Menyoal Regulasi Unas 2017

Menyoal Regulasi Unas 2017

  Selasa, 10 January 2017 09:15   58

Oleh: Y Priyono Pasti

SILANG pendapat tentang pelaksanaan ujian nasional (UN) 2017 berakhir. Setelah sempat muncul perdebatan terkait moratorium UN, pemerintah selaku eksekuti akhirnya memutuskan UN tetap dijalankan. Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, (Senin, 19/12), pemerintah memutuskan UN pada jenjang SMP/SMA/SMK sederajat tetap dilaksanakan seperti biasa, tetapi disertai sejumlah langkah penyempurnaan. 

Terkait masih dilaksanakannya UN ini, ada sejumlah alasan yang mendasarinya. Diantaranya, sebagaimana yang disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Presiden Joko Widodo menginginkan siswa berdaya saing di tingkat lokal ataupun nasional. Jika hal ini tidak dilakukan, dikhawatirkan terjadi kesenjangan kualitas pendidikan, terutama antara Jawa dan luar Jawa.

Selain itu, hasil survei PISA menunjukkan skor Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan. Hasil survei PISA (Programme for International Student Assessment)-badan internasional di bawah OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) memperlihatkan adanya peningkatan mutu pendidikan nasional dari tahun 2003 ke tahun 2016. 

Skor median PISA 2012-2015 menunjukkan, skor Indonesia naik (+32). Sebaliknya Vietnam turun (-9), Thailand (-25), dan Brasil (-5).  Dari tren yang demikian, diperkirakan pada tahun 2030 kualitas pendidikan Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain di bawah OECD. OECD mencatat kenaikan itu antara lain karena adanya standar nasional pendidikan.

Saat memimpin rapat terbatas terkait UN, Presiden menyampaikan skor mutu pendidikan Indonesia di bidang sains, membaca, dan matematika, meningkat cukup signifikan. Karena itu, Presiden meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadikan UN sebagai patokan untuk memajukan sistem pendidikan nasional. 

Terkait UN ini, Kemendikbud melakukan perubahan signifikan dalam pelaksanaan UN 2017. Khusus untuk jenjang SMA, ada regulasi baru terkait mata pelajaran yang di-UN-kan bagi siswa peserta ujian. Siswa dibebaskan memilih mata pelajaran yang diujikan.

Pada UN tahun-tahun sebelumnya, Kemendikbud menetapkan enam mata pelajaran (mapel) yang harus diikuti siswa SMA peserta ujian. Untuk siswa jurusan IPA, mereka harus mengikuti ujian mapel Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Fisika, Kimia, dan Biologi. Sementara untuk siswa jurusan IPS, mapel yang harus diikuti adalah Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Geografi, Sosiologi, dan Ekonomi.

Pada UN 2017, mapel yang diujikan dalam UN hanya empat, terdiri atas 3 mata pelajaran utama (mapel wajib) ditambah satu mata pelajaran pilihan siswa sendiri sesuai dengan jurusannya. Ketiga mata pelajaran utama itu adalah Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris. Sementara untuk mata pelajaran pilihan, siswa SMA IPA bisa memilih Biologi, dan tak perlu mengerjakan Fisika dan Kimia saat unas, dan siswa IPS bisa memilih Sosiologi (sesuai dengan bakat minat dan kemampuan) yang tak perlu lagi mengerjakan Geografi dan Ekonomi saat unas.  

Menurut Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud), Nizam, regulasi ini ditempuh untuk memenuhi rasa keadilan siswa. Siswa dipersilakan memilih mapel yang disukai oleh siswa yang bersangkutan.

Mengingat hanya ada empat mapel yang diujiankan, sepintas terkesan bahwa UN 2017 ini lebih ringan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang harus mengerjakan enam mapel. Namun, jika dicermati lebih saksama, UN 2017 malah jauh lebih berat dari tahun-tahun sebelumnya. 

Memang mapel yang diujiankankan hanya empat, namun karena ada sejumlah (bahkan semua) mapel yang di-USBN-kan dan kisi-kisi nasional soalnya disiapkan oleh pusat, jumlah mapel yang harus diikuti dan dikerjakan siswa justru semakin banyak, bisa jadi lebih dari 6, dan itu tentu saja memberatkan siswa. Jika demikian, adakah regulasi ujian nasional 2017 ini memenuhi rasa keadilan siswa? 

Ujian nasional sesungguhnya penuh dengan anomali. Di sana terjadi tumpang tindih kepentingan dan kerancuan evaluasi dengan testing. UN merupakan tes sumatif bertujuan mengevaluasi kemampuan akhir pelajar setelah menjalani proses pembelajaran panjang di setiap satuan pendidikan. Evaluasi hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki desain dan kualitas pembelajaran. Evaluasi berbeda dengan ujian yang bertujuan menentukan kelulusan. Oleh karenanya, menegasi J. Sumardianta (2013), otoritas penyelenggara UN mengalami sesat pikir- tidak bisa memahami perbedaan mendasar evaluasi dan ujian dalam assesment.

Catatan Penutup

Pendidikan bukan sebagai medan laga pertandingan para gladiator, petarung yang unggul sekaligus penyingkiran yang lemah, penyiapan para calon juara, tetapi tempat penyemaian benih-benih toleransi, tempat satu sama lain saling tergantung dan melengkapi. Lahan bagi siapa saja dengan segala keunikannya masing-masing boleh berperan dan memberikan kontribusi.

Pada titik ini, mengingat pelaksanaan ujian nasional itu menyangkut hajat tujuh juta siswa di republik ini, persiapan yang matang, kecermatan dan kehati-hatian dalam pelaksanaan unas adalah tuntutan. Ketika rencana moratorium UN ditolak dan UN tetap dilaksanakan, Kemendikbud mestinya melaksanakan ujian nasional seperti biasa. Eksperimen yang terlalu jauh berupa regulasi tanpa kajian mendalam yang bisa menyebabkan terjadinya luka batin di kalangan siswa hendaknya ditiadakan. Jangan jadikan generasi peradaban negeri ini kelinci percobaan. 

 

* Alumnus USD Yogyakarta Humas SMP Santo F. Asisi