Moratorium Bisa Menjadi Permanen

Moratorium Bisa Menjadi Permanen

  Rabu, 20 April 2016 09:00

Berita Terkait

Proyek Reklamasi Teluk Jakarta 

JAKARTA – Rapat koordinasi antara Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pada Senin (18/4) memutuskan penghentian sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta. Keputusan itu membuat proyek raksasa yang konon diharapkan menyulap pantai utara Jakarta menjadi duplikat Singapura dan Maladewa itu terancam.

Pakar hukum lingkungan hidup Asep Warlan Yusuf menyatakan, dengan penundaan tersebut, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. ’’Penghentian sementara ini punya dua kemungkinan, tidak jadi atau terus. Itu bergantung semua kajiannya, apakah komprehensif atau tidak,’’ ujarnya di Jakarta kemarin (19/4).

Mengacu pada rapat koordinasi di Kemenko Kemaritiman Senin (18/4), kajian proyek reklamasi Teluk Jakarta akan dilakukan joint committee yang melibatkan pejabat-pejabat dari Sekretaris Kabinet, Kemenko Kemaritiman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Asep, kajian itu nanti memberikan dampak luar biasa bagi tata ruang dan masyarakat. Pasti akan ada perpanjangan waktu untuk mengkaji lebih lanjut. Namun, jika perpanjangan kajian itu tidak memberikan hasil lebih baik, reklamasi Teluk Jakarta sangat mungkin dihentikan.

Lebih tegas dari Asep, anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin justru mendorong pemerintah untuk menghentikan proyek reklamasi secara permanen. Dia menilai, akan lebih baik wilayah reklamasi tersebut dijadikan kawasan konservasi. Namun, Andi menghargai pemerintah yang sudah mengeluarkan keputusan untuk menghentikan sementara proyek reklamasi.

’’Kita tunggu kajian analisis dampak lingkungannya (amdal). Kalau amdal, katakan tak bisa direklamasi, harus dipatuhi. Jangan sampai amdal dipermainkan,’’ katanya.

Saat ditanya soal langkah kementeriannya dalam joint committee, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Siti Nurbaya menyatakan akan menurunkan tim khusus untuk meneliti pulau-pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Pihaknya akan meneliti sehingga bisa mengetahui apa saja yang harus dipenuhi untuk reklamasi.

’’Tim kami akan meneliti di lapangan. Menyusun berita acara dengan pengembang apa yang kurang dan apa yang belum sesuai aturan. Kalau tidak dipenuhi, akan kena sanksi,’’ jelas Siti setelah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.

Dia menyatakan, Pemprov DKI Jakarta punya landasan ketika mengeluarkan izin yang mengacu pada Keppres No 52/1995. Pemprov DKI juga punya landasan UU Tata Ruang No 26/2007 serta Perpres No 58/2008 tentang pengelolaan wilayah pesisir. 

Menurut Siti, Pemprov DKI sudah kooperatif mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut. Pemerintah pusat pun tinggal dikoordinasikan dengan adanya tim kerja pimpinan Menko Maritim dan Sumber Daya. ”Memang ada sedikit yang harus didalami sama-sama oleh tim, yaitu menyangkut rekomendasi-rekomendasi dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan),” ujar Siti.

Gubernur Ahok juga sejalan dengan keputusan rapat bersama di Kemenko Maritim dan Sumber Daya. Karena itu, Ahok meminta perusahaan-perusahaan pengembang menerima keputusan tersebut dan tidak melayangkan gugatan kepada dirinya setelah pemerintah memutuskan moratorium terhadap proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Ahok menambahkan, dalam rapat juga disepakati, selama moratorium, segala regulasi terkait dengan reklamasi ditata ulang. Penataan diarahkan untuk membuat reklamasi menguntungkan tiga pihak, yaitu rakyat, negara, dan pengusaha. ”Menteri sudah komitmen juga bantu pengusaha. Masak kamu (perusahaan pengembang, Red) mau tersinggung sama keputusan menteri?” ucap dia. 

Tanggapan Pengusaha 

PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN), induk usaha PT Muara Wisesa Samudra, akan mengikuti apa pun kebijakan dan keputusan pemerintah terkait dengan moratorium reklamasi di Teluk Jakarta. Kesediaan itu diungkapkan Vice President Corporate Marketing APLN Indra W. Antono kemarin. 

Menurut Indra, APLN akan bekerja sama penuh dengan pemerintah dan mengikuti kebijakan pemerintah dalam melakukan usaha, termasuk reklamasi. ”Kami pun melaksanakan reklamasi ini sebagai buah dari kebijakan pemerintah dalam revitalisasi Teluk Jakarta,” ujarnya.

Indra melanjutkan, APLN percaya, meskipun reklamasi Teluk Jakarta dihentikan sementara, pemerintah tetap akan menjamin iklim investasi di Indonesia. APLN sendiri merupakan pengembang Pulau G atau disebut Pluit City seluas 161 hektare.

Mereka telah melakukan pekerjaan reklamasi sesudah izin yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra diterbitkan. Dalam mereklamasi Pulau G, APLN menggandeng kontraktor kaliber internasional asal Belanda, yakni Boskalis International dan Van Oord. 

Sementara itu, Ketua Umum REI Eddy Hussy menyatakan bakal mendukung apa pun keputusan yang akan dikeluarkan pemerintah soal reklamasi Teluk Jakarta yang tengah menjadi isu hangat saat ini. Dia berharap hasil keputusan yang kelak didapatkan itu tidak akan menyudutkan sektor properti.

”Selama ini kami kan tidak pernah ditanya soal-soal reklamasi ini, ya kami tidak komentar. Intinya, persoalan ini sudah ditangani secara hukum. Ya kami dukung apa pun keputusan pemerintah, termasuk keputusan hukum,” ujarnya.

Eddy menambahkan, reklamasi sudah terjadi di beberapa daerah lain dengan masa-masa pembangunan yang berbeda-beda. Dia menangkis komentar bahwa pengembang turut memengaruhi keputusan pemerintah dalam hal perubahan lahan untuk reklamasi tersebut. ”Kalau dimintai pendapat, ya akan selalu kami berikan masukan. Tapi, kan itu belum tentu memengaruhi keputusan pemerintah,” kata dia. (ydh/rya/c5/c9/kim)

 

Berita Terkait