MUI Fatwakan Sesat Gafatar, Eks Gafatar Jangan Dijauhi dan Dihakimi

MUI Fatwakan Sesat Gafatar, Eks Gafatar Jangan Dijauhi dan Dihakimi

  Kamis, 4 February 2016 09:23
FATWA MUI: Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin (kedua kanan) bersama pengurus MUI menunjukkan draft tentang fatwa organisasi Gafatar di Jakarta, Rabu (3/2). MUI menyatakan Gafatar sesat karena merupakan metamorfosis dari aliran Al Qiyadah-Al Islamiyah yang telah dinyatakan sesat. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

Berita Terkait

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya mengeluarkan fatwa bahwa Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) adalah sesat dan menyesatkan. Meski begitu, fatwa tersebut tidak boleh dijadikan landasan bagi masyarakat untuk main hakim sendiri. Masyarakat tetap diminta menerima para eks anggota Gafatar sebagai saudara sebangsa.

Ketua MUI Ma’ruf Amin menyampaikan secara langsung fatwa tersebut. Dia didampingi Ketua MUI Bidang Fatwa Prof Huzaimah Tohido Yanggo, Ketua Komisi Fatwa MUI Prof Hasanuddin, dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh. Fatwa tersebut diputuskan setelah rapat maraton sejak Selasa (2/2). ’’Selasa (2/2) kami mengundang pengurus Gafatar, tetapi mereka tidak datang,’’ kata Ma’ruf.

Menurut dia, fatwa MUI selama ini ditunggu-tunggu banyak pihak. Mulai masyarakat umum sampai penegak hukum. Dia mengakui, penggodokan fatwa apakah Gafatar sesat atau tidak sedikit lambat. Alasannya, tim MUI melakukan penelitian ke sejumlah tempat. Selain di Kalimantan Barat dan Aceh, penelitian dilakukan di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu menuturkan, MUI memutuskan bahwa paham atau aliran Gafatar adalah sesat dan menyesatkan. Ma’ruf lantas membeberkan sejumlah alasan. Misalnya, Gafatar merupakan reinkarnasi Al-Qiyadah Al-Islamiyah. ’’Qiyadah Islamiyah sudah ditetapkan sesat pada 2007,’’ tegasnya.

Sebelum menjadi Gafatar, aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah berubah menjadi Millah Abraham (MA). Kelompok tersebut menamakan diri Komunitas Millah Abraham (Komar). Ajaran MA tersebut adalah mencampur ajaran Islam, Kristen, dan Yahudi.

Ma’ruf menegaskan, ajaran MA itu juga sesat karena mencampur-campurkan agama. Juga, mengartikan serta menafsirkan dalil-dalil Alquran versi mereka sendiri. Kemudian, dari Komar itu, muncul nama Gafatar. Ma’ruf menuturkan, Ahmad Musadeq ditetapkan sebagai guru spiritual di Gafatar.

Orang-orang yang sebelumnya meyakini ajaran Gafatar, kata Ma’ruf, sudah bisa disebut murtad. Kalau mau masuk Islam kembali, mereka harus bertobat. Sementara itu, pengikut yang sekadar ikut, tetapi selama ini masih meyakini Islam, diimbau tidak dekat-dekat lagi dengan Gafatar.

Ulama kelahiran Tangerang, 11 Maret 1943, itu menjelaskan, fatwa sesat dan menyesatkan tersebut tidak boleh dijadikan dasar untuk main hakim sendiri. ’’Urusan hukum bagi para eks Gafatar, serahkan ke penegak hukum atau pemerintah,’’ tegasnya.

Ma’ruf menuturkan, umat Islam dan masyarakat secara umum diimbau tetap menerima para eks Gafatar sebagai saudara. Masyarakat bersama pemerintah diharapkan saling membantu untuk mendampingi serta membimbing mereka.

Menurut dia, MUI tetap berhak menjatuhkan fatwa untuk Gafatar. Sebab, berdasar bukti-bukti di lapangan, MUI menemukan bahwa Gafatar menggunakan dalil-dalil Alquran. Bahkan, untuk doktrinasi Millah Abraham, mereka juga sesekali menggunakan dalil-dalil Alquran.

Sementara itu, pakar agama Indonesia Al Makin sangat menyayangkan fatwa MUI tersebut. Dosen sosiologi agama UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta tersebut menilai, keputusan MUI bakal menimbulkan dampak buruk bagai para eks Gafatar. Padahal, dampak tersebut terjadi berulang-ulang dalam sejarah Indonesia.

’’Menurut saya, keputusan MUI pusat kurang bijak. Sebab, keputusan untuk melabeli mereka sebagai orang sesat bisa menjadi justifikasi bagi kelompok konservatif untuk menyerang dan menekan kaum-kaum minoritas,’’ ujarnya saat dihubungi kemarin (3/2).

Dia menjelaskan, saat ini kaum mayoritas, terutama garis keras, cenderung tidak menerima adanya perbedaan. Karena itu, sikap memojokkan kaum minoritas sudah hampir pasti dilakukan. Fatwa dari pimpinan agama atau lembaga agama bakal semakin menguatkan sikap tersebut.

’’Mereka menyatakan, masyarakat tidak boleh menghakimi meski sudah ada fatwa sesat. Tapi, kenapa diberi label sesat seakan-akan juga ikut menghakimi? Dengan label ini, imbauan untuk tak menyerang pun saya ragu akan efektif. Itu sudah terlihat dari kasus Lia Eden, Ahmadiyyah, hingga Syiah,’’ terangnya.

Yang lebih hebat, fatwa tersebut seakan-akan menjadi regulasi hukum positif. Dalam kasus-kasus kekerasan terhadap agama minoritas, Al Makin sering menemukan pelaku penyerangan tidak diproses hukum. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban yang diserang justru diberi status tersangka.

’’Apalagi dalam fatwa itu ada ajakan untuk bertobat. Pasti ada oknum garis keras yang melacak dan menyerang mereka dengan alasan ingi menobatkan. Seakan-akan mengoreksi klaim Indonesia sebagai negara muslim yang ramah. Padahal, proses tobat yang dipaksakan ke mereka hanyalah formalitas,’’ ungkapnya.

Dia berharap pemerintah bisa mengerti esensi negara plural tempat berbagai elemen masyarakat tinggal. Jika pemerintah atau mayoritas berusaha menyeragamkan ritual agar sama persis, status negara ritual sama sekali tidak akan dicapai.

’’Harusnya masyarakat bertindak secara hukum positif saja. Urusan ritual itu urusan mereka dengan Tuhan. Beda lagi kalau membunuh atau mencuri. Itu bisa diproses dengan hukum. Saya sebenarnya juga tidak setuju dengan UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penistaan Agama. Regulasi itu sudah lama disoroti karena tidak relevan. Bahkan, almarhum Gus Dur sendiri yang menyoroti,’’ ujarnya.

Kabag Analisis dan Evaluasi Bareskrim Mabes Polri Kombespol Hadi Ramdani menjelaskan, fatwa MUI yang menetapkan Gafatar sesat menjadi petunjuk bagi penyidik. Dengan demikian, penyelidikan kasus Gafatar bisa lebih kuat. ’’Jadi pertimbangan untuk kasus dugaan penodaan agama tersebut,’’ terangnya.

Fatwa MUI itu tentu akan dikaji dengan berbagai bukti di lapangan. Dengan melakukan gelar perkara dalam pekan ini, akan ada keputusan pasti. ’’Kita ini bicara hukum. Harus ada fakta perbuatan dan saksi yang dihadirkan,’’ terangnya.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Agus Rianto menjelaskan, arah penyelidikan kasus dugaan penodaan agama oleh Gafatar bisa berkembang. Bila ditemukan bukti pendukung, tentu pengusutan bisa mengarah ke unsur lain. Misalnya, makar atau mendirikan negara lain. ’’Bergantung bukti ya,’’ ujarnya.

Dari informasi yang beredar selama ini, rencana Gafatar mendirikan negara itu perlu ditelusuri dengan adanya rangkaian kepengurusan seperti gubernur dan lainnya. ’’Namun, belum tentu informasi itu valid. Semua harus dibuktikan,’’ paparnya.

Agus mengimbau semua pihak tenang dalam menyikapi Gafatar. Karena sedang ditangani petugas kepolisian, diharapakan tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembakaran. ’’Kami akan bekerja dengan cepat,’’ tegasnya.

Sementara itu, Menag Lukman Hakim Saifuddin memastikan, perlakuan pemerintah terhadap pengikut Gafatar tidak akan berubah. Mereka tetap diperlakukan sama dengan warga yang lain. ’’Pengikut Gafatar tetap harus kita ayomi, dibina, dan dilindungi hak-haknya,’’ ujarnya di kompleks Istana Presiden kemarin.

Saat ini perlu dibangun pendekatan simpatik agar mereka bisa kembali memegang pokok-pokok ajaran agama yang dinilai tidak menyesatkan. Disinggung soal potensi pengusiran kembali, Lukman menyatakan hal itu sangat terkait dengan persoalan sosial dan hukum. Jadi, harus dilihat kasus demi kasus.

Apabila ada pelanggaran hukum, aparat hukum akan bertindak. ’’Namun, intinya, kami mengimbau masyarakat bisa menerima mereka kembali. Jangan main hakim sendiri,’’ lanjutnya. Dengan demikian, para pengikut Gafatar bisa berbaur tidak hanya ke keluarga masing-masing, namun juga ke masyarakat.

Lukman menuturkan, fatwa MUI bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa paham Gafatar bertolak belakang dengan pokok-pokok ajaran Islam. Masyarakat berhak mengetahui agar tidak terpengaruh paham tersebut. Sebaliknya, masyarakat ikut tergerak untuk membina pengikut Gafatar.

Kemenag mengklasifikasi Gafatar dalam tiga tingkat. Pertama, ideologi yang memiliki keyakinan kuat. Kedua, penyebar ideologi. Ketiga, pengikut yang mungkin terpengaruh. Karena itu, pendekatan terhadap mereka juga berbeda. (wan/bil/idr/byu/c5/end)

Berita Terkait