MUI Sesalkan Blokir Situs Radikal

MUI Sesalkan Blokir Situs Radikal

  Selasa, 10 January 2017 09:30

Berita Terkait

Kemkominfo Akui Ada Usul Lembaga Negara

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memblokir 11 situs Islam yang diduga menyebarkan konten radikal. Kebijakan tersebut disesalkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemkominfo diharapkan membuka ruang dialog sebelum melakukan pemblokiran.

Sikap MUI itu disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi di Jakarta kemarin. Mantan ketua umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) tersebut mendukung program pemerintah memerangi situs penyebar kabar bohong alias hoax. ’’Tapi, yang ini beda,’’ katanya. Zainut mengungkapkan, situs itu diblokir atas tuduhan menyebarkan paham keagamaan radikal.

Menurut dia, Kemkominfo seharusnya membuka dialog dengan sejumlah pihak sebelum menetapkan sebuah situs menjadi penyebar paham keagamaan radikal. Bahkan, upaya Kemkominfo itu harus bisa dibuktikan secara hukum. Sebuah paham keagamaan yang radikal atau bukan bisa didiskusikan.

Zainut menyatakan, pemblokiran 11 website itu berpotensi mengundang reaksi umat Islam. Sebab, isu keagamaan sangat sensitif. Kemkominfo diharapkan bisa menjelaskan ke publik seputar kriteria-kriteria paham keagamaan radikal itu. Dengan demikian, masyarakat bisa menerima kebijakan pemblokiran tersebut.

Pemblokiran sepihak oleh Kemkominfo, lanjut dia, merupakan langkah mundur dalam pembangunan sistem demokrasi. Dia berharap ke depan pemblokiran dilakukan melalui proses hukum. ’’Semua berangkat bahwa negara ini adalah negara hukum. Bukan pendekatan kekuasaan,’’ katanya.

Zainut menjelaskan, tidak semua situs yang membawa paham radikal mengarah pada aksi atau tindakan terorisme. Dia mempertanyakan di jagat media online juga banyak website agama non-Islam yang menyebarkan paham radikal. ’’Kenapa hanya Islam radikal yang diblokir,’’ ucapnya.

Menanggapi pernyataan MUI tersebut, Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo Samuel A. Pangerapan menyatakan, pihaknya tidak perlu berkoordinasi dengan pihak lain untuk melakukan pemblokiran situs-situs, termasuk situs-situs Islam yang disebut MUI. ’’Kita sudah diamanahi dalam aturan. Ada 800 ribu situs yang diblokir. Masak tiap kali harus diomongin,” katanya saat ditemui di kantor Kemkominfo kemarin (9/1).

Dia menambahkan, pemblokiran situs yang telah dilakukan pun bukan tanpa dasar yang jelas. Sebaliknya, pemblokiran situs-situs itu justru punya dasar yang kuat. ”Yang kami blokir juga yang memang diajukan oleh lembaga-lembaga negara berwenang. Kita lakukan proses. Sudah sesuai dengan prosedurnya. Kalau mau, MUI juga bisa mengajukan surat,” tuturnya.

Menurut Samuel, ini menjadi kali terakhir Kemkominfo melakukan pemblokiran situs. Ke depan, Kemkominfo langsung mengambil tindakan tegas dengan menyerahkan berkas-berkas terkait situs yang dinilai bermasalah ke pihak kepolisian. ’’Saya enggak mau lagi. Saya akan minta untuk telusuri, cari bukti, bawa ke polisi,” tegas Samuel.

Lantas, situs seperti apa yang akan ditindak tegas? Samuel menjelaskan, situs-situs yang akan langsung diproses hukum adalah situs-situs yang tentu melanggar hukum. Terutama yang sudah mengarah ke tindakan memancing agar terjadi gesekan antarwarga negara. ”Yang sudah jelas-jelas melanggar seperti itu kan tidak perlu lagi delik aduan. Langsung saja diproses hukum,’’ terangnya. (wan/and/c17/agm)

Berita Terkait