Mutilasi Dua Anaknya, Brigadir Petrus Bisa Lolos dari Jeratan Hukum

Mutilasi Dua Anaknya, Brigadir Petrus Bisa Lolos dari Jeratan Hukum

  Sabtu, 27 February 2016 15:41

Berita Terkait

PONTIANAK- Pengamat Hukum Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak Dr. Hermansyah mengatakan, untuk menentukan psikologis pelaku pembunuhan disertai mutilasi dibutuhkan keterangan saksi ahli, apakah yang bersangkutan (Brigadir Pterus Bakus) menderita Skizoprenia (ganguan kejiwaan) seperti dugaan kepolisian atau tidak.

Menurutnya, keterangan saksi ahli ini yang akan menentukan hasilnya. "Untuk menentukan atau melihat kejiwaan seseorang dibutuhkan seorang saksi ahli, apakah itu psikolog atau psiater," ujar Hermasyah saat dihubungi Pontianak Post, Sabtu (27/2).

Dikatakan Hermasyah, jika dalam pemeriksaan psikologis tersebut, yang bersangkutan terbukti mengidap gangguan jiwa maka tidak menutup kemungkinan, yang bersangkutan bisa saja lolos dari jeratan hukum. "Ada pasal yang sudah diatur dalam kitab undang undang hukum pidana (KUHP), yaitu pasal 44. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena daya akalnya (zijner verstandelijke vermogens) cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana," jelasnya.

Namun demikian, dalam ilmu kejiwaan, ada banyak macam dan ragam gangguan jiwa. Apakah itu Skizoprenia, halusinasi atau yang lainnya,  bisa kelompokan berdasarkan golongan. "Nah, lagi-lagi ini memerlukan keterangan ahli,"lanjutnya.

Kalau pun terbukti menderita gangguan jiwa, kata Hermasyah, maka harus diambil tindakan. Bukan kurungan penjara, melainkan harus dimasukan ke rumah sakit jiwa.

Dalam keempatan itu, Hermansyah mengaku terheran-heran dengan aksi kejam yang dilakukan seorang anggota polisi yang melakukan pembunuhan disertai mutilasi seperti yang terjadi di Kabupaten Melawi itu. "Terus terang saya heran. Kok ada polisi yang berbuat seperti itu. Dan yang perlu ditekankan, jika benar dia mengalami gangguan jiwa, maka harus diselidiki, apakah gangguan jiwa yang dideritanya itu baru-baru ini atau memang sudah lama? Kalau sudah lama, bagaimana proses prekrutannya, kok dia bisa lolos," katanya setengah bertanya.

Menurut Hermasyah, polisi merupakan aparat negara yang memiliki wewenang penegakan hukum. Seharusnya, lanjut Hermasyah, pola perekrutan aparat negara ini harus dilakukan secara selektif. "Kami berharap, kedepan polisi harus mengubah pola perekrutan anggota polisi yang baru," pungkasnya. (arf)

Berita Terkait