Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

  Selasa, 19 April 2016 11:39   2,604

Oleh: Zaniar Aswandi

Mulai Bulan Januari sampai dengan Mei setiap tahunnya, unit-unit perencanaan pada instansi Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Daerah selalu disibukkan dengan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan untuk tahun berikutnya yang dikenal sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kegiatan tersebut diawali dengan penyusunan rancangan awal yang bersifat teknokratik dan mencapai puncak kegiatan pada perhelatan partisipatif yang dikenal sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun di sisi lain, kita juga cukup sering mendengar apatisme masyarakat terhadap wadah partisipatif dalam proses perencanaan ini sehingga berkembang anggapan bahwa Musrenbang tak lebih dari formalitas belaka.

Anggapan ini tentu tidak sepenuhnya salah karena pada kenyataannya, acara Musrenbang baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota lebih banyak berisi pidato-pidato dan paparan-paparan para pejabat dari tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai pemerintah pusat. Bahkan pada sesi tanya jawab dan sidang kelompok pun seringkali peserta yang tersisa hanya yang berasal dari instansi pemerintah.

Di sisi lain, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah mengatur bahwa Musrenbang sudah tidak lagi menjadi ajang pengajuan usulan, tetapi menjadi forum klarifikasi dan penyepakatan. Kalau sudah begitu, bagaimana kita bisa memastikan bahwa usulan masyarakat di tingkat desa dan kecamatan telah cukup diperhatikan dan diakomodir dalam dokumen perencanaan?

Proses Partisipatif

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan partisipatif dalam perencanaan merupakan implikasi dari pergeseran paradigma perencanaan dari yang bersifat rasional-teknokratik menjadi lebih mempertimbangkan penerimaan, kesepahaman dan kesesuaian dengan aspek lokal melalui pendekatan yang bersifat kolaboratif- partisipatif.

Dalam pelaksanannya, pelaksanaan Forum SKPD masih kurang mendapat perhatian. Pemahaman yang masih berkembang adalah bahwa aspirasi masyarakat dibawa secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai ke tingkat nasional. Sementara pada kenyataannya, rencana program dan kegiatan yang ada di dalam dokumen perencanaan daerah (dalam hal ini RKPD) lebih didominasi oleh dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD. Oleh karena itu, usulan masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan hendaknya juga disuarakan di dalam Forum SKPD.

Aktor Perencanaan

Apabila tadi telah dikemukakan pendapat mengenai peluang menyuarakan aspirasi masyarakat melalui penyusunan Renja SKPD dan Forum SKPD, maka perlu juga dibahas mengenai siapa yang akan membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan. Sulit rasanya jika delegasi dari seluruh desa/kelurahan diundang hadir dalam Forum SKPD Kabupaten / kota, apalagi di tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, akan lebih baik kiranya aspirasi masyarakat disuarakan melalui perwakilan masyarakat seperti anggota DPRD, perwakilan kecamatan, LSM dan lain-lain.

Anggota DPRD kiranya merupakan aktor perencanaan yang cukup powerful untuk membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk diakomodir dalam perencanaan pembangunan. Keikutsertaan anggota DPRD dalam Forum SKPD kiranya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan Renja SKPD. Oleh karena itu, masyarakat dapat menitipkan hasil Musrenbang di kecamatan melalui anggota DPRD dari Dapilnya dan akan lebih baik lagi jika sang anggota dewan duduk di komisi yang terkait dengan bidang tugas sesuai Forum SKPD. Anggota DPRD juga bisa membawa aspirasi ini sampai ke Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota bahkan mengawalnya sampai proses penganggaran (APBD). Dalam hal ini, anggota DPRD yang dapat menjadi tumpuan harapan adalah mereka yang dikenal dan mengenal masyarakat yang diwakilinya.

Pada Musrenbang di Kecamatan, output yang diharapkan adalah daftar usulan dari desa/kelurahan yang telah dipilah menurut prioritas dan kesepakatan, dan daftar delegasi kecamatan yang akan mengikuti Musrenbang Kabupaten/Kota. Di dalam ketentuan yang mengatur tentang perencanaan memang hanya menyebutkan bahwa perwakilan kecamatan ditunjuk untuk menghadiri Musrenbang Kabupaten/Kota. Namun, akan lebih baik kiranya jika mereka juga dapat mewakili masyarakat dalam Forum SKPD.

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat juga perlu dipertimbangkan dalam membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan.  Berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tentunya merupakan yang terbaik dalam skala lokal. Anggap saja begitu, dengan asumsi bahwa aspirasi tersebut adalah murni kebutuhan masyarakat yang dihasilkan dari musyawarah yang demokratis. Namun dalam proses perencanaan, aspirasi lokal tersebut akan berhadapan dengan aspirasi lokal lainnya. Secara realistis, tentu saja tidak semuanya akan dapat dibiayai mengingat sumber daya yang terbatas.

Di sisi lain, dalam skala kewilayahan yang lebih luas tentunya telah ada skenario pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Skenario dimaksud memandang keseluruhan wilayah seumpama memandang dari helikopter (helicopter view) sehingga menghasilkan kebijakan perencanaan yang bersifat top-down. Di dalam wadah partisipatif seperti Musrenbang dan Forum SKPD lah nantinya arah kebijakan top-down dan aspirasi masyarakat yang bersifat bottom-up dipertemukan guna menghasilkan pilihan terbaik untuk mewujudkan sasaran, tujuan dan visi pembangunan.

Merevitalisasi Forum SKPD dan mengoptimalkan peran aktor perencanaan memang bukanlah jaminan bahwa aspirasi masyarakat akan terakomodir di dalam dokumen perencanaan. Namun, kiranya tak perlu buru-buru mengarahkan telunjuk kepada pemerintah dan aktor perencanaan lainnya sebagai pihak yang tidak sensitif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat meskipun kemungkinan itu juga ada. Bisa jadi juga karena ada aspirasi lain atau pilihan kegiatan lainnya yang dipandang memiliki daya ungkit dan dampak yang lebih besar bagi ketercapaian sasaran pembangunan dan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Yang penting adalah bagaimana proses ini dapat berjalan dengan transparan dan masyarakat dapat menerima apapun hasilnya.

Saat ini proses perencanaan pembangunan memang belum berjalan dengan ideal. Dokumen rencana pembangunan masih sering mengabaikan kepentingan masyarakat yang sesungguhnya. Namun, itu tidak berarti bahwa apatisme dalam perencanaan boleh dibiarkan. Masyarakat tetap harus menyuarakan aspirasinya. Para wakil masyarakat baik itu anggota DPRD, LSM, tokoh masyarakat bahkan aparatur desa/kelurahan dan kecamatan hendaknya mampu mencari dan memanfaatkan peluang menyuarakan aspirasi masyarakat. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan kiranya telah cukup membuka peluang penyerapan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan. Tinggal bagaimana unit kerja yang memiliki tugas dan tanggung jawab selaku koordinator dan manajer perencanaan pembangunan di daerah mengatur teknis pelaksanaan dan mekanisme proses penyusunan rencana pembangunan agar dokumen rencana yang dihasilkan benar-benar berkualitas, akuntabel dan transparan.

*)Pegawai Negeri Sipil pada

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat