Muscab II IBI KKU, Ajak Bidan Dukung Program Pemerintah

Muscab II IBI KKU, Ajak Bidan Dukung Program Pemerintah

  Senin, 8 February 2016 09:14
MUSCAB IBI: Bupati Kayong Utara Hildi Hamid saat berbicara di hadapan para tenaga bidan dalam Muscab II Ikadan Bidan Indonesia di Gedung Balai Praja Sukadana, Jumat (5/2) lalu. DANANG PRASETYO/PONTIANAK POST

Berita Terkait

SUKADANA – Bupati Kayong Utara Hildi Hamid berharap kepada para tenaga bidan di Kabupaten Kayong Utara, agar dapat selalu mendukung kebijakan serta program-program pemerintah, dalam upaya menekan jumlah kelahiran serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Pesan tersebut disampaikan Bupati saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) II Ikatan Bidan Indonesi (IBI) Kabupaten Kayong Utara di Gedung Balai Praja Sukadana, Jumat (5/2).

“Seperti yang kita ketahui bahwa Ikatan Bidan Indonesia merupakan organisasi profesi yang berdiri sejak tahun 1951, yang merupakan hasil prakarsa dari Ibu Selo Sumardjan dan kawan-kawan, dan merupakan anggota International Confederation of Midwifes, yaitu organisasi bidan sedunia,” ucap Hildi saat menyampaikan sambutannya. Organisasi ini, diakui Bupati, tentunya berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Menurut dia, organisasi ini beranggotakan para bidan yang telah mendaftarkan dirinya sebagai anggota, baik swasta maupun yang bekerja di instansi pemerintahan.

Hildi tak memungkiri fungsi organisasi ini yang cukup berarti bagi pembangunan bangsa yang sedang berkembang ini. Terlebih, dia menambahkan, di Kalbar sendiri untuk angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) masih cukup tinggi. Pada tahun 2012, diungkapkan dia, bagaimana AKI Kalbar sebesar 143 kasus perseratus ribu kelahiran hidup, sedangkan kematian neonatus (bayi yang berusia 0 – 28 hari) sebesar 507 kasus hingga Desember 2012.

“Hal ini akan menjadi PR dan tantangan buat kita semua, terutama para bidan yang merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di desa maupun di puskesmas. Selain itu, semoga di Kayong Utara ke depannya tidak terjadi kasus kematian ibu atau pun bayi dan balita, dan ini bukan tugas yang mudah. Karena masing-masing dari kita, baik bidan atau para praktisi kesehatan, serta masyarakat dan pemerintah, mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing, dalam mewujudkan keadaan bebas dari AKI dan AKB. Untuk itu kita harus bersatu untuk mewujudkan hal tersebut,” ungkapnya panjang lebar. (dan)

 

Berita Terkait