Negara Menata Rakyat

Negara Menata Rakyat

  Senin, 18 April 2016 09:31   900

Oleh: Ahmad Gelora Mahardika

SUDAH lebih dari satu dekade reformasi, pergantian rezim sudah dilakukan, lembaga tertinggi negara telah diruntuhkan, kekuasaan kehakiman diserahkan sepenuhnya pada lembaga peradilan, kebebasan berserikat dan penegakan HAM menjadi ruh dasar pelaksanaan hukum. Namun, hingga saat ini pula kita masih menghadapi musuh lama yang  belum juga kita tumbangkan yaitu korupsi. Korupsi saat ini menjadi teman akrab disegala sektor, mulai rakyat kecil hingga pejabat parlente. Meskipun mengalami penurunan yang signifikan namun secara kualitas maupun kuantitas, tingkat korupsi di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan.

Berdasarkan survey yang dilakukan Transparansi Internasional, pada tahun 2015 indeks persepsi korupsi Indonesia membaik dari skor 34 menjadi 36 dibandingkan tahun 2014. Hal itu berdampak sistematis terhadap peringkat Indonesia dari yang sebelumnya 107 menjadi 88. Secara matematis perubahan peringkat tersebut merupakan angin segar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia, namun apakah angka-angka tersebut memang benar-benar mewakili keberhasilan penegakan korupsi di Indonesia?.

Banyak hal yang terjadi di Indonesia ini saat ini coba untuk dinilai dengan pergerakan angka, meskipun hal itu sangat abstrak dan sulit untuk dinilai kebenarannya. Negara kita sangat men-dewakan angka, dan menempatkan angka-angka tersebut sebagai kebenaran absolut yang kemudian dibanggakan sebagai sebuah pencapaian. Namun apakah angka-angka tersebut berjalan beriringan dengan profesionalitas dan integritas, hal itu harus kita lihat terlebih dahulu.

Kementerian Agama pada tahun 2014 berhasil mendapatkan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK, namun selang beberapa hari kemudian KPK menetapkan Menteri Agama sebagai tersangka. Di beberapa Kementerian hal serupa pun terjadi, opini BPK kerap kali tidak sejalan dengan realitas di lapangan. Para koruptor di birokrasi yang sebagian besar di cokok oleh KPK atau Kejaksaan justru sebagaian besar berasal dari Kementerian/Lembaga yang telah memperoleh opini WTP dari BPK.

Kenaikan peringkat indeks persepsi korupsi Indonesia dalam beberapa tahun ini sempat menghembuskan angin surga, namun dalam rentang waktu beberapa minggu kemudian kita kembali dikejutkan oleh serangkaian operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang berhasil menjerat sejumlah pejabat negara hingga pengusaha raksasa property yang merajai ibukota. Masih pantaskah kita berbangga dengan angka-angka?.

Birokrasi Rakyat
Sejak masa sekolah kita selalu dibutakan oleh angka. Anak sekolah dianggap pintar ketika dia memperoleh peringkat pertama, begitu pula sebaliknya seseorang akan dilabeli bodoh apabila memperoleh rangking terakhir. Sebegitunya kita mendewakan angka, membuat kita berlomba-lomba dengan segala cara, baik yang terhormat maupun tidak untuk mengejar angka-angka tersebut. Dalam dunia pendidikan kita mengenal aksi contek-mencontek, jual beli kunci ujian, hingga aksi joki untuk masuk ke sebuah universitas.

Dalam dunia birokrasi, opini WTP, Penilaian Reformasi Pelayanan Publik, ataupun apapun namanya tak lebih dari sekedar angka-angka yang hendak dikejar oleh Kementerian/Lembaga. Ketika mereka memperoleh opini WTP, mereka membanggakan dirinya sebagai lembaga yang bebas dari praktik korupsi. Ketika sebuah Kementerian/Lembaga meraih penghargaan dari Menpan atas inovasinya, mereka membanggakan dirinya sebagai Kementerian atau lembaga yang berprestasi. Apabila hendak dijadikan tolok ukur, opini WTP adalah untuk menilai apakah suatu Kementerian/Lembaga tersebut mampu menjalankan pemerintahan bersih tanpa korupsi, disisi lain penghargaan dari Kemenpan untuk melihat apakah sebuah Kementerian mampu berinovasi terhadap perubahan zaman ataukah tidak? Dengan kata lain ada integritas dan inovasi yang dinilai dengan angka.

Angka-angka tersebut memang perlu, namun hanya sebagai alat pemetaan bukan sebagai tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi. Dengan kondisi saat ini dimana hampir semua Kementerian/Lembaga memperoleh status WTP apakah akan membuktikan bahwa birokrasi Indonesia sudah bersih dari praktek-praktek korupsi? Apakah dengan berhasil mendapatkan penghargaan inovasi membuktikan bahwa birokrasi Indonesia telah mampu berbuat lebih baik dan benar?. 

Berkaca dari semangat reformasi birokrasi, profesional, bersih, integritas dan inovatif merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. David Osborne dalam bukunya “Memangkas Birokrasi” begitu gamblang menjelaskan penyakit birokrasi yang begitu akut. Penyakit itulah yang membuat inovasi di birokrasi begitu lambat, karena adanya keengganan untuk kehilangan sumber-sumber penghasilan.

Pada akhirnya inovasi yang dijalankan bukan inovasi murni yang berpihak pada rakyat kecil, namun inovasi otoritarian yang masih memihak pada birokrat dan kepentingan elite. Padahal jiwa reformasi birokrasi adalah mewirausahakan birokrasi, yaitu menjadikan birokrasi sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai pola pikir seperti swasta dalam pelayanannya maupun kinerjanya. Namun hal yang perlu dicatat, negara adalah pelaku monopoli dalam pasar bebas di Indonesia. Sebagai pelaku monopoli, negara tidak selayaknya mengambil keuntungan terlalu besar terhadap rakyat sebagai konsumennya. Sebagai contoh, inovasi PT KAI dalam mengembangkan bisnis transportasi kereta api patut mendapat apresiasi, karena inovasi tersebut dilakukan tanpa memberikan beban kepada masyarakat. Kementerian/Lembaga yang mempunyai PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) selayaknya harus bertindak serupa, bagaimana agar masyarakat tidak merasa diberatkan dengan pungutan yang dilakukan oleh negara untuk pelayanannya.

Indonesia saat ini mempunyai banyak peraturan yang justru kontra produktif dengan semangat reformasi birokrasi dimana ruh semangatnya adalah memangkas dan mewirausahakan birokrasi, namun yang terjadi justru sebaliknya, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah justru mempersulit bahkan menjadikan birokrasi sebagai drakula penyedot darah yang pada akhirnya memberatkan masyarakat pada umumnya.

Negara harus mampu menata birokrasi Indonesia, apabila negara mampu maka koruptor-koruptor di dunia birokrasi akan mati dengan sendirinya. Pelayanan publik yang selama ini menjadi gudang korupsi jauh lebih baik diserahkan secara sepenuhnya kepada komisi baru yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. Komisi ini akan bertanggung jawab secara mutlak terhadap proses pelayanan publik disemua kementerian/lembaga di Indonesia. Dengan menarik aspek pelayanan publik yang menghasilkan PNBP ke lembaga baru, Kementerian/Lembaga dituntut untuk fokus pada aspek substansi dan inovasi yang lebih baik tanpa diganggu oleh hal-hal yang bersifat teknis administratif.

Peraturan diciptakan oleh negara semata-mata untuk memudahkan rakyat dalam mengakses pelayanan publik. Negara menciptakan aturan tak lebih sebagai upaya untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat bukan bagi negara. Peraturan berfungsi tak lebih sebagai kepastian hukum agar birokrat tidak dijerat oleh kesalahan administratif, sementara itu kemanfaatan dan keadilan ditegakkan untuk kemaslahatan umat bukan kemaslahatan elit birokrat. (**)

*) Peneliti di Foppera Institute dan Alumnus Ilmu Politik Universitas GadjahMada Yogyakarta