Momentum Transparansi Partai Politik

Momentum Transparansi Partai Politik

  Senin, 28 March 2016 20:00   1

TUDUHAN  “Deparpolisasi” yang dilayangkan kepada Ahok bersamaan dengan keputusannya untuk maju melalui jalur perseorangan (Independent) dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang seharusnya menjadi momentum bagi partai politik untuk berkaca atas apa yang telah mereka lakukan selama ini. Karena sederhananya, ketika masyarakat lebih cendrung melirik jalur independent maka sesungguhnya partai politik sudah tidak mendapatkan trust dari masyarakat yang diwakilinya. Berdasarkan hasil survey yang dirilis lembaga konsultan politik (indikator), bahwa hanya dalam jangka waktu satu tahun saja dari Januari 2015-Januari 2016 menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai politik menurun dari 50,1 % menjadi 39,2 %. Fakta demikian akan lebih diperburuk apabila Ahok menang dalam perebutan singgasana orang nomer satu di DKI Jakarta, dimana jalur independent akan menjadi tren positif yang akan dilirik banyak bakal calon kepala daerah lain bahkan mungkin saja dikemudian hari jalur independent dapat digunakan pada pemilihan umum sekelas pemilihan Presiden seperti di Amerika.

Sebaliknya, citra partai politik yang kepalang buruk dimata masyarakat akan terjun bebas dikemudian hari, dan jika fenomena tetap berlanjut maka oligarkhi politik akan menjadi keniscayaan dalam sistem partai politik Negara kita. Jika saja partai politik lebih sadar ketika dihadapkan dengan kenyataan bahwa elektabilitas Ahok yang semakin hari semakin melejit ketika memilih jalur independent, maka seharusnya fenomena tersebut menjadi cambuk bagi partai politik untuk segera merevitalisasi sistem internalnya sehingga preseden buruk yakni hilangnya kepercayaan publik tidak akan terjadi.

Parpol Kekinian

Seperti apa yang dikatakan Mercin Walecki bahwasahnya banyak partai politik di Negara Eropa telah kehilangan kepercayaan publik yang begitu masif. Fenomena tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi partai politik di Indonesia. Partai politik di Eropa, menempati urutan teratas dalam bursa lembaga maupun instansi terkorup. Hal ini juga bersamaan dengan rendahnya tingkat kepercayaan publik. Walecki juga menyebutkan bahwa satu-satunya cara agar partai politik dapat kembali dilirik sebagai sebuah lembaga yang sangat sakral dalam dinamika perpolitikan bahkan sebuah keniscahyaan dalam sistem demokrasi adalah dengan membuatnya menjadi transparan. Dimana, ketika partai politik telah cukup tranparan maka dengan sendirinya akan terjadi kontrol dari masyarakat sipil maupun media massa. Kontrol tersebutlah yang bisa menghalau kepentingan-kepentingan politik oknum-oknum yang haus akan kekayaan serta kekuasan, dimana pada realitasnya partai politik adalah ladang investasi yang paling menguntungkan, bahkan keuntungan tersebut dapat menjadi seribu kali lipat dari modal awal (Marcin Walecki).

Seseorang yang menanamkan modalnya kepada partai politik dapat memperoleh keuntungan yang berlipat ganda, dimana ketika partai tersebut mampu menguasai roda pemerintahan dengan otomatis kepentingan-kepentingan sang investor akan lancar sehingga perputaran uang akan kembali dengan cepat. Oleh karena itu ketika partai politik cukup transparan maka seluruh aliran dana yang masuk kedalam khas partai politik dapat dilihat dan dapat dikontrol sehingga tidak terjadi politik transaksional yang cendurung korup.

Bobroknya kondisi partai politik di Eropa, sesungguhnya juga dicerminkan oleh banyak partai politik di Indonesia. Malangnya lagi, partai politik di Indonesia telah menjaring media massa sehingga dapat mengontrol isu maupun kontruksi sesuai pesanan. Padahal seharusnya media menjadi pilar demokrasi yang independent yakni menjadi watchdog bagi jalannya roda pemerintahan. Sehingga wajar jika banyak media di Indonesia seolah sedang perang dingin karena dikontrol oleh kekuasaan yang korup, dan akhrinya masyarakatlah korban dari kesadaran palsu yang dibuat media.

Fitrah Sebagaimana Partai Politik

Tidak ada alasan untuk tidak transparan dewasa ini, karena ketika lembaga maupun instansi telah transparan maka sesungguhnya telah terjadi sebuah pelayanan publik yang baik. Jika dulu pada rejim pemerintahan soeharto “semua adalah rahasia, kecuali yang boleh dibuka” kini berbalik “semua wajib terbuka, kecuali yang boleh dirahasiakan”.Seorang Hakim Agung Braindes juga mengatakan bahwa “Sunlight is the best of disinfectants; electric light is the most efficient policeman” kuman dan niat jahat dapat tereliminasi oleh suasana terang benderang. Jika azas transparansi telah dilakukan oleh setiap lembaga maka dengan sendirinya membuat nilai-nilai koruptif lenyap dari perederan, sehingga imajinasi kita akan sebuah negeri tanpa korupsi itu semakin lama semakin menjadi kenyataan.

Namun hemat saya, bukan hanya memprioritaskan transparansi dibidang pendanaannya karena pada kenyataannya kondisi partai politik di Indonesia lebih parah dari apa yang disebutkan Marcin Walecki terhadap partai politik di Eropa. Melakukan revitalisasi fungsinya sebagaimana fitrah sebuah partai politik harus menjadi kewajiban yang juga tidak kalah urgensinya. Kita sangat mengetahui bahwasahnya partai politik merupakan elemen yang sangat penting dalam demokrasi kita, masyarakat kita yang masih cendrung tidak melek politik sesungguhnya menjadi tanggung jawab partai karena partai merupakan sarana pendidikan politik.

Partai politik yang kini disesaki oleh oknum-oknum korup adalah bukti bahwasahnya fungsi rekrutmen politik tidak berjalan dengan baik, dimana realitasnya partai politik lebih cendrung memilih kader berdasarkan kekuatan financial semata, karena kekuataan financial tersebut adalah jawaban dari mahalnya demokrasi kita saat ini. Bisa jadi, konvensi calon presiden yang pernah dilakukan partai demokrat dapat ditiru oleh banyak partai dalam proses rekrutmennya, namun yang harus lagi-lagi yang wajib diperhatikan terkait konvensi maupun proses rekrutmen apapun adalah azas transparansi dan akuntabilitas yang menjadi harga mati, “jangan ada dusta diantara kita”.**

Analsis Transparency and Accountability JEMARI Sakato

 

Delly Ferdian

Pemerhati Ekonomi Politik JEMARI Sakato Sumatera Barat