Muhammadiyah dan Pembangunan Desa

Muhammadiyah dan Pembangunan Desa

  Jumat, 18 December 2015 07:23   987

Oleh: Ikhsanudin

Masyarakat pedesaan di Indonesia amat penting diperhatikan dalam dakwah untuk membangun masyarakat Islam yang seberan-benarnya di Indonesia. Hingga saat ini mayoritas penduduk Indonesia berada di kawasan pedesaan. Akses yang masih amat terbatas yang mereka miliki untuk menjangkau dan dijangkau upaya dakwah menyebabkan kehidupan masyarakat pedesaan banyak yang masih jauh dari kehidupan yang layak dalam pandangan agama. Meskipun demikian, tidak dipungkiri keterasingan masyarakat pedesaan justeru dapat mengurangi pengaruh buruk peradaban perkotaan. Keuntungan akan diperoleh masyarakat pedesaan jika keterbatasan yang ada dapat menghambat pengaruh negatif kehidupan perkotaan namun nilai-nilai Islam telah tertanam di dalam masyarakatnya. Namun, akibatnya akan buruk jika yang terjadi justeru sebaliknya, kehidupan Islam belum tumbuh tetapi penetrasi unsur-unsur negatif kehidupan perkotaan telah dapat menembusnya.

Upaya dakwah hendaknya dapat mengubah masyarakat dari berkehidupan yang gelap ke arah kehidupan yang cerah; min al-dhulumaat ila al-nuur. Dakwah pedesaan diupayakan untuk mencerahkan kegidupan masyarakat pedesaan, sehingga mereka dapat hidup lebih baik. Berawal dari kecerahan cara berpikir yang menghasilkan keyakinan tauhid yang baik, masyarakat desa yang menjadi subjek dakwah secara bertahap akan menjadi orang-orang yang beribadah dengan cara yang baik, berpendidikan baik, berkehidupan ekonomi yang kuat, dan berbudaya luhur. Upaya dakwah ini harus dijalankan bersama oleh pelaku-pelaku dakwah, termasuk Muhammadiyah, dan pemerintah.

Saat ini pelbagai pihak terkait pengembangan usaha dan pembangunan sedang mencurahkan perhatian ke pedesaan. Pemerintah Republik Indonesia sedang memberikan perhatian yang besar kepada pembangunan desa, mengikuti isu-isu sebelumnya yaitu transmigrasi dan pembangunan daerah tertinggal.

Masuknya nomenklatur “desa” pada Kabinet Kerja di era Presiden Joko Widodo, sehingga kementeriannya menjadi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah berpengaruh besar terhadap perhatian pemerintah tersebut. Terlebih lagi lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Desa, telah secara nyata menyebabkan Pemerintah mengalokasikan dan yang amat besar bagi pembangunan desa. Tiap-tiap desa memeroleh dana miliaran rupiah. Hal-Hal lain yang sedang terjadi adalah program Pemerintah tentang internet kecamatan dan kemudahan menyelenggaraan antena telekomunikasi. Sementara itu, para penggiat bisnis perkebunan dan pertanian juga terjun ke desa-desa dan daerah-daerah pedalaman. Kejutan-kejutan ekonomi, sosial, dan budaya sedang terjadi di pedesaan dan pedalaman. Hal tersebut berpotensi goncangan budaya yang cenderung destruktif disamping manfaat-manfaat yang sedang diusahakan.

Mengalirnya modal dan teknologi dari kota ke desa, di samping menjanjikan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan warga desa dan daerah terpencil, amat dimungkinkan ancaman aneka hal negatif yang datang bersama-sama kesejahteraan antau bahkan mendahului kesejahteraan yang sedang diusahakan. Dari deskripsi selayang pandang situasi pedesaan dan kawasan pedalaman yang sedang dan akan terjadi di atas, dapat disenaraikan potensi-potensi permasalahan dakwah pedesaan dan kawasan pedalaman Kalimantan Barat sebagai berikut.

1.Masyarakat desa dan daerah pedalaman yang sudah pragmatis akan semakin hedonistis dan kurang menghargai hal-hal spiritual, akhlak bermasyarakat, akhlak individu, dan nilai-nilai luhur lain.

2.Pembukaan lahan-lahan pertanian, perkebunan, dan pertambangan akan merusak ekosistem tanah dan air dan menghancurkan keanekaragaman hayati di samping percepatan kenaikan suhu bumi akibat berkurangnya hutan-hutan sub tropis.

3.Megalirnya uang yang belum tentu mensejahterakan amat berpotensi pada mengalirnya obat-obat terlarang yang akan menghacurkan masa depan generasi muda dan pada gilirannya akan menghacurkan masa depan bangsa.

4.Ketersediaan teknologi komunikasi yang semakin terjangkau, di samping membawa kemudahan-kemudahan pemerolehan informasi dan pemenuhan kebutuhan komunikasi, akan juga memudahkan masyarakat (terutama generasi muda dan anak-anak) memeroleh informasi-informasi pornografi dan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasia yang telah disepakati sebagai ideologi bersama.

5.Ketersediaan dana dan keharusan untuk memergunakanannya pada tahun anggaran yang telah ditentukan akan berpotensi pada ketergesa-gesaan dan merebaknya penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme di pedesaan yang akan merusak akhlak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara serta merugikan keuangan negara.

Beberapa masalah dakwah di atas tentu telah diantisipasi oleh pemerintah selaku penanggungjawab pembangan di republik ini. Namun, selaku salah satu komponen di negara ini, Muhammadiyah perlu juga menyajikan alternatif-alternatif pemecahan yang sebagian dapat dijalankan oleh Muhammadiyah dan sebagian lagi dapat dikerjakan oleh komponen masyarakat yang lain. Alternatif-alternatif tersebut adalah sebagai berikut.

1.Pembangunan masyarakat dan wilayah pedesaan dan kawasan pedalaman hendaknya direncanakan dengan baik dengan memerhatikan potensi-potensi yang ada dengan senantiasa memerhatikan nilai-nilai luhur keagamaan, budaya, dan kemanusiaan.

2.Kalangan masyarakat madani (civil society) hendaknya berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pengawasan pelbagai upaya pembangunan masyarakat dan pengembangan kawasan agar pembangunan masyarakat dan pengembangan kawasan tersebut dapat memberikan manfaat maksimal dan menekan efek negatif hingga seminimal mungkin. Partisipasi tersebut dapat dilakukan melalui media masa, perkumpulan-perkumpulan masyarakat, maupun aktivitas-aktivitas mahasiswa.

3.Kalangan organisasi kemasyarakatan perlu menciptakan kreativitas-kreativitas baru pembangunan karakter masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial, kultural, dan keagamaan untuk memercepat keberhasilan pembangunan masayarakat pedesaan dan pedalaman.

 

*)Aktivis Muhammadiyah