Napi Edarkan Upal dari Balik Jeruji

Napi Edarkan Upal dari Balik Jeruji

  Selasa, 11 Oktober 2016 09:30
UPAL: Direktur Tipideksus Bareskrim Brigjen Agung Setya (kiri) dan Kepala Divisi Penanggulangan Uang Palsu Bank Indonesia Hasiholan Siahaan menunjukkan barang bukti uang palsu di Kantor Baserkrim, Jakarta, Senin (10/10). Sebanyak 20 ribu lembar uang pecahan Rp100 ribu atau senilai Rp2 miliar di 10 provinsi. Imam Husein/Jawa Pos

Berita Terkait

Sudah Beredar di Sepuluh Provinsi

JAKARTA – Peredaran uang palsu (upal) kian mengkhawatirkan. Bareskrim kemarin (10/10) mengungkap kasus uang palsu yang dikendalikan napi berinisial A yang dipenjara di Lapas Bali. Sindikat upal tersebut telah beroperasi empat tahun. Penyidik memprediksi, upal Rp 100 ribu yang beredar sekitar Rp 2 miliar atau 20 ribu lembar. Bank Indonesia (BI) baru menemukan 657 lembar upal dari sindikat yang dikendalikan napi dari balik jeruji itu.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Brigjen Agung Setya menjelaskan bahwa pengungkapan tersebut dimulai lewat undercover buying dengan tawaran 3:1. Yakni, tiga uang palsu dibeli dengan satu uang asli. ”Saat itu kami tangkap empat tersangka berinisial H, Y, M, dan S,” ujarnya.

Ada sejumlah barang bukti pembuatan uang palsu itu. Mulai pewarna, alat sablon, printer, mesin cetak, hingga sejumlah kertas. Dari alat bukti tersebut diketahui bahwa pelaku cukup lama beroperasi. ”Sesuai pengakuan, tersangka sudah empat tahun mencetak upal,” tuturnya.

Saat pemeriksaan juga terkuak fakta bahwa S ternyata diinstruksi seorang napi berinisial A. Keduanya memiliki hubungan darah sebagai ayah dan anak. A yang merupakan ayah S kerap meminta anaknya membuat upal. ”Jadi, A ini minta untuk mencetak upal saat sudah ada pesanan,” jelasnya.

Selama empat tahun itu, sesuai hitungan penyidik, diprediksi sudah ada 20 ribu lembar uang palsu atau sekitar Rp 2 miliar. Upal tersebut terdeteksi BI telah beredar di sepuluh provinsi. Yakni, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Lampung, dan Kalimantan Selatan. 

Menurut dia, tersangka kasus upal tersebut memiliki sejumlah aset yang mungkin berasal dari hasil kejahatan. Yakni, 2 ruko, 3 mobil, 2 sepeda motor, dan uang senilai Rp 10 juta di rekening. ”Kami berupaya mengenakan tindak pidana pencucian uang (TPPU),” jelasnya.

Kepala Divisi Penanggulangan Uang Palsu BI Hasiholan Siahaan menuturkan, peredaran uang palsu yang dikendalikan napi Lapas Bali itu diketahui hingga sepuluh provinsi karena terdeteksi dari nomor seri. ”Jadi, banyak nomor seri yang ganda,” tuturnya.

Nomor seri upal pasti ganda karena sangat sulit bisa membedakan nomor seri dalam setiap lembar upal. Biaya untuk membuat upal akan sangat mahal bila nomor serinya tidak ganda. ”Dari pendeteksian ini, kami sudah mendapatkan 657 lembar upal Rp 100 ribu,” jelasnya.

Bila dipastikan ada 20 ribu lembar atau Rp 2 miliar upal yang beredar dari sindikat ini, berarti masih ada 19.343 lembar upal yang beredar. BI hanya bisa mendeteksi upal itu bila ada masyarakat yang menyetor uang dan terselip upal di uang tersebut. ”Butuh waktu untuk bisa mengambil semua upal dari peredaran,” paparnya.

Agung menambahkan, 19.343 lembar upal itu bisa jadi sudah beredar di masyarakat atau malah masih berada di tangan kaki tangan sindikat upal. ”Karena itu, kami akan mengembangkan terus kasus tersebut,” ujarnya saat ditemui di kantor Bareskrim di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (idr/c10/oki) 

Berita Terkait