MUI Minta Pemerintah Terbitkan Buku Sejarah Peristiwa G30S PKI

MUI Minta Pemerintah Terbitkan Buku Sejarah Peristiwa G30S PKI

  Rabu, 20 September 2017 14:28

Berita Terkait

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa'adi‎ mengimbau kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk tidak melupakan peristiwa G30S PKI. Menurutnya, ‎peristiwa tersebut bukti atas penghianatan PKI di Indonesia.

Bukan itu saja, peristiwa G30S membuktikan bahwa PKI memang sudah tidak layak untuk diberikan hak hidup di Indonesia.

"Karena telah berkhianat kepada bangsa dan negara," ujar Zainut dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (20/9).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyadari bahwa masih terjadi adanya polemik dan silang pendapat terhadap peristiwa pemberontakan G30 S PKI. Hal ini disebabkan sampai detik ini pemerintah belum membukukan peristiwa tersebut ke dalam sebuah catatan sejarah yang resmi.

Untuk itu, MUI mengimbau kepada pemerintah untuk segera menerbitkan buku sejarah tentang peristiwa G30 S PKI, supaya masyarakat memiliki panduan resmi dalam membaca sejarah bangsanya, sehingga tidak ada versi sejarah lain yang dapat menyesatkan masyarakat.

"Karena memang hanya Pemerintah yang memiliki otoritas dalam menulis sejarah perjalanan bangsanya," katanya.

MUI menyadari bahwa bagi umat Islam Indonesia peristiwa G30 S PKI adalah catatan hitam yang sulit dihapuskan. Karena peristiwa tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan, dan telah menorehkan luka yang sangat dalam.

MUI percaya bahwa umat Islam Indonesia adalah umat pemaaf dan bukan umat pendendam. Untuk hal tersebut MUI mengimbau kepada seluruh umat Islam Indonesia agar dapat memaafkan semua orang yang pernah terlibat dalam peristiwa G30 S PKI, dengan tidak melupakan peristiwa sejarah yang pahit dan kelam tersebut.

"Agar sebagai bangsa kita tidak terbebani sejarah masa lampau, dan sebagai bangsa kita dapat terus merajut kembali nilai-nilai kebangsaan dan keindonesiaan, dalam semangat persaudaraan, kemanusiaan dan keadilan yang berkeadaban," ungkapnya.

Lebih lanjut anggota Komisi IV DPR ini juga meyakini bahwa komunisme adalah paham ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Untuk hal tersebut MUI tetap mendukung agar Ketetapan MPRS Nomor 25/1966 tentang Pembubaran PKI dan larangan terhadap penyebaran ajaran-ajaran komunisme, leninisme, dan marxisme, untuk tetap dipertahankan dan tidak dicabut.

"MUI mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tetap waspada terhadap semua paham dan ajaran komunisme, leninisme dan marxisme agar sejarah bangsa Indonesia yang kelam tidak pernah terulang kembali," pungkasnya.

(cr2/JPC)

Berita Terkait