Oleh-Oleh dari Jepang

Oleh-Oleh dari Jepang

  Senin, 15 Agustus 2016 09:30
Dr. Erdi, M.Si. Dosen FISIP Tenaga Penatar LP3M UNTAN

Berita Terkait

Meski keberangkatan saya ke Jepang tidak menggunakan pembiayaan dari pemerintah Republik Indonesia, tetapi hikmah dari perjalanan itu sedikit banyak bisa dibagikan kepada publik. Pada tanggal 21-27 Juli 2016, saya berkunjung ke Kyoto, Jepang atas undangan pihak Doshisha University dan Kyoto University. Di sana saya menjadi pembicara dalam seminar internasional tentang Dampak Perkebunan Kelapa Sawit bagi Pembangunan Ekonomi Regional di Kalbar (23 Juli 2016) dan Dampak Pemanasan Global (25 Juli 2016). 

Pada seminar kedua, saya membawakan makalah berjudul Local Problematiques on Implementing the Kyoto’s Protocol in West Kalimantan (Persoalan-persoalan Local dalam Implementasi The Kyoto’s Protocol di Kalbar). Dari kunjungan itu, paling tidak terdapat beberapa pelajaran penting yang dapat saya bagikan kepada public, dalam rangka evaluasi 71 tahun Kemerdekaan Negara Tercinta Republik Indonesia ini. Pelajaran-pelajaran penting tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, mempekerjakan orang tua yang masih cakap dan sehat sebagai tenaga kerja lepas pada kantor-kantor milik public dan swasta melalui kebijakan out sourcing.  Pemuda Jepang lebih memilih pekerjaan yang menantang, “terhormat” dan memiliki prospek bagi karir dan pekerjaan mereka sehingga tidak mau bekerja sebagai “kuli” pada kantor public dan swasta. Oleh karena itu, pekerjaan-pekerjaan seperti cleaning service, petugas keamanan, sopir taksi dan lain-lain diserahkan kepada para pensiunan yang masih sehat dan cakap. Untuk melindungi tenaga purna tugas ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang system penggajian untuk hidup layak. Diantara kebijakan itu adalah mempekerjakan tenaga out sourcing minimal 100 jam per bulan atau 3 -5 jam per hari dengan gaji minimal sebesar ¥ 900.00 per jam (1,00 yen (¥) bernilai ± Rp 100,30). 

Dengan aturan ini, seorang tenaga purna tugas akan mendapatkan penghasilan minimal sebesar Rp 9 juta per bulan ditambah dana pensiun dari Negara (sekitar Rp 10 juta per bulan). Dengan demikian, seorang petugas keamanan yang rata-rata sudah berusia di atas 60 tahun, akan mendapatkan penghasilan yang dapat dibawa pulang (take home pay) sebesar Rp 20 juta per bulan. Dengan penghasilan itu, para orang tua di Jepang dapat menjalani hidup dan kehidupan mereka secara sempurna hingga akhir hayat. Sementara di negeri kita ini, penghormatan kepada orang tua cukup sebatas ikut prihatin, tanpa tindakan berarti. Bahkan panti jompo menjadi pilihan pembuangan. Demikian juga penghargaan kepada veteran atau pejuang kemerdekaan, belum maksimal diberikan negara (pemerintah). Pepatah lama mengatakan walau ibu atau bapak single parent dengan anak sepuluh, masih genah hidup kesepuluh anaknya itu; tetapi anak sepuluh yang telah hebat-hebat itu belum tentu mampu mengurus orang tua (seorang ibu atau bapak) yang sudah renta; Jangan sampai fenomena ini masih ditemukan di Indonesia saat memasuki usia 71 tahun.

Kedua, peraturan menjadi raja yang tidak dapat ditawar-tawar dengan media apapun dan oleh siapapun. Fenomena ini dapat dijumpai di banyak tempat public. Contohnya larangan merokok di area tertentu; yang bila dilaggar --meskipun pelanggarnya tidak tahu itu adalah kawasan dilarang merokok-- pelanggar larangan itu akan tetap didenda sebesar ¥ 1.000,00 dan foto pelanggar dipampang di baliho berjalan (videotron). Bilamana jumlah pelanggar belum mencapai 20 orang, maka selama itu pula wajah pelanggar terlihat jelas dan terbaca oleh semua orang yang melintasi videotron itu. Dalam setahun, tidak akan melebihi 20 pelangar sehingga kemungkinan foto pelanggar akan bertahun-tahun terpampang di sana. Ada rasa malu yang luar biasa ketika orang Jepang melanggar hukum. Sementara kita di sini, siap ngotot demi harga diri yang salah.

Ketiga, memberikan prioritas kepada pejalan kaki dan pengguna sepeda engkol (ontel) saat melintasi jalan raya. Antara jalan raya dan jalan untuk pejalan kaki dan pengguna sepeda diberi pemisah yang kokoh. Setiap perlintasan, selalu diberi zebra cross dan lampu pengatur lalu-lintas, baik untuk pejalan kaki dan pengguna sepeda maupun pengguna jalan raya. Para pengemudi, baik mobil maupun sepeda motor, kecuali ambulance akan memberikan prioritas kepada pejalan kaki dan pesepeda. Demikian juga pengguna sepeda ontel dan pejalan kaki, akan memberikan hak jalan penuh kepada sopir dan pengendara sepeda motor ketika lampu tanda jalan (hijau) menyala. Dengan disiplin dan saling menghargai seperti itu, kecelakaan lalu lintas di jalan raya sangat kecil. Dalam sebulan pun belum tentu ada kecelakaan lalu lintas di seluruh jalan raya di negeri Sakura ini. Sementara di negeri kita yang kini telah berusia 71 tahun, kedisiplinan internal masih menjadi barang langka yang membutuhkan perjuangan dan usaha keras. Pembunuh terbesar di Indonesia adalah kecelakaan di jalan raya akibat pengguna kendaraan bermotor yang tidak disiplin. Sebagian kita kemudian menyalahkan Jepang sebagai negara pembunuh karena telah pengekspor mobil dan motor secara besar-besaran ke negeri lain; sementara mereka menggunakan sepeda dan angkutan publik untuk warganya. Meskipun itu hanya gurauan tanpa makna, tetapi intinya adalah kita masih harus berjuang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara besar yang dihuni oleh penduduk berdisiplin dan berdedikasi tinggi.

Keempat, pola hidup sehat dan pengiriritan anggaran publik. Saya hampir tidak percaya kalau jabatan setinggi dekan atau direktur pada lembaga pendidikan di Jepang tidak diberikan fasilitas mobil dinas. Karena yang mengundang saya ke Jepang adalah direktur sebuah institute pada universitas, maka saya tidak dijemput dan tidak pula diantar dengan mobil. Kemanapun kami pergi, pilihan utamanya adalah jalan kaki dan bila tujuannya terlalu jauh maka taksi atau bis serta kereta api menjadi alternative kedua. Dengan kebijakan ini, pengiritan anggaran public untuk urusan belanja habis pakai di Jepang dapat dilakukan seminimal mungkin pada seluruh unit kerja. Tidak akan ditemui mobil dinas yang digunakan untuk urusan ternak teri (nganter anak, nganter isteri) yang notabene tidak berhubungan dengan urusan dinas. Di negeri ini, fenomena ternak teri masih terjadi meskipun dibungkus secara rapi oleh pelakunya dan hampir saja urusan ini tidak terpantau oleh public. Kalau di Jepang, ternak teri seperti ini adalah larangan keras karena terindikasi korupsi; disini ternak teri menjadi budaya. Bahkan, kendaraan dinas masih boleh digunakan untuk berlebaran dan lain sebagainya. Yang lebih parah, plat mobil dinas di negeri ini digandakan dengan membuat plat siluman (PS) yang kemudian didefinisikan sebagai Pejabat Sipil. Oleh karena itu, kita harus sepakat kalau pejabat sipil dan juga pejabat militer yang membuat plat ganda serupa PS pada mobil dinas, dapat dimaknai sebagai upaya pejabat untuk menguasai barang milik negara, dan itu adalah kriminalisasi barang milik publik. Malu dong pada rakyat!

Sebenarnya, masih banyak hal yang dapat diceritakan kembali dari perjalanan itu, diantaranya bagaimana orang Jepang ikut memikirkan dan membantu nasib petani agar petani mereka tidak terjerembab masuk ke dalam perangkap kemiskinan; ada juga fenomena menghargai sejarah dan membangun secara akumulatif. Tidak mungkin semua hikmah itu dapat penulis kabarkan. Semoga, apa yang telah penulis bagi ini dapat ditindak-lanjuti oleh para penyelenggara negara di negeri ini, mulai dari pusat hingga daerah agar cerita praktek baik (good practices stories) dari negeri Sakura ini tidak bermakna hanya omong doank bagi pembaca. Arigato Gozaimasu!

Berita Terkait