Motivasi dan Korupsi

Motivasi dan Korupsi

Selasa, 20 September 2016 14:29   669

OPINI ini terinspirasi dari asumsi yang sejak lama diyakni banyak orang sebagai suatu kebenaran bahwa korupsi dapat dicegah dengan cara menaikan gaji atau gaji yang baik/layak (well pay), pendidikan yang baik (well educated), dan motivasi atau niat yang baik (well motivated). Beberapa waktu lalu, tepat pada saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Tiongkok dan mengundang investor untuk turut membangun Indonesia, guru besar hukum bisnis Internasional Universitas Indonesia Achmad Zein Umar Purba mengusulkan, “Konsultan hukum yang melakukan negosiasi, merancang kontrak dan dokumentasi, dan meminimalkan potensi sengketa diberi gaji yang besar untuk menghindari kemungkinan keterlibatan jaringan korupsi”, dikutip dari Kompas, 5 September 2016.  Pada waktu hampir bersamaan, bapak presiden RI ke-7 ini berbicara di hadapan anggota DPRD, beliau menyampaikan keinginan pemerintah untuk menaikkan gaji anggota DPRD. Keinginan presiden tersebut disambut meriah dan gembira oleh anggota legislatif. Bapak Lukman Said selaku Ketua asosiasi DPRD menyambut baik rencana pemerintah tersebut seraya mengatakan bahwa kebijakan ini akan menghindarkan atau mencegah wakil rakyat untuk melakukan korupsi.

Kwik Kian Gie (2003) dalam bukunya “Pemberantasan Korupsi” mengusulkan pencegahan korupsi melalui sebuah gagasan “Carrot and Stick”, yakni sebuah sistem dimana penghargaan dan hukuman diterapkan secara seimbang. Dan dimulai dari pimpinan tertinggi, kemudian disusul oleh para pejabat tinggi lainnya. Pemimpin sebagai pemegang kekuasaan adalah modal dalam korupsi”. Ibarat seekor ikan yang selalu membusuk dari bagian kepalanya.

Faktanya, tidak demikian. Para koruptor, terutama yang ditangkap KPK dan dipenjara, bukanlah orang miskin yang gajinya kecil melainkan mereka adalah menerima gaji tinggi dan sangat kaya.

Frederick Herzberg selaku penggagas “Motivation-Hygience Theory” membenarkan hal tersebut seraya mengatakan bahwa gaji bukanlah faktor yang memberi kepuasan dalam pekerjaan, namun gaji yang layak sangat diperlukan bagi setiap orang karena ia berfungsi sebagai faktor pemelihara (hygience factor).

Syed Hussein Alatas (1983) dalam bukunya “Korupsi” menyatakan dua sumber korupsi yang senantiasa berulang-ulang adalah akibat buruknya penegakan hukum dan buruknya moralitas manusia”. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa, jika hukum telah ditegakkan, dan uang tidak berkuasa, maka keadilan dalam masyarakat dapat diwujudkan.

Semestinya, para pemimpin di negeri ini malu kepada sedikit pemimpin dimasa lalu, seperti Mr Kasman Singodimejo dan bapak Hoegeng mantan Kapolri. Mr. Karman Singodimedjo diminta menjadi rektor sebuah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang diselenggarakan oleh organisasi keagamaan Muhammadiyah dengan gaji yang cukup tinggi pada saat itu. Beliau menolak memperoleh gaji yang menurut beliau sangat tinggi itu. Seorang tokoh nasional tersebut mencatat sejumlah keperluan atau biaya hidup keluarganya, seperti biaya makan tiga kali sehari, biaya listrik, dan biaya tak terduga lainnya yang jumlahnya sangat-sangat kecil. Jika dijumlahkan biaya seluruh keperluan hidupnya sekitas 1/10 dari gaji yang ditawarkannya. Beliau mengingatkan kita pada pesan KH. Achmad Dahlan pendiri Muhammadiyah bahwa hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. PTS yang pernah beliau pimpin sekarang tetap saja eksis dan tercatat sebagai sebuah Perguruan Tinggi Swasta ternama dan prestisus di Indonesia. Ini sebuah bukti lain bahwa, dengan gaji yang kecil seseorang memperoleh kepuasaan dalam bekerja yang pada gilirannya menunjukkan kinerja yang sangat tiggi dan membanggakan umatnya.

Mencegak korupsi melalui peningkatan pendidikan selama ini, terbukti kurang berhasil. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 52% para koruptor yang ditangkap oleh KPK adalah mereka yang berpendidikan magister (S2) dan doktor (S3), artinya terdapat pengaruh signifikan tingkat pendidikan terhadap kejahatan korupsi dimana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang diikuti semakin tinggi pula keinginan dan korupsi yang dilakukannya. Sebuah tanda kegagalan pendidikan kita dalam memberantas korupsi di negeri ini.

Meningkatkan tingkat pendidikan terbukti tidak cukup sebagai usaha pencegahan korupsi, karena korupsi adalah sebuah kebohongan yang dipelajari. Stan B. Walters (2005) dalam bukunya “The Truth about Lying” mengatakan bahwa; “Suatu kebohongan selalu dilakukan berdasarkan pilihan, penuh perhitungan dan direncanakan dengan matang, bukan karena kebetulan belaka atau tidak disengaja. Seseorang tidak bisa menghentikan berbohongnya orang lain, tetapi bisa menghindarinya agar tidak menjadi korban kebohongannya. Satu-satunya faktor kunci berbohong yang mungkin dapat dikendalikan adalah menutup peluang seseorang untuk berbohong pada orang lain”.

Gaji sudah dinaikan dan tingkat pendidikan masyarakat sudah ditingkatkan, namun bangsa ini belum juga mengalami kemajuan dalam pencegahan dan perilaku korupsi, berarti ada yang salah dilakukan selama ini.

Faktor lain, yakni motivasi, harapan dan niat yang diyakini sebagai sumber kebaikan dan keselamatan, terutama motivasi instrinsik belum mendapat perhatian dalam segala aktivitas manusia Indonesia, terlihat dari kegiatan rekrutmen pegawai atau ketenagaan yang belum mengedepankan test atau seleksi motivasi, melainkan lebih mengutamakan seleksi akademik. Sebaiknya lakukan seleksi motivasi terlebih dahulu, diikuti seleksi akademik dan seleksi lainnya.

Kwik Kian Gie (2006) kembali menegaskan terkait dengan pemberantasan korupsi ini segala usaha, baik itu perbaikan kesejahteraan atau gaji dan pendidikan harus berfokus atau niat pada bagaimana memperbaiki akhlak, moral, tata nilai dan gaya hidup manusia. Selama manusianya masih korup, pembentukan lembaga, penentuan prosedur dan apapun juga selalu dapat diselewengkan dalam pelaksanaannya. Otak, akal, daya inovasi dan kreasi manusia sangat dahsyat. Mereka senantiasa memiliki pengetahuan dan menemukan cara agar korupsinya sulit dibuktikan”. Dan kebenaran baginya hanya ada di atas selembar kwitansi atau kertas bersegel.

 

*) Dosen FKIP UNTAN

Aswandi

Penghobi membaca dan menulis ini lahir di Tebas Sungai pada 13 Mei 1958 dan memiliki motto hidup "Mencapai Muttaqiiin melalui Iman, ilmu dan amal". Pria yang menikahi Rusnawaty ini dikaruniai tiga anak.

Aswandi lahir dari pasangan Asy’ari (almarhum) dan Fatimah (almarhumah). Dosen FKIP Universitas Tanjungpura (PNS) itu tinggal di Jalan Danau Sentarum, Gang Pak Madjid 3/18 Pontianak.

Jenjang pendidikan dilalui Aswandi dengan menamatkan Madrasah Ibtidaiyah di Tebas Sungai (1971), MTs Gerpemi di Tebas (1974), SPG Negeri di Singkawang (1977), S1 FKIP Untan Pontianak (1984), S2 IKIP Malang (1993) dan S3 Universitas Negeri Malang (2001).

Karier pekerjaan Aswandi diawali dengan menjadi Guru SDN di Pontianak 1978-1986. Kemudian guru SMP-PGRI, Dosen FKIP UNTAN, Dosen Universitas Muhammadiyah Pontianak, Dosen STKIP PGRI Pontianak, Dekan FAI Universitas Muhammadiyah Pontianak, Pembantu Dekan I FKIP UNTAN, Dekan FKIP UNTAN kini Wakil Rektor Bidang Akademik Untan 2015-2019