Mengamankan Kota Pontianak dari Rabies

Mengamankan Kota Pontianak dari Rabies

  Rabu, 24 Agustus 2016 09:09   713

Oleh: Dr.Ir.Ahmad Tohardi

PADA pertemuan Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN ke-34 bulan September 2012 yang lalu, disepakati bahwa ASEAN harus bebas rabies pada tahun 2020. Selanjutnya di Indonesia sampai dengan tahun ini, hanya 9 provinsi yang sudah bebas rabies yakni Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, dan Papua. Artinya baru kurang kebih 1/3 daerah provinsi di Indonesia yang bebas rabies, sehingga perjuangan Indonesia agar bisa bebas rabies tahun 2020 sungguh sangat berat.

Provinsi Kalimantan Barat awalnya termasuk ke daerah yang bebas rabies karena kasus rabies pertama kali muncul pada tahun 2005 dan dapat dikendalikan selama 9 tahun kemudian, dengan keberhasilan tersebut Provinsi Kalimantan Barat juga dinyatakan sebagai daerah yang bebas rabies, yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kementerian Pertanian Nomor 885/Kpts/PD.620/8/2014. Namun baru kurang lebih sebulan dari dikluarkanya Kepmen tersebut muncul kembali kasus rabies di Kalbar, yaitu di Ketapang, untuk itu status Kalbar sebagai provinsi bebas rabies secara otomatis menjadi gugur. 

Dengan gugurnya status Kalbar sebagai daerah bebas rabies maka jumlah provinsi di Indoensia yang terkena kasus rabies bukan malah berkurang tetapi sebaliknya semakin bertambah. Provinsi lain yang juga berpotensi terjangkit rabies adalah Nusa Tenggara Barat, itu disebabkan karena provinsi NTB memupunyai kemiripan dengan kasus di Kalbar yaitu diapit oleh 2 provinsi yang belum bebas rabies yaitu Bali dan NTT, namun karena perbatasannya dibatasi oleh laut, maka resikonya lebih kecil dibandingkan dengan Kalbar.

Menurut Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI (2014) ada beberapa asfek yang sinergis sebagai strategi terpadu yang mengacu pada prinsip one health (satu kesehatan) untuk mengeliminasi rabies sampai tahun 2020 yaitu: Advokasi dan sosialisasi, Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan, komunikasi resiko, peningkatan kapasitas, imunisasi masal pada Gigitan Hewan Penulara Rabies (GHPR) pada anjing, manajemen populasi GHPR anjing, profilaksis pra dan pasca gigitan dengan VAR dan tatalaksana pada kasus manusia, penguatan surveilans dan respon terpadu, penelitian operasional dan kemitraan (perlibatan dukungan masyarakat,  LSM, Tokoh Agama, Perusahaan dan dunia Internasional).

Pada ruang tulisan yang terbatas ini, penulis hanya membahas strategi pertama yaitu tentang Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan pada kasus wilayah Kota Pontianak. Pemerintah Daerah Kota Pontianak sudah membuat Peraturan Daerah Kota Pontianak No.1. Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak No.1. Tahun 2010, Pasal 26 khususnya Point: bahwa setiap orang atau badan dialarang di dalam daerah: (b). membiarkan hewan ternak miliknya berkeliaran di tempat-tempat umum, fasilitas umum, fasilitas soial, taman atau tanah milik warga masyarakat lainnya. Dalam Penjalasan Pasal demi Pasal menjelaskan bahwa yang termasuk hewan ternak adalah sapi, kerbau, kambing, domba, babi, anjing. Ayam, itik, angsa.

Bila dilihat dari sisi kebijakan, dapat dilihat bahwa memelihara anjing sudah di atur oleh Pemerintah Kota Pontianak yaitu anjing yang dipelihara tidak boleh berkeliaran di tempat-tempat umum, fasilitas umum, fasilitas soial, taman atau tanah milik warga masyarakat lainnya, dengan demikian secara implisit artinya anjing yang bertuan (dipelihara) tidak boleh keluar dari lingkungan rumahnya, sehingga harus berada didalam rumahnya atau di halaman/dalam pagar, dengan kata lain secara implisit pula jika rumahnya tidak memiliki pagar, maka anjingnya harus diikat sehingga anjingnya tidak berkeliaran.

Untuk itu secara logika mestinya tidak terperangkap dalam persepsi yang keliru (paradoks) tentang bagaimana memelihara anjing yang benar sesuai Perda Ketertiban Uimum diatas. Dengan demikian jika ada anjing yang berkeliaran dijalan/diluar rumah itu dapat dikategorikan sebagai anjing yang tidak bertuan. 

Anjing-anjing yang tidak bertuan sangat berpotensi dalam penyebaran rabies, sebab secara teknis penyebaran rabies/lysa dapat melalui gigitan hewan/ajing lain yang sudah terkena rabises, melalui jilatan pada kulit yang lecet, cakaran, selaput lendir mulut, hidung, mata, anus, dan genitalia dan sementara itu hewan penyebar rabies terbesar adalah anjing, yaitu mencapai 98 %, sisanya baru ditularkan oleh monyet, kelelawar dan kucing.

Sementara itu tidak sulit bagi kita untuk menemukan anjing-anjing yang berkelian di kompleks-kompleks perumahan atau pemukiman penduduk, tempat-tempat umum di Kota Pontianak, entah itu anjing bertuan atau anjing yang tidak bertuan, yang jelas semua itu berpotensi untuk menyebarkan penyakit rabies.

Untuk itu, dari fakta empiris diatas dapat penulis simpulkan bahwa Pemkot Pontianak sebenarnya sudah mempunyai payung hukum untuk mencegah rabies yaitu dengan menertibkan anjing peliharaan, dengan cara pertama, melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya para pemilik anjing,  jangan sampai membiarkan anjing-nya berkeliaran diluar pagar, tahap kedua adalah melakukan eliminasi, artinya apabila dalam kurun waktu tertentu sesudah sosialisasi, namun masih ditemukan anjing berkeliaran ditempat umum, maka diasumsikan bahwa anjing tersebut adalah anjing yang tidak bertuan, sehingga anjing-ajing tersebut harus dieliminasi.

Dengan memelihara anjing seperti kentuan diatas, maka itu sudah merupakan tindakan preventif, karena anjing-anjing piaraan tidak dapat melakukan kontak langsung (digigit) oleh anjing yang menderita rabies yang notabene berkeliaran, disisi lain dengan adanya eliminasi terhadap anjing liar, juga membantu mengurangi kontak dengan anjing dari luar Kota Pontianak yang mungkin menderita rabises. Untuk itu jika Perda Ketertiban Umum Kota Pontianak dilaksanakan dengan baik (efektif), penulis yakin Kota Pontianak akan aman dari rabies yang menakutkan itu. Upaya tersebut diatas jelas lebih murah bila dibandingkan dengan  pemberian vaksin pada semua anjing yang ada di Kota Pontianak dan itu belum tentu mampu menjangkau semua anjing yang di Kota Pontianak. 

Kalau penulis boleh katakan kegiatan pencegahan dengan menggunakan Perda diatas sebagai salah satu konsep dari  bio security yang diterapkan FAO pada perusahan-perusahan peternakan khususnya peternakan unggas.

*) Dosen Program Studi Peternakan Untan