Negara tak Lagi Terima PNS Belum Sarjana

Negara tak Lagi Terima PNS Belum Sarjana

  Minggu, 10 April 2016 18:54
Ilustrasi: PNS dalam sebuah apel. dok. JawaPos.com

Berita Terkait

BUKITTINGGI - Tugas pemerintahan harus dikerjakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang handal. Salah satu indikatornya mereka  berpendidikan minimal sarjana dan kompeten.

Atas dasar itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menegaskan, ke depan pemerintah tidak lagi merekrut PNS berpendidikan yang belum sarjana.

"Sumber daya manusia aparatur harus profesional dan kompeten. Untuk mengerjakan tugas pemerintah bukan SDM yang banyak tetapi orang yang handal," kata Yuddy saat menghadiri acara Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkonpan) di Bukittinggi, Sumatera Barat, Jumat (8/4).

Kini terhadap PNS yang belum ataupun sudah sarjana akan diikutsertakan dalam program pensiundini. Rencananya program itu akan dijalankan 2017 mendatang.

Dikatakan Yuddy, untuk PNS non sarjana yang ada saat ini tidak langsung diberhentikan. Mereka akan diuji lagi kompetensi di 2017 mendatang.

Pegawai yang tidak kompeten, tidak berkinerja, dan tidak produktif dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tentu akan dipensiunkan. Dijelaskannya, kenapa pemerintah melakukan program pensiun dini, karena idealnya jumlah PNS itu 1,5 persen dari jumlah penduduk.

"Jumlah PNS idealnya 1,5 persen dari jumlah penduduk. Jadi kira-kira hanya 3,5 juta PNS yang bekerja tetapi yang kompeten," ujar Guru Besar FISIP Universitas Nasional Jakarta (Unas) ini.

Dikatakan, rasionalisasi pegawai ini untuk membangun good and clean governance. Tanpa itu, akan sulit bererkompetisi dengan negara-negara lain karena kualitas tata kelola pemerintahan yang buruk.

"Dengan situasi dan sistem yang buruk tidak mungkin negara kita menjadi daya tarik pelaku ekonomi bisnis baik dalam maupun luar negeri," tandasnya. (esy/jpnn/iil/JPG)

Berita Terkait