Menjaga Kearifan Lokal, Menuju Kemandirian Energi

Menjaga Kearifan Lokal, Menuju Kemandirian Energi

  Sabtu, 8 Oktober 2016 09:44

Berita Terkait

HUTAN hilang air pergi, air pergi listrik mati", sepenggal kalimat ini menjadi jargon program kampung energi, yang merupakan pengembangan model energi terbarukan terapan untuk mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan oleh masyarakat.

Melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), program ini telah memberikan manfaat di 15 desa dari tiga kabupaten se-Kalbar. Dengan jumlah kapasitas keseluruhan mencapai 530 kW, mampu menerangi sekitar 1.436 rumah atau sekitar 8.000 jiwa penerima manfaat.  

Fasilitator Lembaga Energi Hijau, Abang Amirullah mengungkapkan, program yang digagasnya ini dimulai sejak 2010. Kala itu dia melihat banyak pembangunan PLTMH oleh pemerintah, di daerah-daerah akhirnya mangkrak. “Mengapa bisa begitu, karena sistem pembangunannya menggunakan SDM dari luar dan setelah jadi mereka pergi, padahal ini perlu perawatan yang berkesinambungan,” katanya.

Melihat demikian, pria yang akrab disapa Abeng ini memberanikan diri untuk memfasilitasi. Lokasi pertama, kata dia di Kampung Medeng, Daerah Sungkung, Kabupaten Bengkayang. Desa terpencil tersebut memang belum sedikit pun teraliri listrik.

Dengan dana minim, hasil swadaya masyarakat serta pemanfaatan dana PNPM, terkumpulah Rp350 juta. Padahal rata-rata dana untuk membangun PLTMH ini mencapai Rp800 juta sampai Rp1 miliar. “Dengan dana seadanya saya katakan yang penting masyarakat siap berpartisipasi, memanfaatkan material lokal seperti batu, pasir kayu dan tenaga dan mereka menyatakan siap,” kisahnya.

Penuh perjuangan, seperti harus mengangkut bahan-bahan dengan akses yang terbatas, akhirnya PLTMH tersebut jadi. Dinamailah program ini Kampung Energi lalu menyusul ke daerah-dearah lain yang membutuhkan. “Berjalan kurang lebih sudah enam tahun, hingga saat ini masih bermanfaat untuk masyarakat,” jelas warga Kota Pontianak ini.

Lulusan Teknik Sipil Untan ini menjelaskan PLTMH memanfaatkan sumber daya alam berupa terjunan air. Ini menjadi pilihan karena rerata pemukiman di daerah terpencil banyak memiliki potensi air.

Tidak hanya berbicara pemenuhan kebutuhan energi listrik, dampaknya juga cukup besar bagi kehidupan masyarakat penerima manfaat di pedesaan. Salah satunya ada kesadaraan akan ketersedian air sebagai sumber tenaga PLTMH.

Hal ini berbanding lurus dengan keharusan menjaga kelestarian hutan sebagai kawasan penyangga air. Konservasi daerah aliran sungai (DAS) secara sadar dilakukan masyarakat demi menjamin debit air terus stabil sepanjang tahun. 

“Bahkan di beberapa tempat sudah diterapkan aturan adat guna mengamankan kawasan hutan dan ini terbukti efektif, sesuai dengan jargon Kmapung Energi,” ucapnya.

Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting. Terbentuknya badan pengelola yang diisi oleh anggota masyarakat itu sendiri dapat menjamin keberlangsungan PLTMH. Pelatihan diberikan kepada mereka bahkan sejak pembangunan baru dimulai. Keterampilannya mulai dari administrasi hingga pengoperasian dan pemeliharaan.

“Masyarakat menjadi mandiri dalam pengelolaan dan pelestarian PLTMH, setelah itu kami sudah bisa lepas tangan, semua diserahkan ke masyarakat,” imbuhnya.

Manfaat lainnya dengan ketersediaan listrik dapat memicu kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Kemudian berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat. “Mereka juga dapat menghemat biaya dari yang sebelumnya menggunakan genset yang perlu bahan bakar,” ucapnya.

Program ini lanjut Abeng, patut dipandang sebagi pintu masuk bagi upaya-upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan perlindungan lingkungan sekaligus peningkatan ekonomi masyarakat. Karena banyak memuat nilai-nilai kearifan lokal dan berhasil menjadikan desa sebagai basis energi listrik mandiri.

Dengan berhasil menyingkirkan banyak nominasi dan satu-satunya peserta asal Kalbar yang mendapat penghargaan dari Kementerian ESDM, pria kelahiran Sambas ini semakin yakin programnya harus mendapat perhatian serius. “Jika saja pemerintah dan semua pihak peduli, membangun titik-titik basis energi listrik mandiri lainnya, maka permasalahan penyediaan listrik bagi daerah-daerah terpencil sepertinya akan dapat teratasi,” pungkasnya.

Dari dokumen Pontianak Post sampai 2013, di Kalbar masih ada 779 desa terpencil yang belum dialiri listrik PLN. Jika rata-rata satu desa terdiri dari tiga dusun maka ada 2.337 dusun atau pemukiman yang belum pernah merasakan nikmatnya listrik PLN. Bahkan beberapa desa terpencil masih perlu menunggu puluhan tahun agar dapat teraliri listrik PLN.(*/bar) 

Berita Terkait