Menolak Politik Uang

Menolak Politik Uang

  Senin, 7 December 2015 10:03   996

Oleh  Zulkarnaen

Menolak politik uang, jelas bukan pesan baru. Sudah lama berbagai cara, upaya terus dilakukan oleh berbagai pihak menyuarakan menolak politik uang yang peduli pemilu berintegritas.  Pesan menolak politik uang tak boleh melemah dalam praktik pemilu yang masih saja tak bisa melepaskan dari kekuatan uang,  bahkan cenderung dari satu pemilu ke pemilu berikutnya terjadi peningkatan persentase politik uang dalam beragam modus.

Pemilukada Serentak 2015 sebagai pemilu serentak pertama menjadi momentum untuk membalik arah menuju menurunkan persentase politik uang.  Tingkat persentase politik uang pada pemilukada serentak yang pertama ini menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pemilukada serentak selanjutnya.  Kita masih optimis bahwa bangsa, negara, masyarakat dan penyelenggara pemilu  mampu menurunkan angka persentase politik uang  dan menginginkan pemilukada serentak 2015 dalam proses pemilu berintegritas yang berhasil memilih pemimpin berintegritas, pemimpin yang berorientasi pada rakyat.

Berkenaan politik uang,  salah satu yang perlu diwaspadai pada pemilukada serentak 2015 ini adalah implikasi dari biaya iklan dikendali, ditanggung oleh Negara (melalui KPU) maka boleh jadi ada dana segar dari dana yang direncanakan dialokasikan untuk biaya iklan di media massa maupun iklan di ruang publik terbuka, karena tak tergunakan maka oleh calon dan tim suksesnya kemudian dialihkan melalui beragam modus sebagai bentuk jual beli suara antara calon/ tim sukses dengan pemilih.

Apalagi jika memang sebelumnya biaya politik uang memang sudah dipersiapkan oleh calon sebagai biaya untuk mendapatkan suara pemilih maka semakin perlu diwaspadai praktik politik uang.  Mengingat pemilu legislatif tahun 2014,   dinilai oleh banyak pihak bahwa praktik politik uang dilakukan secara vulgar, terang-terangan. Sangat pantas, pengawasan ekstra dari semua pihak akan terjadi politik uang melalui “serangan fajar” di hari-hari mendekati tanggal 9 Desember 2015.

Praktik Politik Uang

Praktik politik uang dalam proses pemilu dan pemilihan yang melibatkan banyak orang atau perwakilian harus kita akui nyata adanya, dan itu  sudah berlangsung lama dan melibatkan banyak pihak sehingga menjadi kusut, sulit diurai masalahnya. Secara normatif mudah untuk menyatakan bahwa politik uang harus ditolak dalam proses pemilihan umum. Namun realitasnya, dari waktu ke waktu politik uang semakin meningkat digunakan oleh calon yang berhasrat besar berkuasa.

Rumitnya mengatasi masalah ini karena memang politik uang dipersepsi bukan perbuatan buruk oleh masyarakat,  ini ditunjukkan dengan mereka menunggu diberi sesuatu atau mengkondisikan suara pemilih  dapat dibayar,  wani piro.   

Kondisi ada masyarakat yang “sakit” acapkali mendorong yang berkeinginan kuat memenangkan pertarungan pemilihan tersebut menggunakan politik uang dalam berbagai ragam modus. Munculnya dorongan melakukan politik uang  dari posisi calon karena memang ada pengalaman sewaktu menggunakan politik uang lalu menjadi “sukses” memenangkan pertarungan.

Di lain pihak yang bersikukuh tak menggunakan politik uang kemudian terkalahkan dalam pertarungan ‘pesta demokrasi’.  Kebimbangan antara yang penting tercapai kehendak menjadi wakil rakyat/menjadi pejabat politik, berkuasa  atau memilih proses yang terpilih secara berintegritas lebih penting?

Namun, ada pengalaman calon pemimpin yang menggunakan politik uang juga tidak berhasil. Berarti, menggunakan politik uang maka pasti akan memenangkan petarungan perebutan kekuasaan, ternyata tidak juga. Dengar-dengar,  ada  ‘masyarakat’  yang menerima amplop dari beberapa calon  sehingga memutuskan pilihan pada yang memberi rupiah yang terbesar. 

Namun tidak berarti juga memberi jumlah rupiah terbesar pasti akan menjadi pilihan pemilih. Transaksi juall beli suara begitu rumit, selain melibatkan tangan-tangan kotor, akal-akal dari tim sukses juga keterlibatan ada pemilih (masyarakat) yang sakit yang juga begitu banyak kehendak kotor. 

Ada perilaku mereka yang terpilih dari proses politik uang jadi pura-pura tak kenal lagi pada pihak-pihak yang menjadi titik-titik simpul di lapangan untuk menebarkan politik uang dan janji adalah hal biasa kita dengar.

Praktik politik uang sudah berlangsung lama. Bau terasa tercium, tetapi tak mudah menjerat praktik politik uang. Berbagai alasan yang dikemukakan sulitnya menjerat pihak yang terlibat dalam praktik ini. Acapkali kesulitan yang dihadapi untuk menyeret pelaku politik uang adalah “kesulitan”  bukti, fakta atas praktik politik uang. 

Selain itu,  praktik politik uang ditutup-tutupi karena khawatir penegakkan hukum pada calon yang terpilih dapat mengganggu stabilitas karna melibatkan banyak orang.    Praktik politik uang yang secara massal melibat masyarakat, calon pemimpin bahkan penyelenggara sampai kekhawatiran stabilitas akan tergannggu dengan penegakan hukum secara tegas atas pelanggaran politik uang.   Tidak lalu menyurutkan menolak politik uang karena Penulis juga meyakini bahwa politik uang merupakan muara dari tak kunjung menjanjikan terpilihnya pemimpin yang berintegritas melalui proses pemilu.

Penulis Adalah Dosen Fisip Untan