Nazaruddin Sebut Agus Terima Fee Terkait Dugaan Korupsi E-KTP

Nazaruddin Sebut Agus Terima Fee Terkait Dugaan Korupsi E-KTP

  Rabu, 19 Oktober 2016 09:30
NAZARUDDIN DIPERIKSA: Terpidana korupsi M Nazaruddin tiba di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/10). Nazaruddin diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan paket penerapan KTP elektronik. Imam Husein/Jawa Pos

Berita Terkait

JAKARTA – Penyelidikan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik alias e-KTP menyeret nama Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. Hal tersebut terungkap dari pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin saat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (18/10). Menurut Nazar, Agus menerima fee dari proyek senilai Rp 6 triliun itu.

Nazar diperiksa selama sembilan jam. Mantan anggota DPR itu menyebut Agus sebagai salah seorang pejabat yang menerima fee dari proyek multiyear tersebut. Menurut Nazar, anggaran multiyear 2011–2013 itu harus mendapat persetujuan menteri keuangan (Menkeu) yang saat itu dijabat Agus. Tanpa persetujuan Menkeu, anggaran pengadaan tidak bisa dicairkan.

Sebelum Agus menjadi Menkeu, anggaran pengadaan e-KTP sudah  diajukan. Tapi, Menkeu yang kala itu dijabat Sri Mulyani menolak. Nah, pada masa Agus, anggaran tersebut langsung disetujui. ”Setelah ada pertemuan yang diadakan,” katanya. Menurut Nazar, Agus mengeluarkan surat persetujuan sesuai dengan kesepakatan dalam pertemuan itu.

Versi Nazar, banyak pejabat yang terlibat kasus korupsi itu. Di antaranya, mantan Mendagri Gamawan Fauzi, Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Mirwan Amir. ”Pokoknya banyak sekali yang terlibat,” ujarnya.

KPK sebenarnya menjadwalkan pemeriksaan Agus. Namun, yang bersangkutan tidak datang. ”Penyidik belum mendapat konfirmasi terkait ketidakhadirannya,” papar Plh Kepala Biro Humas Yuyuk Andriati Iskak. KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Agus.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyatakan, Agus dipanggil untuk dimintai keterangan tentang pendanaan dan pembiayaan dalam pengadaan e-KTP. Dengan keterangan dari Agus, penyidik akan lebih mengetahui dengan jelas siapa yang harus bertanggung jawab dalam perkara yang sudah dua tahun berjalan itu.

Pengadaan e-KTP tersebut menggunakan uang negara. Agus yang saat itu menjabat Menkeu perlu menjelaskan pandangannya tentang proyek tersebut. KPK mengakui, penanganan kasus e-KTP berjalan cukup lama. Sebab, persoalannya cukup rumit dengan kerugian negara yang besar. 

Sampai saat ini dua orang telah menjadi tersangka. Yakni, Irman (mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri) dan Sugiharto (mantan direktur pengelola informasi administrasi kependudukan, Ditjen Dukcapil Kemendagri). Keduanya diduga melakukan penggelembungan anggaran pengadaan. Dari Rp 5,8 triliun menjadi Rp 6 triliun.

Irman dan Sugiharto dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 39/1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP. (lum/c10/ca)

 

Berita Terkait