Menjaga Kawasan Hutan Lindung dari Penyerobotan Izin Konsesi

Menjaga Kawasan Hutan Lindung dari Penyerobotan Izin Konsesi

  Jumat, 11 Agustus 2017 14:10   63

Oleh Firdaus 

Berangkat dari beberapa dokumen dan hasil analisa landsat perkebunan sawit yang ada di Kabuaten Kubu Raya. Hingga kemudian hasil tracking yang dilakukan hampir dua minggu lamanya dan memakan tenaga yang luar biasa. Demi untuk melihat secara nyata, kawasan yang seharusnya berdiri tegak pohon rindang (kawasan dilindungi) kini berganti investasi perkebunan sawit dalam skala luas. Padahal berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.837/Kpts/Um/11/80 sudah sangat jelas memaparkan tentang kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung. Artinya pemerintah tidak bermain-main dalam menetapkan kawasan hutan lindung. Apalagi, kawasan hutan lindung yang terletak di desa Sungai Deras, Kec. Teluk Pakedai bertanahkan gambut. Walaupun keseriusan pemerintah pusat dalam merestorasi kawasan gambut dengan adanya Badan Restorasi Gambut serta Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2014 jo. Nomor 57 tahun 2016, tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut harus diimplementasikan melalui terbitnya Peraturan Daerah atau bahkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang implementasinya. Agar metode kebijakan Top-Down ini berjalan sesuai dengan khittahnya.

Berangkat dari draft Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Kubu Raya tahun 2012. Pada pasal 23 tentang kawasan Hutan Lindung pada point F menuliskan secara jelas bahwa kawasan hutan lindung gambut desa Sungai Arus Deras seluas 1.725 hektar yang saat ini lahan tersebut sudah ditutupi dengan perkebunan sawit. Kemudian, pada bulan Mei lalu, Bappeda Kubu Raya mensosialisasikan Perda No. 07 tahun 2016 tentang RTRW (yang baru tahun ini disahkan) tidak sama sekali mencantumkan kawasan lindung Arus Deras pada pasal 23-nya. Penulis berasumsi tentang komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kawasan hutan gambut yang ada di daerah Kubu Raya. Walaupun terkait dengan status kawasan hutan Arus Deras mengacu pada tiga SK Kemenhut yang sedang berlaku saat ini. SK Menhut No.259/Kpts-II/2000 tentang penunjukan kawasan hutan menunjuk kawasan hutan Arus Deras sebagai Hutan Lindung, kemudian pada berdasarkan lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. 936/Menhut-II/2013, tanggal 20 Desember 2013 tentang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dan review RTRW Provinsi Kalbar, bahwa kawasan hutan lindung Arus Deras merupakan salah satu kawasan yang masuk dalam kawasan DPCLS (Dampak Penting dan Cakupan Luas serta Bernilai Strategis). Celakanya lagi, SK No. 733/Menhut-II/2014 menunjuk kembali kawasan hutan Arus Deras sebagai kawasan Hutan Lindung. 

Secara jelas, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2014 jo. Nomor 57 tahun 2016, tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Menunjukan bahwa konsistensi pemerintah pusat untuk mendorong dan menjaga kawasan gambut apalagi konteksnya kawasan hutan yang dilindungi. Tak hanya disitu saja, jika upaya ini mampu menyerahkan kawasan itu kembali ke nagara. Peraturan Menteri LHK No. P.40/MENLHK/SETJEN/KUM pada tanggal 4 Juli 2017 kemarin. Yang berisikan tentang fasilitasi pemerintah pada usaha Hutan Tanaman Industri (HTI) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Permen ini, memberikan banyak fasilitasi bagi pemegang konsesi, dalam bentuk dukungan penanganan konflik, dukungan pengembangan perhutanan sosial dan dukungan penyedia lahan pengganti (land swap). Dengan syarat kawasan tersebut kembali ke Negara dan kembali diperbaiki oleh Negara.

Kronologi Perizinan PT. Rejeki Kencana di Kawasan Hutan Lindung Arus Deras

Berangkat dari Izin Prinsip yang sudah ditetapkan oleh Bupati Pontianak, Cornelius Kimha. Dengan No. 503/1359.A/H-Bappeda tertanggal 15 September 2002. Satu tahun kemudian, Izin Lokasi dikeluarkan dengan No. 400/07-IL/2002 yang ditetapkan pada bulan Oktober 2003. Hingga tahun 2004 IUP PT. RK dikeluarkan lagi oleh Bupati Pontianak yang berbeda, yakni Drs. H. Agus Salim, MM. Dengan No.503/1237/II-Bappeda di wilayah yang sama dengan izin prinsip dan izin lokasi, yakni Kec. Teluk Pakedai, Kubu dan Terentang. Izin ini dikeluarkan dengan berlakunya SK Menhut No. 259/KPTS-II/2000 tentang penunjukan kawasan hutan. SK Kemenhut ini, memberikan pedoman tentang kawasan hutan yang haru dijaga keberlangsungannya termasuk dalam konteks kawasan hutan lindung. Padahal SK Kemenhut No. 259/KPTS-II/200 ini menunjuk kawasan hutan yang ada di desa Sungai Arus Deras sebagai kawasan hutan lindung gambut. Ini yang kemudian dijadikan celah bagi perusahaan untuk melakukan perambahan hutan. Karena kawasan hutan lindung baru pada level penunjukan. Sehingga tidak memiliki SK penetapan kawasan hutan lindung. Dalam artian kawasan hutan lindung ini belum memiliki ketetapan yang kuat secara hukum. (menuliskan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kawasan hutan lindung)

Masih berlaku SK Kemenhut 259 tahun 2000, HGU PT. RK dikeluarkan oleh Kanwil BPN Kalbar (karena pada waktu itu sudah memisahkan kabupaten Pontianak sebagai Kabupaten Kubu Raya dan belum adanya kanwil BPN di Kubu Raya) dengan No. 17/HGU-HTPT/BPN/2007 dan No. 01/HGU-HTPT/BPN/2008. Ini membuat PT. RK semakin berkuasa diatas tanah gambut yang ada di kawasan hutan Arus Deras. Sementara itu, SK 936/Menhut-II/2013 yang dipakai sebagai acuan pembuatan RTRW Kab. Kubu Raya juga memasukkan kawasan hutan Arus Deras sebagai wilayah DPCLS (dampak penting dan cakupan luas yang bernilai strategis) berdasarkan surat dari BPKH dengan No.S.374.BPKH.III/SPKH/PLH.1/4/2017 dan menyatakan bahwa kawasan itu tidak memiliki pelepasan kawasan. Dan masih kawasan hutan lindung, walaupun belum disetujui oleh DPR RI.

Upaya Yang Telah Dilakukan

Pontianak Post bulan Juni lalu, menerbitkan berita tertanggal 12 Juni 2017 dengan judul, “Kembalikan Hutan Lindung Arus Deras.” Dan edisi lanjutan tanggal 14 Juni 2017 dengan judul, “Harus Bertindak Cepat.” Celakanya, pihak perusahaan tidak mengkonfirmasi sama sekali, walaupun sudah diminta verifikasi oleh pihak wartawan. Tak sampai disitu, advokasi berlanjut pada diskusi publik tertanggal 17 Juli 2017. Dengan mengundang seluruh stake holder terkait di Kubu Raya, serta mendatangkan pihak BPKH dan akademisi Hukum Untan untuk ikut menganalisa. 

Dan hasilnya, BPKH wilayah III Kalbar, meminta untuk dilakukan advokasi lanjutan karena melihat pada Peraturan Pemerintah No. 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, dan ada peluang disana. Sedangkan Dinas Perkebunan akan menyarankan secara langsung kepada perusahaan untuk melakukan permohonan kepada dinas terkait. Terakhir, M. Lutharif, Direktur Kontak Rakyat Borneo, merekomendasikan koalisi CSO untuk mendorong ke DPR RI dan memastikan DPCLS segera dituntaskan, karena kasus ini menyangkut banyak perusahaan yang berdiri diatas kawasan hutan yang statusnya sebenarnya harus dilindungi di Kalbar. 

Ini kemudian menjadi penting demi melanjutkan komitmen pemerintah pusat terkait pengelolaan hutan yang benar-benar harus dijaga keberadaan dan keberlangsungannya. Apalagi menyangkut dengan konsesi perusahaan yang tak bertanggung jawab terhadap tanah yang diolahnya. Soal perusahaan RK tak cukup sampai di konteks penyerobotan lahan saja. Tahun 2016 lalu, Antara Kalbar merilis berita tentang 400 karyawan yang didemo sepihak oleh perusahaan RK. Agustinah salah satu narasumber mengatakan bahwa pemecatan yang dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan. Hingga 2017, kemudian melalui NGO Lingkar Borneo-Elsam-Sawit Watch bulan Mei lalu, merilis konferensi pers terkait dengan perampasan tanah yang dilakukan RK yang sudah mengklaim lahan masyarakat/serikat Tani Darat Jaya diwilayah desa Kampung Baru dengan luas tanah 2.600 ha. (lokasi berada pada kecamatan Kubu dan Terentang).

Dengan mengantongi izin pada tiga kecamatan (Teluk Pakedai, Terentang, Kubu) dan sudah dilaporkan kepada pihak berwajib dua lokasi (Kubu dan Terentang). Juga pada kasus penyerbotan lahan yang ada dikawasan hutan lindung Arus Deras (Teluk Pakedai. Artinya tiga lokasi konsesi ini benar-benar bermasalah. Jika konsistensi kita bersama untuk menjaga dan menjauhi hutan dari pihak perusahaan sawit yang bermasalah, maka pemerintah daerah wajib untuk menangani ini secara serius. Karena kita berbicara soal kawasan tanah yang harusnya dilindungi. Apabila strategi advokasi ini berlanjut sampai pengesahan DPCLS ke DPR RI, maka akan banyak hutan lindung di Kalbar yang terselamatkan dari konsesi yang tak bertanggung jawab.

Perihal kawasan hutan di Kalbar tidak main-main jumlah luasannya, apalagi kawasan gambut yang mandat dari Kementrian Lingkungan Hidup sudah berkomitmen untuk dijaga. Karena berdasarkan data dari Walhi Kalbar, keberadaan lahan gambut di Kalbar yang mencapai luasan sebesar 2.383.227,114 hektar dengan Total konsesi yang berada di atas lahan gambut sebesar 1.302.498,92 hektar yang antara lain dimiliki oleh perkebunan sawit dengan total 153 perusahaan dengan luas 860.011,81 hektar dan 27 perusahaan HTI seluas 472.428,86 hektar (Walhi Kalbar,2015). Minimal ini adalah langkah awal untuk menjaga kawasan gambut secara utuh dari konsesi perusahaan yang tidak memerhatikan keberlangsungan ekosistem dan habitat gambut untuk iklim masa depan.

Aktivis JARI Indonesia Borneo Barat