Ombudsman Gelar Ekspos Kinerja Akhir Tahun

Ombudsman Gelar Ekspos Kinerja Akhir Tahun

  Jumat, 11 December 2015 09:00
EKSPOS: Pemateri menyampaikan materi pada kegiatan ekspos kinerja akhir tahun 2015 dan bincang publik Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalbar.ISTIMEWA

Berita Terkait

PONTIANAK—Sebagai Lembaga Negara yang sumber dana operasionalnya dari APBN, Ombudsman Republik Indonesia berupaya menegakkan akuntabilitas lembaga dan kinerjanya. Melalui kegiatan Ekspos Kinerja akhir tahun 2015 yang dirangkai dengan Bincang Publik, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat melaporkan pencapaian dan realisasi kinerja lembaga selama  tahun 2015 kepada publik.

Di hadapan sejumlah SKPD terkait, insan media, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat yang hadir, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Agus Priyadi.SH, menyampaikan kinerja dan keberhasilan lembaganya, Selasa, (8/12). Mulai dari jumlah Laporan yang masuk,  laporan masih dalam proses, hingga jumlah laporan yang berhasil ditutup dan diselesaikan.
Menurut Agus, tahun ini secara prosentase terjadi penurunan jumlah laporan yang berhasil ditutup. Hal tersebut disebabkan semakin bertambahnya kerumitan atau tingkat kesulitan laporan yang ditangani Ombudsman.
“Untuk tahun 2015 ini ada penurunan jumlah laporan yang masuk dan berhasil kita selesaikan. Tapi secara kualitas dan tingkat kesulitan laporan kita melihat ada tren peningkatan”, ujar Agus.
Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pelaporan (Simpel) Ombudsman, per tanggal 7 Desember tahun 2015, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menerima sebanyak 202 laporan. Enam besar substansi laporan 2015, urutan pertama laporan masyarakat adalah tentang pertanahan, sebanyak 42 laporan. Urutan kedua ditempati oleh kepolisian dengan jumlah laporan 24 laporan. Selanjutnya bidang pendidikan, infrastruktur, kepegawaian dan perkebunan menempati urutan ketiga, empat, lima dan enam. Di tahun sebelumnya Ombudsman Kalbar menangani sebanyak 207 laporan.
Di sela-sela penyampaian ekspos kinerja, tampil Hamzah Hasan, salah seorang pelapor yang laporannya telah diselesaikan oleh Ombudsman Kalbar. Di hadapan peserta dan undangan yang hadir, pria tua berusia 70 tahun ini menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Ombudsman karena telah membantunya menyelesaikan penggantian sertifikat tanahnya di Kota Pontianak.
“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak di Ombudsman karena berkat bantuannya sertifikat saya bisa selesai. Sebelumnya saya sempat tidak bisa tidur dibuatnya,” ucap Hamzah Hasan polos.
Usai penyampaian ekspos kinerja, kegiatan dilanjutkan dengan bincang publik yang mengangkat tema “Ombudsman RI dan Upaya Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kesehatan.” Menghadirkan empat orang narasumber, antara lain; Kartini Istiqomah Ombudsman RI Bidang Pencegahan, dr. Sidiq Handanu Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Unting Patri Wicaksono Pribadi Kepala BPJS Kesehatan Kota Pontianak dan Baharudin mewakili Direktur RSUD dr. Soedarso.
Ibu Kartini Istikomah, menjelaskan bahwa Ombudsman RI adalah Lembaga Negara Pengawasan pelayanan publik. Masyarakat yang mempunyai hambatan dalam pelayanan publik silakan melapor ke Ombudsman, tanpa dipungut biaya dan dalam keadaan tertentu identitas bisa dirahasiakan.
Sidiq Handanu menjelaskan tentang peran Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam memasyarakatkan pola hidup sehat, mencegah penyakit lebih baik daripada mengobati. Biasakan pola hidup sehat.
Unting Patri Wicaksono Pribadi menjelaskan tentang kepesertaan BPJS Kesehatan di Kalbar wajib diupdate dalam waktu enam bulan sekali oleh Dinas Sosial. Masih banyak kepesertaan tidak tepat, yang seharusnya sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) namun dimasukkan ke dalam kepesertaan mandiri. Namun BPJS Kesehatan akan terus  memperbaiki pelayanan.
Baharudin, menjelaskan RSUD dr. Soedarso terus berupaya memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan fasilitas pelayanan, jumlah dokter dan sebagainya.
Peserta merespon positif kegiatan Ekspos Kinerja dan Bincang Publik yang diselenggarakan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat. Encep Endan, dari Lembaga Gemawan mengapresiasi positif kegiatan ini. Menurutnya, sebagai Lembaga Negara yang sumber pendanaannya berasal dari anggaran negara, Ombudsman telah memberi contoh positif bagi lembaga negara lainnya dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya. “Saya melihat Ombudsman dengan kegiatan seperti ini bisa menjadi contoh bagi lembaga negara lainnya dalam hal akuntabilitas kinerja dan anggarannya,” ujar Encep. (B13/ser)

 

Berita Terkait