Moratorium Picu Merger-Akuisisi Lahan

Moratorium Picu Merger-Akuisisi Lahan

  Senin, 18 April 2016 09:02
Ilustrasi

Berita Terkait

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan moratorium terhadap lahan kelapa sawit dan pertambangan pada Kamis (14/4) pekan lalu. Menteri ESDM Sudirman Said merespons positif usulan moratorium tersebut. Harga komoditas tambang yang anjlok dan hilirisasi menjadi alasan moratorium sangat mungkin dilakukan.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengungkapkan, moratorium memiliki semangat untuk memperbaiki kondisi pertambangan. Sebab, selama ini masih muncul masalah di sektor lingkungan maupun non lingkungan. ’’Banyak yang tumpang tindih. Bahkan, masalah pertambangan menelan korban jiwa,’’ ujarnya kemarin (17/4).

Dia juga melihat moratorium perlu dilakukan untuk rehat dan membersihkan masalah yang ada. Meski, menurut dia, segala risiko tetap ada. Misalnya, harga komoditas tambang yang sudah anjlok membuat kontribusi ke negara makin minim karena tidak ada tambang baru.

’’Masalah izin usaha pertambangan (IUP) yang belum clean and clear juga banyak. Semua itu butuh diperbaiki,’’ kata dia. Memang, di antara 10 ribuan IUP yang dikeluarkan Kementerian ESDM, sekitar 4 ribu IUP belum clean and clear. Sampai sekarang, Ditjen Minerba berusaha membersihkan izin-izin tersebut.

Meski ada moratorium, kegiatan perusahaan tambang dalam memperluas area kerja tidak lantas benar-benar berhenti. Sebab, moratorium diprediksi mengakibatkan kegiatan akuisisi atau merger tambang makin banyak. ’’Kuenya tetap. Jadi, kalau butuh tambang lain, perusahaan akan membeli dari tempat lain,’’ ungkapnya.

Dia berharap pemerintah bisa membikin peta tata ruang yang baku. Jadi, meski ada otonomi, pemerintah pusat dan daerah mampu sejalan dalam menentukan dan memberikan izin tambang. Selama ini dia melihat Bappenas dan bappeda suka jalan sendiri. Apalagi jika pemerintah daerah berbeda partai dengan pemerintah pusat.

Pandangan senada muncul dari Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia Apemindo Ladjiman Damanik. Yang lebih penting dilakukan pemerintah adalah membuat peta tata ruang. Sebab, pangkal dari tumpang tindihnya izin sampai banyaknya IUP yang non-clean and clear adalah tata ruang yang tidak jelas. ’’Penting supaya tidak ada lagi tumpang tindih dengan kehutanan,’’ tegasnya.

Bagi Ladjiman, percuma ada moratorium jika pemerintah tidak segera memiliki tata ruang induk. Termasuk dengan seluruh provinsi di tanah air. Apemindo mengusulkan agar Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) segera mengeluarkan peta terpadu saat moratorium dilaksanakan.

Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan masih menunggu petunjuk lebih detail soal moratorium. Apalagi, ada beberapa masalah lingkungan yang tidak ter-recover dengan baik. ’’Menurut saya, situasi ini memungkinkan untuk itu. Komoditas tambang sedang tertekan,’’ jelasnya.

Menurut dia, ada dua tema di Ditjen Minerba yang sedang dikerjakan pemerintah. Yaitu, hilirisasi dan konsolidasi. Adanya moratorium bisa mempermudah dua hal tersebut. ’’Bisa memperkuat upaya konsolidasi tambang karena sebaiknya diisi pelaku-pelaku yang serius dan peduli lingkungan,’’ tutur Sudirman.

Soal banyaknya akuisisi atau merger, peluang itu memang bisa saja terjadi. Namun, dia tidak bisa menyebut dampak ke perusahaan karena detail moratorium belum ada. Sudirman mengakui bahwa animo dalam membangun tambang baru tidak lagi besar. ’’Transaksi tambang tidak segairah masa lalu,’’ tandasnya. (dim/c14/oki)

Berita Terkait