Minta Waspada DBD

Minta Waspada DBD

  Kamis, 11 February 2016 10:23
RAKOR : Rapat koordinasi menyikapi wabah penyakit demam berdarah dengue (DBD)

Berita Terkait

MEMPAWAH – Pemerintah Kabupaten Mempawah menggelar rapat koordinasi menyikapi wabah penyakit demam berdarah dengue (DBD) yang terjadi di sejumlah daerah. Dipimpin Sekretaris Daerah Mochrizal, rakor menghasilkan sejumlah langkah taktis yang akan ditindaklanjuti di tingkat operasional.

“Rapat ini kita adakan untuk mengantisipasi perubahan cuaca yang begitu ekstrem, di mana berimplikasi pada sejumlah hal termasuk munculnya macam-macam penyakit khususnya demam berdarah,” terang Mochrizal. Mochrizal menuturkan pihaknya mengundang sejumlah pihak terkait, yakni perwakilan instansi teknis termasuk Komisi III DPRD Mempawah, para camat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan pengurus PMI Mempawah. Hal itu, menurutnya, demi kelancaran dalam upaya antisipasi maupun penanggulangan wabah DBD.

“Mengatasi persoalan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Semua pihak harus peduli dan sinergi. Tidak hanya rapat-rapat di level pejabat, tapi hingga ke forum-forum pengajian atau pertemuan di masyarakat pun bahaya DBD ini harus disampaikan,” ucapnya.Menurut Mochrizal, saat ini semua pihak harus tanggap dengan fenomena mewabahnya DBD. Antisipasi dini wajib dilakukan agar jangan sampai ada korban, khususnya di Kabupaten Mempawah. Secara khusus dia mengingatkan kepada camat dan dinas teknis untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan terkait kesiapan dalam mencegah maupun menangani wabah DBD.

“Sakit itu mahal. Meski ada BPJS bukan lalu mengabaikan pentingnya menjaga kesehatan. Kepada camat kita minta untuk mengkaji terkait penganggaran di desa khususnya menyangkut masalah ini. Tindak lanjuti rakor ini dengan mengadakan rapat di tingkat kecamatan,” pesannya.Asisten Ekonomi dan Kesra Ismail memaparkan sejumlah langkah pencegahan dini dan penanggulangan DBD. Pertama, pemerintah daerah akan membentuk kelompok kerja operasional (pokjanal) melalui Surat Keputusan Bupati Mempawah.

Kedua, seluruh camat diminta menindaklanjuti hasil rakor dengan menggelar rapat di tingkat kecamatan. Rapat dilakukan dengan melibatkan muspika, satuan kerja perangkat daerah unit pelaksana teknis, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. “Ini dalam rangka menyatukan upaya antisipasi pencegahan dini penyebaran wabah DBD,” ujarnya.Ketiga, camat menyampaikan imbauan secara lisan dalam setiap forum pertemuan, termasuk pada undangan-undangan keagamaan dan sebagainya. “Setiap momen harus dimanfaatkan untuk menyampaikan hal ini ke seluruh lapisan masyarakat,” terangnya.

Keempat, dinas kesehatan harus memaksimalkan peran puskesmas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan wabah DBD. Termasuk, berapa kekuatan yang dimiliki dalam menghadapi wabah DBD. Mulai dari persediaan abate, foging, dan seterusnya. “Untuk foging ini harus jelas agar jangan sampai terjadi simpang-siur informasi terkait biaya. Bila perlu kita harapkan satu desa punya satu alat foging beserta kelengkapannya sehingga jika ada endemic bisa langsung digunakan.”

Kelima, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga secara berjenjang membuat edaran untuk unit pelaksana teknis dan sekolah tentang upaya menyikapi wadah DBD. Termasuk pula mengaktifkan sejumlah program seperti perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), menguras-menutup-mendaur ulang (3M Plus), pemberantasan sarang nyamuk (PSN), dan usaha kesehatan sekolah (UKS). “Program-program tersebut harus dimatangkan di tingkat akar rumput. Kita ingin mencapai 95 persen sekolah bebas jentik. Adapun saat ini baru mencapai 65 persen. Sasaran DBD ini ‘kan di antaranya anak-anak usia sekolah,” papar Ismail.

Ismail berharap dengan upaya yang sedemikian rupa dilakukan, Kabupaten Mempawah dapat menjadi daerah bebas DBD. Dia juga mengapresiasi DPRD Kabupaten Mempawah yang melalui Komisi III ikut hadir dalam rapat koordinasi. “Kita berharap tidak terjadi kejadian luar biasa atau KLB demam berdarah di Kabupaten Mempawah,” harapnya. Ismail menambahkan, selain di tataran teknis, Bupati Ria Norsan menurut rencana juga akan menyampaikan langsung imbauan kepada masyarakat melalui Radio Suara Praja milik pemerintah daerah. (wah)

Berita Terkait