Nelayan Datangi DPRD

Nelayan Datangi DPRD

  Rabu, 24 February 2016 09:26
Gambar dari JawaPos

Berita Terkait

PONTIANAK - Protes penolakan terhadap Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan nomor 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Pukat Hela, Pukat Tarik atau Pukat Trawl semakin menguat. Perwakilan sejumlah nelayan dari Nelayan Trawl Kabupaten Mempawah mendatangi gedung DPRD Kalbar, Selasa (23/2). Mereka meminta DPRD Kalbar menyuarakan ke Gubernur Kalbar untuk menolak Permen dimaksud ke kementerian terkait.

Muhammad Syaifullah, sekretaris Nelayan Trawl Kabupaten Mempawah mengatakannya kepada sejumlah wartawan dihadapan anggota DPRD Kalbar. ”Permen itu jelas sudah membunuh kami secara pelan-pelan. Kami minta untuk wilayah Kalbar ada pengecualian,” katanya di gedung DPRD Kalbar. Menurutnya, kedatangan perwakikan para nelayan di Kalbar hari ini (kemarin), hanya beraudiensi. Ke depan nelayan dari Kubu Raya, Selakau (Sambas) dan Pinyuh (Mempawah) kembali akan mendatangi gedung DPRD Kalbar. Tujuannya satu yakni meminta DPRD dan Gubernur Kalbar menyuarakan ke Menteri Perikanan dan Kelautan untuk membatalkan Permen Nomor 2 tahun 2015 tersebut.

“Gubernur Lampung dan Kalimantan Utara sudah melakukan. Ini ada suratnya. Kami harapkan serupa kepada Gubernur Kalbar,” ujarnya.Syaifullah menambahkan seandainya Permen tersebut tetap dipakai aparat penegak hukum menegakan aturan, maka pelan dan pasti nelayan pesisir sepertinya akan bangkrut. Di tempatnya saja dari sekitar empat kecamatan, terdapat sekitar 1.200 nelayan pesisir yang bergantung dengan alat tangkap berupa hela dan trawl. Untuk saat ini saja, setidaknya ada 3-4 nelayan harus diavdokasi karena diamankan aparat berkenaan dengan Permen dimaksud.

”Kami sudah pakai puluhan tahun. Untuk alat penggantinya baik dari Pemprov maupun Kabupaten belum ada. Makanya kami terus bersuara meminta kepala daerah meminta Menteri membatalkannya,” ucap dia.Ia menambahkan nasib sekitar 1.200 nelayan pesisir di Mempawah seperti hidup segan mati tak mau. Sejak Permen tersebut diberlakukan, para nelayan sangat kesulitan bergerak di lautan. Mereka akan menangkap ikan saja seperti pencuri saja. Sebab ada juga aturan bahwa perizinan tangkap harus dipersulit.

Seperti luasan wilayah tangkapan dari bibir pantai yakni 0 sampai 12 mil ke laut wewenangnya izinnya harus ke provinsi. Sementara 12 mil ke atas harus ke pusat. Seperti diketahui yang namanya nelayan pesisir kebanyakan baca tulis saja susah. “Jangankan ke provinsi ke kantor camat saja mereka segan dan takut. Maka ketika izin tangkap ke provinsi, makin lengkaplah derita nelayan kecil. Kabupaten saja sampai sekarang tidak ada wewenang. Kabupaten hanya mengurus budidaya saja,” jelasnya.

Di samping itu, nelayan kecil khusus pemakai alat tangkap hela dan traw, rawai dan pancing jika ingin ke luar wilayah 12 mil laut harus ke pusat izinnya. Meski programnya ramah lingkungan, izin tak ada nelayan juga menjadi buruan aparat di laut. Padahal dalam keputusan presiden RI, mengenai jenis penerimaan negara bukan pajak ditentukan pajak  pukat hela dasar atau trawl per GT dikenakan sekitar 267 ribu. “Kami binggung juga. Mana yang dilarang dan diizinkan. Ada Kepmen dan Kepres. Seperti tumpang tindih,” ujarnya

Sementara anggota DPRD Kalbar, Syarif Amin Assegaf yang menerima perwakilan nelayan mengatakan akan memperjuangkan keluhan nelayan pesisir ke masyarakat. “Kami akan rapatkan bersama dengan mengundang pihak terkait. Kami akan undang semua komponen,” ungkap dia.

Menurut Amin perairan di Mempawah, Kubu Raya dan Sambas yang dikenal sebagai basis daerah nelayan dari bibir pantainya kebanyakan berisikan Lumpur. Jadi tidak benar dengan Permen dimaksud merusakan karang atau habitat ikan kecil. Harusnya antar daerah dibedakan letak geografisnya. Jangan sampai karena Kepmen dimaksud, justru nelayan kecil menjadi korban.(den)

Berita Terkait