Mimpi Singkawang 2017-2022

Mimpi Singkawang 2017-2022

  Rabu, 20 April 2016 09:13   3,106

Oleh: Patrice

SAAT ini mulai bermunculan Paslon (pasangan calon) Walikota dan Wakil Walikota untuk periode 2017-2022 di Kota Singkawang. Mereka mulai memperkenalkan diri atau diperkenalkan, baik itu Paslon dari partai politik atau dari independen. Masyarakat kota Singkawang sudah melihat banyak foto Paslon di jalan, di media sosial dan koran. Makin banyak Paslon, makin banyak pilihan, dan akhirnya tergantung kebijakan, daya kritis dan kecerdasan masyarakat menjatuhkan pilihan. 

Menurut informasi, tahapan Pilkada Kota Singkawang akan resmi dimulai pada Maret 2016. Pencoblosan dijadwalkan sekitar Februari 2017. Data awal pemilih ada sekitar 164. 069. Anggaran Pilkada Singkawang 2017, diperkirakan sekitar Rp 23 miliar. Pada Pilkada tahun 2012, KPU hanya menggunakan dana sekitar Rp 18 miliar.  Itu berarti naik sekitar Rp 7 miliar atau naik 300 persen. Sesuai aturan KPU pusat, biaya tersebut akan disiapkan oleh KPU yang menyelenggarakan Pilkada (http://suarapemred.co.id/kpu-butuh-rp-23-miliar-untuk-pilkada-singkawang...). Apa sih yang menarik pada Pemilihan Wali Kota ?

Pilkada di Era Reformasi

Salah satu perubahan spektakuler yang terjadi di sepanjang titian era reformasi sejak tahun 1998 hingga saat ini adalah munculnya sistem multi-partai dalam dinamika kehidupan politik bangsa Indonesia. Sistem multi-partai tidak saja telah menyebabkan perubahan besar pada sistem ketatanegaraan dan perpolitikan nasional, tapi juga telah berimbas pada dinamika perilaku dan partisipasi politik masyarakat serta pada pola hubungan kelembagaan politik di tingkat daerah. Setelah rezim Orba tumbang, muncullah era reformasi, yang antara lain ditandai adanya pembaharuan kekuasaan, dari sentralistik di pemerintah pusat menjadi otonomi daerah berfokus di daerah tingkat dua, kabupaten dan kota, melalui apa yang diistilahkan sebagai PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah).

Bergeserlah kekuasaan terpusat di Jakarta ke daerah-daerah, hingga di pelosok  negeri. Selanjutnya, praktik pemilihan 'kucing dalam karung' terhadap kepala daerah yang kerap dilakukan di ruang gelap di bilik-bilik DPRD, pun akhirnya berubah menjadi terbuka. Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, bukan lagi hak istimewa hanya puluhan sampai seratusan anggota DPRD, melainkan menjadi hak semua rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah secara langsung. One man one vote.

Pesta demokrasi lokal diharapkan menjadi momentum perkembangan demokratisasi di Indonesia. Namun, selain menjadi harapan masyarakat daerah memajukan daerahnya, ia menyimpan berbagai persoalan. Potret demokrasi yang dihidangkan lewat pilkada ini ternyata membutuh perhatian tersendiri. Bukan hanya semarak penyelenggaraannya, serta menghabiskan banyak biaya, tetapi pada akhirnya akan dipertanyakan “bagaimana hasil akhirnya” ?

Peran Pemerintah Daerah

Di dalam Pasal 19 UU Ayat (2) Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa penyelenggara pemerintah daerah adalah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Selanjutnya dalam penjelasan undang-undang tersebut, antara lain dijelaskan dalam pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah. Dalam setiap daerah dipimpin oleh kepala daerah yang dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut dengan gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut dengan wali kota. Masa Jabatan Kepala daerah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Kepala  Daerah  adalah  pemegang posisi  sentral  dan  strategis  dalam  sistem  Pemerintahan Daerah.  Begitu  strategisnya kedudukan  dan  peran Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan  Daerah,  sehingga  seorang  Kepala  Daerah  harus  menerapkan pola  kegiatan  yang  dinamik,  aktif,  kreatif,  serta  komunikatif,  menerapkan  pola kekuasaan yang tepat maupun pola perilaku kepemimpinan yang fokus kepada tantangan atau tuntutan kebutuhan daerahnya. 

Singkawang Kotaku

Singkawang dengan luas wilayah 504 km² terkenal sebagai kota perdagangan terbesar kedua di Kalimantan Barat setelah Kota Pontianak. Wilayah Kota Singkawang berbatasan dengan Kabupaten Sambas (Utara), Kabupaten Bengkayang (Selatan), Laut Cina Selatan (Barat), dan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang (Timur). Kota Singkawang memiliki wilayah datar dan sebagian besar merupakan dataran rendah antara 50 meter s/d 100 meter di atas permukaan laut. Kota Singkawang yang terletak pada 0° LS dan 109° BT, merupakan daerah hamparan dan berbukit serta sebelah Barat berada pada pesisir laut. Karena itu Kota Singkawang secara etimologis berasal dari kata San Kheuw Jong (Bahasa Hakka/Khek) yang mengandung makna kota yang terletak Kaki Bukit (San), di mana warga Singkawang dapat memandang dan menyusuri melalui Muara Sungai (Kheuw), Samudera luas dan indah (Jong). 

Populasi penduduk kota Singkawang tercatat kurang lebih 200.000 jiwa, dan setiap tahun mengalami peningkatan. Mayoritas penduduk adalah Tionghoa Hakka/Khek (sekitar 62%), selebihnya suku Melayu, Dayak, Tio Ciu, Jawa dan lainnya. Penduduk di kota ini tersebar di lima kecamatan, yakni Singkawang Selatan, Singkawang Timur, Singkawang Utara, Singkawang Barat dan Singkawang Tengah. Singkawang kendatipun masuk kategori Pemerintahan Kota Kecil, cukup dikenal di luar negeri karena nilai historis (Sejarah) dan Event Cap Go Me (Budaya) yang berlangsung setiap tahun, sejak era otonomi daerah. Kota Singkawang semula merupakan bagian dan ibukota dari wilayah Kabupaten Sambas (UU Nomor 27 Tahun 1959) dengan status Kecamatan Singkawang, dan pada tahun 1981 kota ini menjadi Kota Administratif Singkawang (PP Nomor 49 Tahun 1981). Singkawang terwujud menjadi Daerah Otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang, diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001, melalui perjuangan yang panjang. 

Bagaimana tingkat pertumbuhan dan perkembangan Kota Singkawang hingga saat ini, terutama di sektor ekonomi, bisnis dan industri lokal yang menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari ? Apa yang hendak dicapai Singkawang lima tahun mendatang ? Potensi apa yang sudah atau belum digali secara maksimal ? Apa kekurangan atau kelemahan yang menghambat pada Sumber Daya Alam, Sumber Daya Finansial dan terutama Sumber Daya Manusianya sehingga diperlukan kebijakan, kecerdasan dan keberanian mengelolanya ? Tantangan perubahan domestik, nasional, regional hingga global yang seperti apa yang perlu dicermati, diprediksi dan dihadapi ?  Permasalahan apa saja yang belum dituntaskan selama ini yang cenderung mengganjal pembangunan Kota Singkawang  ke depannya ?  Yang wajib menilai atau menjawab adalah masyarakat Kota Singkawang sendiri dengan asumsi, masyarakat setempat yang lebih tahu dan mengalami langsung dinamika kehidupannya selama ini. Tidak dipungkiri bahwa silang pendapat akan terjadi dan bersifat subyektif, karena masing-masing pengamat memiliki persepsi, pengalaman, latar belakang, bahkan kepentingan tersendiri (Vested Interest). 

Berangkat dari pertanyaan di atas, segera disimpulkan pertama, pemilihan Wali Kota Singkawang 2017 merupakan kesempatan lima tahun sekali yang tidak boleh dilewati begitu saja, dan warga diharapkan aktif berpatisipasi memikirkan secara matang sebelum memilih; kedua, warga hendaknya dibantu dengan sarana pendidikan yang mampu membangun gambaran sosok kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan Kota Singkawang; Ketiga, mewujudkan proses pemilihan yang benar dan baik sesuai aturan yang berlaku, dan pengalaman proses pemilihan yang kurang baik di masa silam tidak terulang kembali. Memilih Wali Kota berarti memilih pengelola daerah yang cerdas dan tajam visionernya untuk membangun daerah dan warganya.  

Memilih Pemimpin Ideal 

Dalam  konteks  pelaksanaan  otonomi  daerah,  seorang  Kepala  Daerah  tidak hanya  memiliki hak, tetapi juga sejumlah kewajiban  di dalamnya.   Artinya,  seorang  Kepala Daerah dalam  implementasi  pola  kepemimpinannya, seharusnya  tidak  hanya  berorientasi  pada  tuntutan  untuk  memperoleh  hak  dan kewenangan  yang  sebesar-besarnya,  tetapi perlu disertai kepedulian akan makna  otonomi daerah  itu  sendiri  yang  lahir  dari  suatu  kebutuhan akan  efisiensi dan  efektivitas manajemen  penyelenggaraan  pemerintahan, yang  bertujuan  untuk  memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakat.  Jadi, Pilkada bukanlah ajang perebutan kekuasaan titik ! Pilkada adalah perebutan kekuasaan untuk melayani (Servant Leadership). 

Berbagai  perkembangan  dan perubahan yang  sangat  cepat dan  drastis, berupa tuntutan  dan  harapan  untuk  memperoleh  kemandirian,  perlu  direspons  dengan cepat  dan  tepat  pula oleh seorang  Kepala  Daerah. Di era global ini, Singkawang bukan lagi kota terpencil. Sebagai  pemimpin,  Kepala  Daerah  adalah  orang  yang  bergerak  lebih  awal, mempelopori,  mengarahkan pikiran  dan  pendapat  anggota  organisasi, membimbing,  menuntun,  menggerakan  orang  lain  melalui  pengaruhnya, menetapkan  tujuan  organisasi,  memotivasi  anggota  organisasi  agar sesuai dengan  tujuan  organisasi  dan  harus  dapat  mempengaruhi  sekaligus  melakukan pengawasan  atas  pikiran,  perasaan  dan  tingkah  laku  anggota  kelompok  yang  dipimpinnya. Memang tidaklah  mudah  mencari  sosok  pemimpin,  terlebih  pemimpin  sejati dengan  karakter  unggul  yang  melekat  di  dalam  dirinya. 

Rosabeth Moss Kanter  dari Harvard Business School,  spesialisasi dalam  strategi, innovasi,  and kepemimpinan perubahan (dalam The World Class: Thriving Locally in The Global Economy, 1996)  mengedepankan  individu  dengan karakter  keunggulan yang bisa dijadikan rujukan, yakni individu  yang  memiliki  Triple-C :  Concept atau  kemampuan  membuat  konsep akan  masa depan,  Competence  atau  kompetensi,  dan  Connectedness  alias kekuatan jaringan  yang dimiliki (Baca : bukan KKN). Sedangkan Warren Bennis, Profesor Administrasi Bisnis  Universitas Southern California yang dikenal luas sebagai guru kepemimpinan modern, telah mengidentifikasi enam kualitas personal seorang pemimpin. Salah satunya adalah kepribadian kreatif yang berarti berkemampuan berpikir berbeda. Seorang pemimpin kreatif adalah dia yang make different (membuat perbedaan), membuat organisasi berbeda dengan sebelum ia pimpin namun memberikan hasil yang lebih besar dan efektif.  

Pendapat pakar di atas dikemukan di sini dimaksudkan untuk dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat pemilih, dan pasangan calon (paslon) sendiri. Kenapa juga pasangan calon ? Pasangan calon bukan sekedar mau dan mampu maju tetapi juga mau dan mampu berefleksi panjang, “apakah saya adalah calon yang representatif untuk memajukan, dalam arti juga memiliki ide kreatif, kemampuan merangkul semua pihak, kesanggupan dan keberanian moril menghadapi berbagai masalah kepemimpinan dalam bingkai memajukan Kota Singkawang ? Apakah saya benar calon yang didukung dengan tulus hati, dan seterusnya ....... ? 

Semoga tidak hanya bisa bermimpi !!

 

*) Staf Pengajar PT Widya Dharma Pontianak