Menyusuri Jejak Sejarah Pramoedya Ananta Toer dan Eks Tapol di Pulau Buru

Menyusuri Jejak Sejarah Pramoedya Ananta Toer dan Eks Tapol di Pulau Buru

  Sabtu, 15 Oktober 2016 08:54

Berita Terkait

Tumpukan 12 karung gabah kering yang masing-masing berbobot 100 kilogram tersusun rapi di ruang tamu rumah Ngabinem di Desa Savanajaya, Kecamatan Waeapo, Buru. Di ruang tamu berukuran 4 x 5 meter itu, janda eks tapol Rabimin tersebut menerima saya bersama Tumiso dan Diro Utomo. Tumiso dan Diro adalah kawan senasib sepenanggungan almarhum Rabimin selama dalam pembuangan di Pulau Buru.

Sore itu (7/10) Ngabinem mengenakan jilbab krem. Dia ditemani si sulung Suhartini dan putri keempatnya, Darsini. Gurat-gurat di wajah sepuhnya menandakan beratnya beban hidup yang dipikul ibu lima anak tersebut di tanah pengasingan. Apalagi setelah suaminya, Rabimin, meninggal pada 2009. Dia harus membesarkan kelima anaknya seorang diri.

Ngabinem menyusul ke Pulau Buru pada 1974. Itu dilakukan setelah pemerintah Orde Baru membolehkan keluarga tapol bergabung bersama suami atau bapaknya di pulau terbesar ketiga di Maluku tersebut. Mereka difasilitasi pemerintah untuk menuju lokasi.

”Kulo mboten tego kaliyan bapake. Nggih kulo nyusul sakkeluarga (Saya tidak tega dengan bapak. Saya lantas menyusul sekeluarga, Red),” kata perempuan asal Ponjong, Gunungkidul, Jogjakarta, tersebut.

Perjalanan dari Jogja ke Buru seingat Ngabinem memakan waktu 7 hari 6 malam. Setiba di Unit IV Savanajaya, lokasi penampungan Rabimin, Ngabinem dan kelima anaknya langsung dihadapkan pada kondisi kehidupan yang sulit. Mereka tinggal di ”gubuk” berukuran 6 x 6 meter, berdinding kayu, berlantai tanah dengan dua kamar. Mereka harus bekerja keras agar bisa hidup.

Namun, Ngabinem dan kelima anaknya ternyata tak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Mereka langsung membantu Rabimin bertani dan berladang. Ketika itu, sebagai tapol, Rabimin mendapat jatah sawah seluas 0,75 hektare dan 1 hektare ladang untuk digarap.

”Saya cangking (bawa, Red) semua anak ke sawah dan ladang. Masing-masing punya tugas sendiri-sendiri,” ucap Ngabinem. ”Suhartini, misalnya, tugasnya membawa ceret air putih. Darsini membawa piring blek (seng) untuk makan,” lanjut dia.

Bukan hanya siang, pada malam hari menjelang musim panen, Ngabinem juga ikut membantu suaminya menjaga ladang dari serangan hama babi hutan. ”Pokoknya, untuk bisa makan, kami harus mau kerja keras siang malam,” timpal Darsini.

 

Hebatnya, kata Darsini, dalam kondisi yang sulit seperti itu, sang ayah tetap mewajibkan anak-anaknya bersekolah. Rabimin tak ingin anak-anaknya jadi orang bodoh seperti kedua orang tuanya. Maka, selain membantu ke sawah, anak-anak Rabimin-Ngabinem tetap bersekolah.

Sebagai anak tapol, Darsini mengaku sempat mendapat perlakuan diskriminatif. Baik saat masih bersekolah maupun dalam pergaulan di masyarakat. Namun, dia sudah tebal telinga. Sehingga perlakuan tersebut tidak sampai dimasukkan ke hati.

”Biasanya kalau marahnya kepada saya memuncak, seseorang akan bilang, ’O... dasar anak PKI!’ atau ’Dasar anak tapol!’,” ungkap perempuan 49 tahun tersebut.

Darsini yang kini menjadi pegawai negeri di SDN Savanajaya juga mengakui bahwa kehidupan keluarganya membaik begitu Orde Baru tumbang. Rasa sakit hati atas perlakuan tak adil penguasa sudah mereda. ”Kami seperti lahir kembali,” ujarnya.

Banyak kenangan ”manis” yang tercatat di memori Darsini sewaktu bapaknya masih menjadi tapol. Misalnya, ketika dia asyik menonton siaran televisi di gedung kesenian Unit IV Savanajaya, tiba-tiba volume suaranya dimatikan tentara yang berjaga. Padahal, Darsini dan banyak penonton lainnya sedang menunggu berita dari berbagai daerah di Indonesia dan di dunia.

”Kalau sudah begitu, tidak ada yang berani menanyakan kenapa suara televisinya dikecilkan,” kata aktivis LSM Ajar (Asia Justice and Rights) itu.

Darsini maupun kakaknya, Suhartini, menambahkan, selama mendampingi sang ayah, mereka tidak pernah menjumpai secara langsung kasus penganiayaan yang dilakukan tentara kepada ayah mereka. Namun, rumor tentara yang bertugas di Pulau Buru kejam-kejam itu bukan isapan jempol. ”Tentara tidak segan-segan memukul tapol yang dianggap memberontak atau melanggar aturan,” ungkapnya.

Kisah pilu anak tapol Pulau Buru juga dirasakan Sugeng Hayati Koangit. Anak pasangan Koangit Iswani dan Iswarati itu sempat dilanda trauma dan ketakutan setiap melewati pos militer. Bahkan, melihat kerumunan orang berseragam militer saja, Sugeng sudah merasa ngeri.

”Rasa ngeri dan traumatis itu tidak pernah saya buat-buat. Muncul dengan sendirinya setiap kali melewati pos tentara. Bahkan pos kosong sekalipun,” ucap mantan anggota DPRD Buru (dua periode) dan DPRD Ambon dari PDI Perjuangan tersebut.

Sejak kecil Sugeng mengaku dididik ayahnya dengan disiplin dan jiwa pantang rendah diri. Meski berstatus anak tapol, alumnus Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut dibiasakan bersikap terbuka dan tidak perlu merasa malu.

Ayah Sugeng adalah penghuni Unit V Wanakarta. Sugeng bersama kakak dan ibunya menyusul sang ayah ke Pulau Buru pada 1974. Ketika para tapol lain kembali ke daerah asal saat bebas pada 1979, keluarga Sugeng yang asli dari Purworejo, Jateng, memilih menetap di Buru. Namun, mereka kemudian pindah ke Unit IV Savanajaya.

Pada masa sekolah, Sugeng mengaku tak pernah mengalami diskriminasi yang berlebihan. Kalaupun ada, itu terjadi ketika dia masuk SMA di Namlea, ibu kota Kabupaten Buru. Sama seperti anak tapol lainnya, dia juga harus mengurus surat sampul D, yakni surat keterangan keterlibatan dalam PKI. Baik sebagai anak, saudara, maupun hubungan keluarga yang lain.

Sugeng juga pernah dimarahi guru di SMP-nya gara-gara prakarya yang dibuatnya dicap berbau PKI. Saat itu, pada pelajaran keterampilan, Sugeng bersama kelompoknya membuat taplak meja dengan hiasan yang dianggap provokatif.

”Kami bikin taplak dengan tulisan Tuhan di tengah, dikelilingi simbol lima agama di Indonesia,” kenang Sugeng soal karyanya. ”Namun, guru keterampilan kurang berkenan. Taplak karya kami lalu digunting di depan kelas,” imbuhnya.

Tapi, ada juga sikap toleransi yang ditunjukkan teman-teman sekolah Sugeng. Ceritanya, saat pelajaran PSPB (pendidikan sejarah perjuangan bangsa) membahas tema Gerakan 30 September, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyinggung perasaan Sugeng.

”Dalam diskusi kelompok, mereka akan sangat hati-hati berbicara soal kejadian 30 September tersebut. Mereka menjaga perasaan saya yang notabene anak tapol,” ungkap Sugeng.

”Dari berbagai pengalaman yang sudah saya alami itu, saya tetap bangga menjadi anak tapol. Dan saya tak pernah menutupi asal muasal keluarga saya. Biarlah itu menjadi bagian dari sejarah,” pungkas Sugeng. (*/c9/ari)

 

 

 

 

 

Berita Terkait