NCW Desak Usut Korupsi Otda Sintang

NCW Desak Usut Korupsi Otda Sintang

  Kamis, 7 April 2016 09:09
AKSI DAMAI: Nusantara Corruption Watch (NCW) Investigator Kalbar, Rabu (6/4) kemarin menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Kalbar guna menuntut penegakkan hukum yang berkeadilan dalam kasus tipikor dana otonomi daerah Kabupaten Sintang. ANTO WINARNO/KAPUAS POST

Berita Terkait

PONTIANAK- Puluhan massa yang tergabung dalam LSM Nusantara Coruption Watch (NCW) Kalimantan Barat melakukan unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, kemarin. Mereka mendesak kejaksaan segera memroses hukum dugaan korupsi dana otonomi daerah Kabupaten Sintang tahun 2003, yang diduga melibatkan puluhan mantan anggota DPRD di kabupaten itu.

Dengan menggunakan alat peraga berupa poster berisi tuntutan, massa berorasi di depan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Menurutnya, ada sekitar 47 orang, terdiri dari 40 orang mantan anggota dewan Kabupaten Sintang dan tujuh eksekutif diduga terlibat korupsi dana otonomi daerah Kabupaten Sintang tahun 2003 dan telah merugikan negara sekitar Rp4,6 miliar.  

"Kami minta kasus itu diusut tuntas," kata Koordinator Aksi NCW Kalbar, Ibrahim saat menyampaikan aspirasinya di depan Kantor Kejati Kalbar, kemarin.

Ia menjelaskan, kerugian negara tersebut dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalbar, 25 April 2006.

Selain itu, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 1697 K/Pid.Sus/2008 Perkara Pidana Tipikor dalam tingkat kasasi, empat puluh anggota DPRD Sintang periode 1999-2004 termasuk pimpinannya diduga menerima pembagian dana untuk kepentingan pemekaran Kabupaten Sintang yang ditandatangi 10 Februari 2013. 

"Di dalam daftar tersebut tertulis angka nomimal Rp50 juta dan ditandatangani oleh anggota DPRD Sintang yang bersangkutan," katanya.

Selain itu, di dalam berkas perkara tipikor atas nama Mikael Abeng dan kawan-kawan oleh Kejati Kalbar berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan daerah atas dugaan Tipikor dana Otda pada Bapeda Kabupaten Sintang tahun 2003. 

"Tetapi dari 40 anggota DPRD Kabupaten Sintang termasuk pimpinannya, hanya tiga yang dinyatakan terpidana, yakni Mikael Abeng, Gusti Efendy, dan Sudarso, sedangkan 37 mantan anggota DPRD lainnya hingga saat ini belum diproses hukum," ujarnya.

Atas dasar itu semua, NCW Kalbar menyatakan sikap, agar Kejati Kalbar memproses 37 mantan anggota DPRD Kabupaten Sintang periode 1999-2003 termasuk tujuh orang dari pihak eksekutif karena telah ikut serta menikmati dana Otda sehingga telah merugikan negara Rp4,6 miliar tersebut. 

"Kami mendukung dan akan memantau terus proses hukum yang dilakukan oleh Kejati Kalbar dalam kasus korupsi dana Otda Sintang. Bila perlu kami akan melaporkan kasus ini hingga ke Kejasaan Agung," kata Ibrahim.

Humas Kejati Kalbar Supriadi menanggapi pernyataan sikap yang disampaikan oleh NCW Kalbar menyatakan, pihaknya akan mempelajarinya dulu terkait aksi masyarakat tersebut. 

"Pada prinsipnya kami melaksanakan proses hukum secara profesional dan tidak pandang bulu. Dalam hal ini kami juga mohon dukungannya agar dugaan kasus korupsi dana Otda Kabupaten Sintang tahun 2003 bisa diproses hukum, dan dimajukan ke pengadilan," kata Supriadi. (arf) 

Berita Terkait