Menjaga Persatuan di Tahun Politik

Menjaga Persatuan di Tahun Politik

  Selasa, 13 February 2018 09:04   46

Oleh: Abdul Haris

Staf Bawaslu Kalimantan Barat

Tahun 2018 bisa kita sebut sebagai tahun politik karena di tahun ini terdapat 171 Daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan rincian 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten ditambah lagi tahapan Pileg dan Pilpres yang dimulai Oktober tahun 2017 sampai dengan 2019 nanti. Tentulah padatnya jadwal tahapan membuat seluruh perhatian masyarakat akan terpecah untuk mengetahui perkembangan politik setiap waktunya. 

Tidak hanya siapa yang akan memimpin Kalimantan Barat ke depan perihal siapa yang akan diusung oleh partai politik untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur juga sangat membuat masyarakat Kalimantan Barat penasaran. Hal tersebut dapat dibuktikan hampir diseluruh penjuru membicarakan, menganalisisdan menebak siapa yang akan diusung oleh partai-partai sebagai calon beberapa waktu yang lalu.

KPU Kalimantan Barat telah mentapkan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat, terdapat tiga pasangan bakal calon yang pendaftaranya sudah diterima KPU Kalimantan Barat yaitu Sutarmidji-Ria Norsan, Milton Crosby-Boyman Harun dan yang terakhir Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot. Nama-nama tersebut tentulah tidak asing bagi masyarakat Kalbar karena sepak terjang mereka selama ini yang banyak mencurahkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk kemajuan Kalimantan Barat tercinta.

Data BPS dalam buku Kalimantan Barat dalam angka 2016, Kalbar memiliki luas wilayah sekitar 146.807 Km atau 1,13 kali luas pulau Jawa dengan jumlah penduduk sebanyak 4,789 Juta Jiwa dengan latar belakang enam agama dan berbagai macam suku yang ada di dalamnya. Agama-agama yang diakui oleh pemerintah tersebar di daerah-daerah Kalimantan Barat. Ditambah lagi cukup pluralnya Kalimantan Barat dalam sisi suku yang tinggal, seperti Melayu, Dayak, Jawa, Tionghoa, Madura, Bugis, Sunda, Batak dll menjadikan Kalimantan Barat sebagai miniatur bangsa Indonesia yang berbeda-beda akan tetapi satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan kepala daerah tanggal 27 Juni 2018 ini menjadi salah satu tantangan bagi masyarakat Kalimantan Barat untuk mengkukuhkan persatuan dan perdamaian yang telah terbina selama ini, masyarakat Kalimantan Barat tidak hanya akan dihadapi dengan perbedaan pilihan pemimpin kepala daerah, tetapi juga akan dihadapkan dengan sengitnya pertarungan tim sukses mengkampanyekan calon gubernur yang di usungnya dengan segala macam cara dilakukan untuk meyakinkan masyarakat Kalimantan Barat memilih jagoanya.

Memotret hasil pilkada yang terjadi ditahun-tahun sebelumnya dengan berbagai macam indikator, Kepala kepolisian RI menyebutkan bahwa Kalimantan Barat, Jawa Barat dan Papua sebagai wilayah rawan konflik suku, ras, agama dan antar golongan. Sejalan dengan Kapolri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis tiga daerah yang rawan konflik melalui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yaitu Papua, Maluku dan Kalimantan Barat.

Deteksi dini yang disampaikan oleh Kepolisian RI dan Bawaslu RI terkait dengan masuknya Kalimantan Barat sebagai wilayah rawan konflik dalam pilkada tentulah dapat kita jadikan momentum untuk mengantisipasi perpecahan yang akan terjadi di daerah yang selama ini masyarakatnya hidup rukun, tenteram penuh kedamaian dan persatuan. Oleh sebab itu, kita semua harus tunjukan bahwa Kalimantan Barat sebagai daerah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan walaupun memiliki pilihan berbeda pada saat pemilihan kepala daerah.

Merawat persatuan Kalimantan Barat di tahun politik ini tentulah tugas kita semua tak hanya masyarakat dan pemerintah, tetapi juga tugas calon kepala daerah yang akan maju sebagai pemimpin daerah. Mereka semua harus jadi teladan dan pengontrol tak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi partai politik beserta dengan tim suksesnya. Para calon kepala daerah harus menunjukkan strategi dan cara yang elegan penuh kreativitas dalam melakukan kampanye. 

Tidak melakukan kampanye dengan menyerang SARA dan wilayah privasi diri serta keluarga. Apalagi calon-calon yang akan maju sebagai gubernur dan wakil gubernur pada pilkada 2018 memiliki track record dengan banyak prestasi selama pengabdiannya. Masyarakat harus dididik bagaimana kritis terhadap program kerja, penggunaan anggaran, penyebab masalah terjadi seperti banjir, kemiskinan, pengangguran dan pendidikan. Para calon harus dapat mempertanggungjawabkan hasil kinerja yang telah dilakukan dengan kompleksnya permasalahan yang ada di Kalimantan Barat dari pada harus berdebat membicarakan agama atau SARA yang berpotensi membuat kegaduhan dan memecah belah pada saat proses kampanye calon kepala daerah berlangsung. 

Founding Fathers kita Mohammad Hatta pernah berpesan jatuh bangunnya negara ini, sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah akan sekadar menjadi nama dan gambar seuntaian pulau di dalam peta.

Sudah seharusnya di tahun politik ini kita semua bergandengan tangan membuktikan kepada seluruh masyarakat di Indonesia dan dunia bahwa Kalimantan Barat hari ini merupakan contoh dari pluralnya suatu daerah yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan untuk mencapai suatu tatanan kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera dengan pemimpin yang adil dan amanah. (*)