Midji-Norsan Tancap Gas Usai Mendaftar

Midji-Norsan Tancap Gas Usai Mendaftar

  Sabtu, 6 January 2018 15:03

Berita Terkait

JAKARTA -  Persiapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji-Ria Norsan untuk mendaftar ke KPU sudah hampir 100 persen. Pasangan ini sudah memenuhi syarat jumlah kursi karena telah mengantongi surat keputusan (SK) dukungan dari Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golkar. 

SK dari DPP Partai Golkar resmi mereka terima, kemarin. SK itu langsung diserahkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga, Hartarto. Selain Midji-Norsan, ada pula SK yang diberikan kepada calon gubernur, bupati, wali kota dan wakilnya untuk seluruh Indonesia. Midji dan Norsan kompak hadir saat penyerahan SK. Mereka didampingi sejumlah politikus partai berlambang pohon beringin asal Kalbar. Sehari sebelumnya atau Kamis (4/1), Midji-Norsan juga sudah mengantongi SK DPP PKS. 

"Saya dan Pak Ria Norsan sudah mengantongi SK dari Partai Nasdem, PKS dan Golkar. Jadi, sudah 16 kursi dan ini telah melebihi dari syarat untuk mendaftar," kata Midji kepada Pontianak Post usai penyerahan SK Penetapan Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (5/1). 

Setelah persyaratan pendaftaran terpenuhi, Midji-Norsan akan langsung mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum Kalbar, Senin (8/1). Sebelum mendaftar, pasangan ini akan mendeklarasikan diri terlebih dahulu. Setelah deklarasi dan mendaftar, Midji-Norsan akan langsung bergerak untuk merebut simpati rakyat menuju kemenangan menjadi pemimpin Bumi Khatulistiwa. 

"Kami Senin akan deklarasi sekaligus mendaftar. Semuanya sudah siap dan setelah itu langsung jalan," kata wali kota Pontianak dua periode ini. 

Meski sudah memenuhi syarat dukungan partai politik, Midji-Norsan tidak jemawa. Mereka tetap membuka diri jika ada partai politik lain yang sampai saat ini belum menentukan sikap untuk bergabung. "Kalau ada partai yang mengusung dan mendukung silakan, kami tetap berupaya (berkomunikasi)," ujar Midji. 

Dia tidak mempermasalahkan sejumlah parpol yang belum mengumumkan pengusungan dan dukungan kepada calon. Bahkan, tidak menjadi masalah jika sejumlah parpol memilih mengumumkan calon di last minutes atau detik-detik akhir menjelang pendaftaran. Bagi Midji, tidak ada masalah jika nanti konstelasi politik Pilgub Kalbar tiba-tiba berubah. "Tidak masalah, kami siap. Yang penting kami tetap jalani," jelasnya. 

Langkah Midji-Norsan maju Pilgub Kalbar tidak dengan tangan kosong. Sejumlah program sudah dipersiapkan untuk membangun provinsi yang berbatasan laut dan darat dengan Malaysia itu. Midji menjelaskan persoalan infrastruktur seperti jalan-jalan yang rusak tentu menjadi perhatian. "Infrastruktur, jalan yang rusak parah tentu kami perbaiki," ujarnya.

Sektor kesehatan juga menjadi perhatian mantan anggota DPRD Kota Pontianak itu. Midji memandang ke depan rumah sakit yang ada di Kalbar harus lebih representatif. "Kami upayakan membangun rumah sakit dengan sembilan hingga 12 lantai," katanya. 

Persoalan pendidikan juga menjadi sorotan. Saat ini, ujar Midji, angka rata-rata lama sekolah baru 7,2 tahun. Midji ingin meningkatkannya menjadi sembilan tahun. "Bahkan jika perlu 12 tahun," ungkapnya. 

Dia juga memandang sektor perkebunan dan pertanian perlu ditingkatkan. Ini mencegah banyaknya spekulan yang mengambil keuntungan secara tidak wajar dari masyarakat. 

Realisasi pembangunan pelabuhan samudera di Kabupaten Mempawah juga akan dipercepat.  Sebab, Midji berujar, selama ini bagi hasil ekspor crude palm oil (CPO) tidak pernah diperoleh Kalbar. Hal itu karena ekspor dilakukan lewat pelabuhan di daerah lain. Dengan adanya pelabuhan samudera, maka Kalbar akan bisa mendapatkan bagi hasil.  "Ini untuk menambah biaya pembangunan di Kalbar," katanya. 

Midji berharap dalam dua tahun ke depan pembangunan pelabuhan sudah bisa kelihatan lebih serius. Untuk menunjang aktivitas lalu lintas, Midji pun berpikir untuk membangun jalan tol dari Kota Pontianak ke Singkawang. Jalan tol itu nanti connecting ke pelabuhan samudera. "Kalau tidak ada jalan tol tetap lama transportasinya," tegas dia. 

Saat disinggung soal perwujudan Provinsi Kapuas Raya, Midji menegaskan bahwa ini sebenarnya bukanlah keinginan tapi sudah menjadi sebuah kebutuhan masyarakat supaya ada percepatan dalam pelayanan. 

Midji sudah turun ke lapangan dan melihat bahwa memang pembentukan Kapuas Raya sudah menjadi sebuah keniscayaan.  "Saya mendukung dan saya akan mewujudkan Kapuas Raya karena itu sudah menjadi kebutuhan," kata dia. 

Sementara itu untuk daerah lain, Partai Golkar akhirnya mengusung Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi sebagai pasangan cagub dan cawagub Jawa Barat 2018.  Duet ini baru diketahui saat pembagian surat keputusan (SK) DPP PG, Jumat (5/1). 

Satu per satu nama cagub dan cawagub yang akan menerima SK dari Airlangga Hartarto dipanggil. Pertama dimulai dari Sumatera Utara yakni Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah. Kemudian,  Jawa Barat ada nama Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi yang akan menerima SK. 

Berikutnya Jawa Timur ada nama Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak, Sulawesi Selatan Nurdin Halid-Abdul Aziz Kahar Muzakar, Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra – Ketut Sudikerta dan Sumatera Selatan Dodi Reza Alex Nurdin-Giri Ramanda Kiemas,  Papua Lukas Enembe-Klemen Tinal. Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat-Josep Naisoi, Nusa Tenggara Barat Suhaili Fadil Thahir-Muhammad Amin, Maluku- Said Assegaf-Anderias Rentanubun dan Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar. 

Dalam pidato politiknya, Airlangga Hartarto menitip tiga program kepada  seluruh calon kepala daerah yang diusung dan didukung partainya. Pesan dan program itu juga harus disampaikan kepada rakyat. "Seluruh pesan disampaikan kepada rakyat. Memilih Golkar adalah memilih tiga program rakyat," kata Airlangga. 

Tiga program itu adalah pertama soal harga sembilan bahan pokok yang semakin terjangkau. Dia menegaskan rakyat berhak mendapatkan harga  yang lebih terjamin, baik itu beras, sagu, jagung, gula, daging maupun yang lain. Airlangga mengatakan sudah menjadi tugas kepala daerah mengamankan program tersebut. 

"Jika kepala daerah mampu untuk mencari cara menaikkan daya beli tentunya sembako ini menjadi terjangkau," katanya. 

Kedua, memperluas lapangan pekerjaan. Menurut dia, rakyat berhak atas pekerjaan. Karena itu, pengangguran harus dikurangi. Pelatihan-pelatihan harus diberikan kepada rakyat. "Masyarakat hanya maju jika penduduknya bekerja. Sebagai petani nelayan guru pedagang semua menyambut rezeki yang halal," ujarnya. 

Dia mengatakan, pemerintah sudah membuat program yang banyak mendorong penciptaan lapangan pekerjaan.  Karena itu, gubernur, bupati, wali kota, wajib hukumnya untuk meningkatkan jumlah pekerjaan. "Jangan anti-investasi," tegasnya.

Ketiga, tersedianya rumah dengan akses dan harga yang terjangkau. Menurut dia, yang diperlukan rakyat bukan hanya rumah yang murah tetapi jaraknya jauh. Tapi rumah dan jarak terjangkau sehingga masyarakat memiliki kualitas hidup bersama keluarganya. "Sediakan lokasi dan pasti pemerintah pusat akan membantu menjalankan program tersebut," ungkapnya. (ody) 

Berita Terkait