Natal Tiba, Band Gereja Kolaborasi dengan Grup Rebana

Natal Tiba, Band Gereja Kolaborasi dengan Grup Rebana

  Minggu, 22 May 2016 11:04
DAMAI Masjid, Gereja dan Pura hanya dibatasi pagar di Desa Mopuya Selatan, Kecamatan Dumoga Induk, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. HARRY TRIATMOJO/ RADAR BOLMONG

Berita Terkait

Nyangkruk santai antartokoh agama tiap kali isu sektarian merebak adalah salah satu kiat Desa Balun, Jawa Timur, merawat toleransi. Di Mopuya Selatan, Sulawesi Utara, antarumat saling terlibat dalam perayaan hari raya. 

RISTA dan HARRY, Bolaang Mongondow 

KEBAKTIAN pagi itu memang telah selesai. Tapi, beberapa jemaat yang tersisa masih berbincang santai. Anak-anak pun dengan riang bergantian memasuki ruang utama gereja.

Pada Kamis pagi dua pekan lalu itu (5/5), tak tampak polisi yang berjaga di Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Jemaat Lamongan di Desa Balun, Jawa Timur, tersebut. Barangkali memang tak perlu. 

Sebab, sama sekali tak ada jejak kecemasan pada perayaan Kenaikan Yesus yang keesokan harinya diikuti perayaan Isra Mikraj itu. ”Di sini aman. Tidak perlu ada penjagaan ketat,” kata Kepala Desa Balun Khusyairi.

Ketika Indonesia belakangan kian sering dihajar insiden bermotif sektarian, Balun, yang terletak di Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, adalah teladan. Sebab, di desa berpenduduk 5.200 orang tersebut, toleransi, nilai luhur negeri ini, terus diuri-uri (dirawat). 

Dari dekade demi dekade, 76 persen warga Balun yang memeluk Islam hidup dalam harmoni dengan umat Kristen (11 persen) dan Hindu (13 persen). Saling menghormati kebebasan beribadah. Saling akrab dalam perayaan agama mereka. Bergotong royong tanpa memandang perbedaan.

Desa seperti Balun menjadi penting karena menurut Setara Institute, organisasi yang memantau kebebasan beragama, terdapat 230 penyerangan terhadap agama minoritas di Indonesia pada 2013. Setahun berikutnya, setidaknya sampai November, seperti dikutip dalam laporan tahunan Human Rights Watch, terjadi 107 kasus.

Padahal, konstitusi dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 serta pasal 29 ayat 2 UUD 1945 telah menjamin kebebasan beragama. Jaminan yang sama tertuang dalam UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia serta UU 12/2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik. 

Di Balun, toleransi itu bahkan sudah terlihat dari lokasi tempat ibadah ketiga agama yang dianut warganya. GKJW berhadapan dengan Masjid Miftahul Huda, hanya dipisahkan lapangan bola. Tepat di belakang masjid, terdapat bangunan pura. Tiga tempat ibadah tersebut sama-sama berada di RW 3. 

Tiap Natal tiba, tutur Khusyairi, beberapa warga muslim ikut berada di teras gereja. Mereka turut menghibur umat kristiani dengan rebana. Grup rebana itu akan berkolaborasi dengan band gereja yang tampil dengan satu set alat musik lengkap. ”Itu sudah biasa di sini. Asli, hanya ada di Balun,” kata Khusyairi, lantas tersenyum. 

Begitu pula saat Idul Fitri tiba. Umat kristiani dan Hindu akan bertugas sebagai ”seksi sibuk”. Mereka turut membantu menjaga parkir hingga mengarahkan kedatangan jamaah salat. 

Saat Lebaran itu pula, semua rumah di Balun akan menyediakan jajanan khas Idul Fitri. ”Ada melinjo dan permen juga. Kapan-kapan ke sini pas Idul Fitri kalau mau coba,” ucap pria yang menjabat kepala desa Balun sejak 2013 tersebut.

Kerukunan antarumat beragama di Balun juga terlihat saat Nyepi. Khusyairi menuturkan, menjelang hari besar umat Hindu itu, seluruh pemuda Balun bakal sering berkumpul di pelataran pura. 

Mereka bahu-membahu membuat ogoh-ogoh. Bahkan, pemuda Islam dan Kristen tidak segan jika dimintai tolong untuk membawakan boneka raksasa yang biasanya diarak keliling desa pada malam sebelum perayaan Nyepi.

Menurut Khusyairi, hingga saat ini munculnya tiga agama di Desa Balun masih menjadi misteri. Pria kelahiran 16 Juli 1969 itu menyebutkan, beberapa tahun lalu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan sempat membuat kajian tentang asal usul Desa Balun. 

”Tapi, sampai sekarang hasilnya belum tahu. Jadi, sejarah mengapa ada tiga agama di Balun masih seputar informasi dari mulut ke mulut,” tutur dia.

Namun, berdasar cerita yang berkembang, konon dulu seluruh masyarakat Balun beragama Hindu. Sampai akhirnya Balun dijadikan tempat persembunyian Sunan Tawang Alun atau yang akrab disebut Mbah Alun. 

Dia adalah raja Blambangan yang juga merupakan murid Sunan Giri IV. Selama berada di Balun itulah, Mbah Alun kerap mengajari warga mengaji. ”Dari situ, beberapa warga Balun mulai memeluk Islam,” tutur Khusyairi.

Sementara itu, munculnya Kristen di Balun, terang dia, bermula dari seputar peristiwa G 30 S/PKI. Suasana Balun, seperti juga di banyak sudut Indonesia saat itu, mencekam. Kemudian, datanglah prajurit Angkatan Darat yang bernama Pak Bathi. Dia mencoba menetralkan suasana dan berhasil. 

Oleh warga Balun, Pak Bathi yang pemeluk Protestan itu lantas diangkat menjadi kepala desa. Beberapa warga yang merasa berutang budi akhirnya mengikuti agama yang dianut Pak Bathi tersebut.

”Pak Bathi tidak pernah memaksa warga Balun untuk masuk agamanya. Yang ada, Pak Bathi justru berpesan agar warga Balun tetap rukun meski beda agama,” terang Khusyairi.

Kendati insiden sektarian terus saja meletup di sana-sini, Indonesia masih terbilang sangat beruntung. Sebab, tempat seperti Balun tersebar di berbagai sudut negeri. Mulai Aceh sampai Papua, selalu ada tempat yang menyimbolkan harmoni antarumat beragama. Tempat di mana toleransi terus diuri-uri, dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi.   

Harmoni di Balun juga bukan tak pernah diuji. Namun, Khusyairi menyebutkan, Balun memiliki cara ”unik” untuk meminimalkan potensi konflik tersebut. Dia mengatakan, pemerintah desa selalu mengikuti berita tentang isu-isu keagamaan yang muncul di media. 

Dia mencontohkan, ketika terjadi pembakaran gereja Kristen Protestan pada Oktober 2015, pemerintah desa langsung menghubungi tiga tokoh agama. ”Kami janjian untuk cangkruk (nongkrong, Red),” ujar Khusyairi. 

Biasanya, agenda cangkruk diisi dengan ngobrol santai, membahas isu keagamaan yang sedang booming di media. Selanjutnya, tiga tokoh agama tersebut juga diminta untuk mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi.

Menurut Khusyairi, agenda cangkruk tidak melulu harus dilakukan di balai desa. Biasanya mereka berkumpul di warung kopi atau area tambak. ”Kami memang sengaja memilih tempat-tempat ramai supaya warga melihat. Jika tokohnya saja akur, masak warga mau ribut?” lanjut dia, lantas tertawa.

Ketua GKJW Jemaat Lamongan Wilayah Balun Sutrisno juga mengakui tingginya toleransi antarumat beragama di desa yang mencantumkan ”Desa Pancasila” di gapuranya tersebut. Dia mencontohkan salah satu ”tradisi” Balun yang tidak dimiliki daerah lain: menggunakan kopiah pada acara ngaturi.

Ngaturi merupakan serangkaian acara adat untuk hajatan di Lamongan. Biasanya, tradisi ngaturi dilakukan tiga hari sebelum hajatan berlangsung. Nah, ketika acara ngaturi tersebut, seluruh pria di Desa Balun, baik yang beragama Islam, Kristen, maupun Hindu, wajib mengenakan peci. ”Kalau sudah berkumpul di acara ngaturi, orang yang bukan warga Balun pasti tidak bisa membedakan mana yang muslim, Kristen, atau Hindu,” ujar Sutrisno.

Bentuk toleransi lain antarumat beragama di Desa Balun juga dapat disaksikan setiap Minggu. Biasanya, selepas magrib, masjid mengumandangkan qiro’ atau bacaan Alquran. 

Namun, ketika Minggu, suasana desa begitu sunyi. Tidak ada bacaan apa pun yang dikumandangkan masjid, kecuali azan. ”Mereka menghargai kami yang mau melakukan kebaktian,” kata pria kelahiran 24 Agustus 1959 itu. 

Tengoklah pula Desa Mopuya Selatan, Kecamatan Dumoga Induk, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Seperti Balun, di Mopuya Selatan toleransi telah demikian mendarah daging. 

Ada enam tempat ibadah yang masing-masing hanya dibatasi pagar di desa tersebut. Yakni, Masjid Jami' Al Muhajirin, Gereja Masehi Injili Bolaang Mongondow Jemaat Immanuel Mopuya, Gereja KGPM Sidang Kalvari Mopuya, Gereja Katolik Santo Yusuf Mopuya, Gereja Pentakosta, dan Pura Puseh.

Menurut Kepala Desa Mopuya Selatan Kuswandi Galih, kerukunan hidup warga Mopuya itu sudah terjalin ketika kawasan tersebut kedatangan arus transmigran dari Bali dan Jawa pada awal 1970-an. Bukan hanya tempat ibadah yang menyatu. 

Toleransi warga juga terlihat saat perayaan hari besar keagamaan. Persis di Balun. Jika Idul Fitri, umat Kristen dan Hindu yang menjaga pelaksanaan salat Id. Ketika Nyepi, warga dari agama lain turut menjaga, menjadi pecalang. Begitu pula saat Natal.  

”Usai kegiatan keagamaan tersebut, biasanya kami juga saling mengundang warga lainnya untuk ikut merayakan di rumah,” ujarnya. (*/JPG/c11/ttg)

Berita Terkait