Rp 150 juta diduga ada penerimaan yang lain. Ini akan kami dalami di proses penyidikan,” tegasnya.

                Sumber uang dirut PDAM itu adalah dari rekanan yang kemudian diberikan Muslih dan Transis kepada anggota DPRD. Menurut Alexander, hal ini menimbulkan dugaan jangan-jangan proyek atau kegiatan PDAM yang tidak benar. “Karena terbukti apa? Rekanannya mau diminta duit. Karena itu kami akan mendalami sejauh mana peran perusahaan yang memberikan uang ke PDAM kemudian diberikan ke anggota DPRD,” katanya.

                Lebih lanjut dia menegaskan, yang menjadi persoalan dalam kasus ini bukan besar kecilnya hasil OTT. Namun, kata Alex, KPK lebih melihat kepada peran para wakil rakyat. “Mereka dipilih, mendapat amanat dan kepercayaan untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, tetapi justru malah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan rakyat,” kata Alexander.

                Dia menjelaskan, banyaknya OTT ini juga menunjukkan semakin banyak informasi yang diberikan masyarakat kepada KPK.  Alexander menegaskan, KPK tidak pernah menargetkan orang tertentu maupun besar kecilnya nilai suap dalam setahun. “Kami tidak kejar target misalnya bahwa tahun 2016 itu ada 17 OTT, maka 2017 naik lagi, tidak seperti itu,” jelasnya.

                Alexander juga mengatakan, KPK terus memperkuat pencegahan korupsi. Misalnya di pemerintahan, BUMN, BUMD dan lainnya. “Agar mereka menjalankan

profesional dan berintegritas,” katanya.

                Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan prihatin maraknya pejabat yang terjaring OTT KPK. “Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya kira saudara-saudara kita memang harus gencar meluruskan kembali apa orientasi kita berbangsa dan bernegara,” kata  Zulkifli Hasan di gedung parlemen, Jakarta, Jumat (15/9).

          Dalam pekan ini, KPK melakukan dua OTT. Setelah sukses menangkap Bupati Batubara, Sumatera Utara, OK Arya Zulkarnaen dan kawan-kawan,  KPK menggelar OTT di Banjarmasin. Sebelumnya, KPK juga menangkap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya, Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya, serta Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono.  Bahkan, KPK pernah menangkap anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti di awal Agus Rahardjo Cs menjadi komisioner lembaga antirasuah.

          Zulkifli Hasan menyatakan, menjadi pejabat publik, anggota DPR, bupati,  dan lainnya bukanlah sebagai jalan mencari kaya, harta, maupun proyek. Ini sesuai dengan sumpah jabatan menjadi seorang pejabat untuk taat konstitusi dan peraturan. “Artinya tugasnya cuma satu, melayani rakyat dan negara sesuai dengan undang-undang.  Jadi tugasnya melayani,” kata ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

          Karena itu, Zulkifli mengatakan, kalau ingin menjadi pimpinan proyek (pimpro), pengusaha, sudah ada jalan masing-masing. Dia prihatin, jika banyak pejabat kena tangkap, lama-lama bisa habis. “Kalau tidak lama-lama bisa habis itu kepala daerah, wali kota, DPR. Oleh karena itu kita mesti meluruskan apa cita-cita dan tujuan menjadi anggota DPR atau pejabat,” ujar mantan menteri kehutanan era Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

                Zulkifli juga menyatakan, pertarungan bebas menjadi pejabat seperti di pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun anggota legislatif membuka peluang korupsi. Karena itu, Zulkifli meminta peraturan terkait proses pilkada harus diluruskan. “Ini seperti sekarang tarung bebas saya kira itu tidak akan dihindari (potensi korupsi),” kata Zulkifli.

                Dia mengatakan,  gaji pejabat seperti bupati  tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan untuk menduduki posisi tersebut.  “Bupati (gajinya) Rp 6 juta, sedangkan mau jadi bupati biayanya mahal sekali,” katanya. (ody)                

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berita Terkait