Menjadi “Babu” di Negeri Sendiri

Menjadi “Babu” di Negeri Sendiri

  Minggu, 3 April 2016 09:44   1

Oleh: Nikodemus Niko

Masyarakat ekonomi ASEAN atau yang dikenal dengan singkatan MEA sudah resmi berlaku bagi negara-negara di ASEAN, bukan lagi di ambang pintu pelaksanaan. Globalisasi yang massiv benar-benar sudah merasuki batang tubuh NKRI. Namun disayangkan para penyelenggara negara masih belum bisa terintegrasi dalam menghadapi arus modern yang disuguhkan di era saat ini. Mereka masih disibukkan dengan urusan-urusan konstitusi (revisi Undang-undang dan sebagainya) yang pada dasarnya; dapat memakmurkan mereka atau justru menjatuhkan. Sedangkan rakyat kecil di pinggiran dilupakan sejenak, dan hanya menonton dengan isapan jempol bahkan umpatan pedas yang mereka dengar oleh telinga mereka sendiri.

Pergolakan politik serta arus modernisasi yang senantiasa membawa perubahan pada banyak dimensi kehidupan masyarakat merupakan buah dari perkembangan jaman yang mengglobal. Bukan saja di Indonesia tetapi juga di negara-negara berkembang lainnya. Anthony Giddens (1994) menyebutkan bahwa globalisasi saat ini sebagai transformasi ruang dan waktu (the transformation of space and time), yaitu perubahan kompleks yang terjadi di dalam skala besar di seluruh penjuru dunia (Susan, 2009). Hal ini pertanda bahwa arus globalisasi mendorong perubahan-perubahan tatanan sosial budaya dan politik secara radikal di banyak negara, yang utama yaitu sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan pesat teknologi transportasi maupun informasi.

Lebih lanjut David Held, dkk dalam bukunya yang berjudul Global Transformation melihat perubahan radikal globalisasi mendorong negara dengan kebudayaannya, identitias nasional dan berbagai institusinya untuk melakukan antisipasi dan jawaban terhadap perubahan radikal tersebut (Susan, 2009). Pertanyaan kemudian, apakah Indonesia sudah mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dalam sendi-sendi kehidupan rakyat? Jawabannya, sudah (setengah hati)—belum sepenuhnya—melakukan antisipasi untuk rakyat. Dalam penegasannya David menyatakan bahwa pada gilirannya antisipasi itu sendiri sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik internal dalam negeri. Seperti yang kita ketahui saat ini, mengenai gonjang-ganjing politik dalam negeri yang cenderung mengarah pada isu SARA, terutama daerah-daerah yang akan menjelang Pilkada.

Tidak dapat dinampikkan bahwa bagi segelintir golongan melihat bahwa globalisasi telah menciptakan berbagai gagasan baru dan aktualisasi yang mengancam eksistensi kepribadian bangsa, misalnya perubahan pada budaya berpakaian anak-anak muda masa kini yang cenderung tidak terkontrol, terjadi eksploitasi terhadap tubuh. Disisi lain arus kuat globalisasi telah menciptakan ‘gap’ atau jurang pemisah terdalam bagi kalangan si kaya dan si miskin. Gelombang besar globalisasi merupakan bagian dari alat marginalisasi bagi rakyat miskin pinggiran, dimana suara mereka tidak lagi di dengar oleh sang penguasa.

Esensi pembangunan yang sesungguhnya merupakan harapan bagi rakyat miskin untuk dapat memperbaiki dirinya di tengah bangsa ini. Namun kenyataannya pembangunan merupakan alat untuk membiarkan rakyat miskin tetap miskin. Esensi pembangunan sendiri belum menyentuh pada humanitarian sensibility. Pada teks tertulis ditegaskan bahwa esensi pembangunan yang sesungguhnya adalah untuk rakyat, rakyat yang manakah yang dimaksud? Tidak sedikit rakyat yang tergusur rumah dan segala aset pencahariannya, tidak sedikit orang yang miskin hidup tidak jauh dari perusahaan minyak raksasa dunia. Mereka miskin di tanah mereka sendiri, mereka merasakan pembangunan merupakan bagian neraka kehidupan bagi mereka. Inikah esensi pembangunan untuk rakyat yang dimaksud?

Ketika pembangunan ditujukan untuk mengeksploitasi sumber daya alam, maka fungsi ekologi suatu wilayah diambil alih kontrol oleh orang luar. Sedangkan masyarakat lokal hanya menjadi penonton yang tidak dapat berbuat apa-apa. Pembangunan berkelanjutan yang dijanjikan ternyata berkelanjutan untuk orang lain—selain rakyat lokal. Pembangunan yang katanya top-down, ternyata berdasarkan authority; pada kenyatannya rakyat tidak berdaya dan pasrah dengan keadaan miskin yang mereka alami. Banyak program pembangunan yang menjadikan rakyat hanya sebagai legitimasi belaka, yang pada akhirnya menimbulkan tumbuhnya konflik sosial di tubuh masyarakat miskin itu sendiri. Susan (2009) menyebutkan kericuhan pecah dalam masyarakat karena bagi warga miskin BLT (Bantuan Langsung Tunai) dari dana kompensasi kenaikan BBM tidak terdistribusi dengan adil, warga miskin memprotes pengurus setempat, mendemo ketua RT dan diwarnai aksi teror dan kekerasan. Akibatnya di beberapa daerah ada pengurus yang bunuh diri, mengungsi ke tempat lain untuk menghindari ancaman, dan ada yang dibunuh oleh warganya sendiri. Situasi konflik yang membahayakan rakyat kecil ini diciptakan oleh para elit. Gejala kekerasan tersebut tidak terlepas dari lahirnya kebijakan di masa pemerintah SBY.

Mengatasi kemiskinan yang sudah menjamur lama di negeri ini tidak bisa serta merta memberikan uang yang jumlahnya habis sekali pakai, lalu perkara kemiskinan selesai. Perlu identifikasi dan proses panjang untuk mengentas dengan cara yang tepat. Prof. Oekan Abdullah dalam kuliah isu-isu Pembangunan menegaskan bahwa perlu clinical economic untuk mendiagnosis penyakit yang sebenarnya atas kemiskinan berkelanjutan yang dialami rakyat Indonesia (Oekan, 2016). Membangun masyarakat miskin di pedesaan tentu tidak sama dengan membangun masyarakat miskin di perkotaan, oleh karena itu perlu clinical economic ini untuk mengidentifikasi langsung akar masalahnya, sehingga pembangunan yang dirancang sesuai kebutuhan mereka. What they need to live?Pembangunan seharusnya sesuai dengan apa yang rakyat butuhkan. Bukan justru pembangunan karena penyeragaman atau pembangunan yang ber-asas-kan homogenisasi.

Penanganan masalah kemiskinan yang terjadi di wilayah Kalimantan tidak akan sama dengan penanganannya dengan kemiskinan yang ada di wilayah Papua, begitu pula dengan penanganan masalah kemiskinan yang ada di pulau Jawa. Bahkan antara desa yang satu dengan desa lainnya yang berdekatan saja, masalahnya akan berbeda-beda. Bisa berupa masalah akses, sanitasi, kekurangan sandang, dan lain sebagainya. Hal ini tidak bisa diselesaikan dengan konsep pembangunan yang selaras. Namun pada praktiknya, program pengentasan kemiskinan kemudian dihegemonisasikan dengan di pulau Jawa. Sehingga program pengentasan kemiskinan di pulau Jawa sama dengan program pengentasan kemiskinan di wilayah Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi dan lainnya. Tidak heran jika banyak program yang kemudian gagal dan tanpa capaian hasil yang memuaskan.

Orang miskin tetap berkutat pada kemiskinannya, menjadi babu, budak, pembantu, pengemis, pengamen bahkan penonton atas pembangunan yang hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. MEA yang merupakan produk globalisasi akan semakin memakmurkan rakyat yang mampu bersaing secara sumber daya, dan akan semakin menyengsarakan rakyat yang miskin dan tidak berdaya. Ketika warga dari Vietnam, Myanmar dan negara lain yang tergabung dalam MEA datang dan bertani di Indonesia, maka akan mempersempit ruang bagi rakyat kecil untuk bangkit.