OJK Bentuk Skema Pembiayaan Infrastruktur Pariwisata

OJK Bentuk Skema Pembiayaan Infrastruktur Pariwisata

  Jumat, 22 April 2016 11:45

Berita Terkait

KEMENTERIAN  Pariwisata (Kemenpar) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat kesepahaman untuk membentuk skema pembiayaan oleh lembaga keuangan non-bank bagi pengembangan destinasi wisata.

Kesepahaman ditanda-tangani Menpar Arief Yahya dan ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Darmansyah Hadad di Gedung Sapta Pesona, Kemenpar, di Jakarta.

"Skema pembiayaan oleh lembaga keuangan non-bank, asuransi, dana pensiun, pasar modal, dan lainnya, akan mempercepat pembangunan destinasi dan industri pariwisata Indonesia," kata Menpar Arief Yahya.

Menurut Menpar Arief Yahya, harmonisasi aturan dan kebijakan akan menjamin proyek-proyek pengembangan infrastruktur pariwisata, seperti resort, jalan, dan bandara.

Instansi pemerintah, masih menurut Menpar Arief Yahya, akan kian intensif melakukan pertukaran data dan informasi, sosialisasi dan edukasi, serta mendorong kemitraan usaha antara pelaku industri pariwisata dan lembaga jasa keuangan.

"Kerjasama ini penting, karena investasi sektor pariwisata terbilang besar," kata Menpar.

Nilai realisasi investasi pariwisata tahun lalu mencapai 1,04 miliar, dengan penanaman modal asing (PMA) sebesar 732,46 juta dolar, dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) 316,61 juta. Dibanding tahun 2014, realisasi investasi tumbuh 53,17 persen.

Angka itu terbilang wajar, karena target pembangunan 120 ribu kamar hotel, 15 ribu restoran, 100 taman rekareasi berskala internasional, 100 operator diving, 100 marina, 100 kawasan ekonomi khusus (KEK), dan infrastruktur lainnya.

Muliaman Hadad menyambut baik kerjasama pengembangan destinasi melalui peningkatan lembaga jasa keuangan. Saat ini, belum banyak kemudahan pembiayaan dari LJK ke industri pariwisata, terutama pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM)

"OJK mendorong LJK memperbesar pembiayaan sektor pariwisata," kata Muliaman. "Kesepakatan ini adalah bentuk dukungan OJK."**

Berita Terkait