Mobil Dinas Tak Boleh Buat Mudik

Mobil Dinas Tak Boleh Buat Mudik

  Senin, 27 June 2016 10:18
SUMBER: PEMKAB Sambas

Berita Terkait

SAMBAS - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk  menggunakan mobil dinas saat mudik lebaran. Diharapkan seluruh PNS di Kabupaten Sambas juga melaksanakan apa yang menjadi aturan yang berlaku.

“Jelas harus mematuhinya (larangan penggunaan kendaraan dinas). Karena konsepnya mobil dinas dipakai untuk kepentingan dinas saja,” kata anggota DPRD Kabupaten Sambas, Tjong Tji Hok Bruno, Minggu (26/6) kepada wartawan.

Menurutnya, memang dari sisi tindakan hukum belum ada sampai saat ini. Namun itu bisa diberikan pimpinan masing-masing atau Kepala Daerah jika ditemukan pelanggaran. “Kecuali kalau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mau turun tangan, bisa saja.

Tapi yang jelas kalau kendaraan dinas dipakai untuk kepentingan diluar dinas maka kita bisa menilai si pemakainya. Kalau masih dipakai, artinya pegawai tersebut tidak bisa mematuhi aturan-aturan yang sifatnya masih ringan. Apalagi disuruh mematuhi peraturan yang sifatnya besar,” katanya.

Bahkan, pelarangan penggunaan kendaraan dinas. Bukan saja di saat lebaran. Melainkan di hari-hari biasa. Itu juga tidak boleh digunakan selain di jam dan urusan dinas.

“Saya pikir bukan hanya ketika lebaran saja masalah ini dilarang. Melainkan keseharian juga harus demikian. Karena menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi maupun keluarga itu termasuk korupsi,” katanya.

Apalagi sampai mengubah pelat nomor (KB) kendaraannya, itu sudah melanggar aturan dan melanggar hukum. Demikian juga dalam hal imbauan pelarangan penerimaan hadiah lebaran atau yang dikenal dengan parcel.

Anggota DPRD Kabupaten Sambas ini juga meminta dipatuhi seluruh PNS.

“Kita berharap hal tersebut dipatuhi. Karena sekecil apapun pemberian akan menimbulkan utang budi. Demikian pula kita sarankan kepada masyarakat atau siapapun untuk tidak memberikan parcel kepada pejabat manapun.

Karena memberi juga termasuk menyuap. Jadi menerima atau memberi parcel termasuk tindakan gratifikasi. Dan itu melanggar hukum,” katanya.

Penting juga adalah seluruh PNS untuk mematuhi jadwal cuti lebaran yang telah ditentukan.

“Saya yakin nanti hari pertama masuk setelah libur Bupati dan Wakil nya pasti akan melakukan sidak. Dan saya yakin itu, karena beliau berdua sangat serius untuk membangun Kabupaten Sambas,” katanya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menggunakan mobil dinas saat mudik Lebaran.

Menurut Yuddy, mobil dinas tidak boleh digunakan untuk mudik. Kalau mau mudik silakan saja, asalkan PNS-nya jangan pakai mobil dinas. Karena mobil dinas itu milik negara yang digunakan untuk operasional PNS saat bertugas. Kalau mudik itu urusan pribadi, jadi tidak boleh pakai mobil dinas.

PNS juga dilarang menerima parsel. Apalagi PNS sudah menerima THR (tunjangan hari raya, red) yang besarnya sama dengan gaji pokok.

MenPAN-RB juga meminta PNS untuk patuhi cuti lebaran. Adapun mengenai larangan cuti, Yuddy mengatakan hal itu lebih bersifat imbauan. Karena cuti merupakan hak PNS. Dia menambahkan, pihaknya telah menerbitkan surat edaran mengenai cuti tersebut. Intinya, dia mengimbau kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk mengatur sebaik-baiknya cuti pegawai di lingkungan kerja masing-masing. Meskipun cuti itu merupakan hak, kata dia, tetapi PNS juga harus menaati perintah pimpinan terkait

cuti tahunan pasca Idul Fitri. (fah)

Berita Terkait