Napi Ngamuk Lapas Dibakar

Napi Ngamuk Lapas Dibakar

  Minggu, 6 March 2016 09:21
MENCEKAM : Lapas Klas IIA Pontianak dibakar napi. Barang bukti yang disita dan Menteri Hukum dan Ham RI Yasonna H Laoly melihat langsung di blok khusus narkoba. ARIEF/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pontianak mendadak mencekam. Ratusan narapidana dari berbagai blok melakukan aksi pembakaran di area blok mereka, Sabtu (5/3) malam.  Aksi pembakaran terparah terjadi pada blok B yang merupakan blok khusus narkoba.

Aksi pembakaran ini diduga merupakan buntut dari diadakannya inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM Yosanna H Laoly yang dibackup ratusan personil Polri di lapas itu.

Napi pun merasa terusik dan protes. Terlebih pada saat sidak, seorang narapidana bernama Saleh Kurap, terpidana kasus narkoba yang divonis 17 tahun dari Lapas Cipinang dijemput paksa oleh Direktorat Narkoba Polda Kalbar. Saleh Kurap sendiri merupakan bandar narkotika asal Pontianak. Mereka membakar kain, melempari petugas dengan kayu, dan memukul-mukul jeruji besi sambil berteriak.

Dalam ksempatan itu Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang didampingi Kepala Kantor Menkumham Kalbar Baringbing, Waka Polda Kalbar Kombes Pol Joko Irianto dan Kepala Lapas Kelas IIA Pontianak Sukaji melakukan penyisiran di setiap blok.

Tak sedikit barang yang berhasil diamankan, diantaranya senjata tajam berbagai jenis dan ukuran, kartu remi, HP, serta uang tunai yang diperkirakan berjumlah lebih dari satu juta.

Menteri Yasonna Laoly mengatakan, persoalan yang dihadapi para narapidana adalah berkaitan dengan Peraturan Pemerintah (PP) 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Yang mana menurut Yasonna,  PP No. 99 tahun 2012 telah merugikan para warga binaan untuk mendapatkan remisi atau potongan masa tahanan. PP 99 Tahun 2012 menyatakan bahwa untuk mendapatkan remisi, warga binaan harus mau bekerja sama dengan petugas untuk mengungkapkan kejahatan. "Padahal remisi ini kan hak mereka," kata Yasonna.

Menurut Yasonna, PP 99 tahun 2012 dituding juga menjadi penyebab lapas di seluruh Indonesia mengalami over kapasitas. Dimana 50 persen, lapas di Indonesia merupakan tahanan kasus narkoba. Yang mana napi narkoba yang mendapatkan hukum lebih dari lima tahun tidak akan mendapatkan PP 99. "Kan mereka frustasi. berbuat baik pun susah. Apapun yang mereka lakukan tidak ada gunanya. Tidak dapat remisi dan PB," bebernya.

Terpisah, Kepala Lapas Kelas IIA Pontianak Sukaji mengatakan, banyak ditemukannya benda-benda berbahaya di dalam Lapas karena kurangnya tenaga pengawas. Dimana Lapas Kelas IIA Pontianak sendiri dihuni sekitar 700 narapidana berbagai kasus dengan hanya diawasi oleh lima petugas setiap harinya. "Bayangkan saja setiap hari hanya dijaga lima petugas. Bagaimana kita bisa mengawasi narapidana yang begitu banyaknya ," ungkapnya.  "Jadi kalau memang semua mau bersih, paling kita inginkan. Yang pasti tenaga pengawasnya harus ditambah," pungkasnya. (arf)

Berita Terkait