Nasib Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Nasib Badan Pengelola Perbatasan Daerah

  Selasa, 23 Agustus 2016 09:04   1

Oleh: Musta’an

Baru baru ini saya bertemu dengan Serli,S Sos,MM, Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Kapuas Hulu, yang mewakili Kepala BPP Kapuas Hulu. Beliau sempat menanyakan bagaimana masalah pembangunan dan pengelolaan perbatasan.

Kebetulan pada saat itu kami baru menyelesaikan perjalanan tiga hari menelusuri Perbatasan darat NKRI Kapuas Hulu bersama petugas dari Asdep Batas Darat BNPP RI. Banyak hal yang didapat antara lain  adalah masih berkutatnya kesenjangan dimensi sosial kemasyarakatan, infrastruktur jalan, infrastruktur pelayalanan umum pemerintahan termasuk keluhan keluhan para Aparatur Sipil Negara (PNS) yang bertugas di perbatasan dengan gaji tanpa adanya incentif / tunjangan perbatasan.

Untuk mengatasi kesenjangan yang berlangsung sedikitnya ada 3 (tiga) faktor yang harus diberdayakan, pertama adalah Dana (money), menyangkut dana atau pembiayaan yang berasal dari APBN bukan saja diperuntukkan pembangunan berbagai infrastruktur jalan dan jembatan termasuk pembangunan PLBN, tetapi harus diarahkan pula pada pengelolaan dan pembangunan perekonomian masyarakat baik yang berbentuk pelayanan umum seperti listrik dan air, juga harus mampu memberdayakan potensi ekonomi perbatasan yang pada umumnya berpijak pada lahan perkebunan dengan sedikit persawahan karena lahan yang tersedia merupakan lahan gambut, perbukitan dan lembah.

Bukan saja hal di atas, yang kedua adalah pendanaan dari APBN harus pula diarahkan pada pemberdayaan kinerja Aparatur Sipil Negara (PNS) yang bertugas di Instansi Kecamatan / Kantor Camat (man) karena disitulah ujung tombak yang tajam untuk membangun perbatasan, termasuk Aparatur Pemerintahan Desa. Mereka bertugas dengan gaji yang sama, dihadapkan dengan serba keterbatasan fasilitas kerja, sarana kantor, biaya hidup yang tinggi dan spand of control / tingkat kejauhan atau jangkauan dari Ibu Kota Kabupaten yang sangat jauh, dan jauhnya antar kecamatan termasuk antar kecamatan dan desa semuanya membutuhkan biaya tinggi (high cost). 

Ketiga berhubungan dengan Metode (Method) dalam hal ini adalah metode pembangunan perbatasan untuk mengatasi berbagai kesenjangan. Memang tidak bisa dipungkiri metode merupakan langkah awal mencapai sasaran yang dituangkan dalam strategi pembangunan, tetapi terkadang metode selalu berubah ubah lantaran silih berganti mencari metode yang terbaik, padahal metode sangat tergantung dengan kualitas implementasinya. Apalah artinya uang banyak, metode yang hebat kalau tidak dibarengi dengan para pelaksana yang berkualitas, kredibel dan akuntabel. 

Lanjut Serli, Landasan Hukum sebagai bagian dari metode pembangunan untuk membangun perbatasan yang dapat dikatakan sebagai strategi pembangunan perbatasan adalah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 361 ayat (2) Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara. Ayat (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk: a. penetapan rencana detail tata ruang; b. pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan c. pembangunan sarana dan prasarana kawasan. Ayat (7) tersebut pula Pemerintah Pusat wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga.

Mari kita sedikit analisa Pasal 361 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa Pengelolaan Kawasan Perbatasan merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat meliputi seluruh kewenangan yang berkaitan dengan rencana detail tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembangunan sarana dan prasara. 

Meliputi seluruh kewenangan Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan, menurut saya termasuk menetapkan Institusi / kelembagaan Daerah yang mengurus perbatasan Negara. Sebaiknya Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten / Kota dan atau Provinsi diatur dan ditetapkan sebagai Kelembagaan Pusat di Daerah sebagai perpanjangan tangan Kementrian / Lembaga Non Kementrian Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara yang dipimpin oleh Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal atau dalam sebutan lain yang merupakan Pejabat Tinggi Pratama, sementara perekat dengan Pemerintah Daerah, Bupati / Walikota ex officio Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah, agar nantinya Kepala Daerah bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan dan pembangunan Kawasan Perbatasan Negara dengan pembiayaan semuanya berasal dari APBN.  

Tentu analisis ini, dapat menepis isu publik saat ini bahwa Badan Pengelola Perbatasan Provinsi dan Kabupaten / Kota akan dihapus karena tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara tidak  mengatur tentang Kelembagaan Pengelola Perbatasan dan tidak mengatur secara detail Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Kesimpulan yang dapat disampaikan adalah Pertama, Institusi Pusat yang mengurus Kawasan Perbatasan Negara sebaiknya setingkat dengan Kementrian / Lembaga Non Kementrian yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden sebagai amanat Nawa Cita Presiden Joko Widodo. Kedua, Institusi Daerah yang mengurus Kawasan Perbatasan adalah Lembaga Pusat termasuk ASN yang bekerja di lembaga ini ditetapkan sebagai Lembaga Pusat di Daerah untuk mengemban amanat Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan Tujuh (7) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. Ketiga, Pengelolaan Kawasan Perbatasan yang dibiayai dari APBN tidak semata mata membangun Infrastruktur Fisik tetapi lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dengan membangun potensi perekonomian yang sesuai dengan realitas yang ada, tersedia dan dapat diberdayakan. 

*) wartawan, kepala biro pontianakpost kapuas hulu