Menanti Kinerja Tim Ekonomi

Menanti Kinerja Tim Ekonomi

  Senin, 1 Agustus 2016 09:30
MEMBAIK: Seorang pria berjalan di depan sebuah gambar uang seratus ribu rupiah di kantor Bank Indonesia, Jakarta. Sejumlah pihak optimistis ekonomi Indonesia membaik pascareshuffle, terutama pada pos ekonomi. REUTERS/IQRO RINALDI

Berita Terkait

JAKARTA – Angin segar tampaknya mulai menghampiri perekonomian Indonesia. Hal itu disebabkan oleh adanya kebijakan Presiden Joko Widodo yang melakukan perombakan di struktur kabinetnya. Dalam reshuffle yang dilakukan oleh Jokowi pekan lalu, menteri-menteri yang tergabung dalam tim ekonomi mencatat pos yang paling banyak dilakukan reshuffle.

Salah satu yang paling disorot yakni kembalinya Sri Mulyani Indrawati di posisi Menteri Keuangan. Mantan Managing Director and Chief Operating Officer World Bank tersebut menggantikan kursi menkeu yang diduduki oleh Bambang PS Brodjonegoro yang kini digeser ke Bappenas.

Saat melakukan serah terima jabatan pekan lalu, Ani, begitu perempuan kelahiran Bandar Lampung 23 Agustus 1962 itu akrab disapa mengungkapkan beberapa hal yang menjadi prioritas utama yang akan dilakukan di masa kerjanya.

‘’Prioritas, saya rasa yang paling penting sekarang adalah koordinasi di dalam keseluruhan APBN dari sisi perencanaan penganggaran dengan 10 kementerian/lembaga untuk meyakinkan APBN jadi instrumen untuk stimulasi ekonomi sekaligus memperbaiki pondasi perekonomian Indonesia juga akan dilakukan detail, baik dari sisi pembiayaan dan belanja,’’ ujarnya. 

Kerjasama dengan Bappenas dan diskusi dengan DPR dan dengan kementerian/lembaga juga disebutnya menjadi prioritas. Ani melanjutkan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait penyusunan APBN 2017. Seperti diketahui, saat ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus gencar menyusun anggaran tersebut. 

Dengan adanya koordinasi yang menyeluruh, dia berharap ada sinkroninasi yang baik antara APBN dengan kebijakan yang disusun oleh kementerian koordinator.

Dia meyakini, sinkronisasi APBN sebagai instrumen fiskal akan mampu efektif mencapai tujuan pemerintah mulai dari pengentasan kemiskinan, menyediakan kesempatan kerja, mendorong ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, hingga memperkecil kesenjangan. ‘’Jadi kebijakan fiskal adalah kebijakan yang bukan berdiri sendiri secara ekslusif. Tapi alat sebagai bagian dari kebijakan ekonomi pada umumnya,’’ tambahnya.

Ani juga berkomitmen akan terus melaksanakan peninggalan kinerja dari pendahulunya yakni Bambang Brodjonegoro. Sebisa mungkin dia akan terus memaksimalkan apa yang sebelumnya telah disusun.

Meski enggan banyak berkomentar soal reshuffle, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW  Martowardojo menambahkan bahwa pergantian komposisi dalam kabinet pemerintah merupakan hal yang wajar terjadi. Presiden, lanjutnya, akan mengubah komposisi kabinetnya sesuai dengan kebutuhan.

‘’Soal reshuffle, saya tidak dalam kapasitas untuk berkomentar? Tetapi kalau memang ini benar terjadi, ini karena sesuai dengan kebutuhan Presiden. Supaya Indonesia lebih baik?’’ ujarnya belum lama ini.

Reshuffle, bukanlah satu-satunya sentimen yang membuat penguatan rupiah beberapa waktu belakangan. Kembali perkasanya rupiah lebih disebabkan oleh adanya sentiment positif masuknya aliran dana asing ke Indonesia. Selain itu, salah satu penyebab menguatnya nilai tukar rupiah yakni adanya kebijakan tax amnesty.

‘’Rupiah ini cenderung mengalami sentimen penguatan karena dana. Ada dana yang masuk dan banyak korporasi di Indonesia yang melepas valasnya,’’ jelasnya.

Dia berkomitmen BI akan menjaga stabilitas rupiah. Sebab, stabilitas rupiah menjadi cerminan fundamental perekonomian Indonesia untuk mendapatkan kepercayaan para investor. ‘’Ini kita jaga, karena BI juga akan menjaga agar rupiah stabil. Kestabilan rupiah ini mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia,’’ tambahnya.

BI mencatat, hingga 22 Juli kemarin dana masuk ke RI mencapai Rp 128 triliun. Jumlah tersebut jauh diatas capaian tahun lalu dimana ada dana masuk mencapai Rp 55 triliun sepanjang satu tahun.

Bukan One Women Show

Bergabungnya nama besar Sri Mulyani Indrawati memang membawa dampak yang besar. Namun, mantan menteri keuangan Chatib Basri mengingatkan bahwa nama besar Sri Mulyani semestinya tak menjadikan perempuan tersebut sebagai satu-satunya tumpuan bagi perbaikan ekonomi pascareshuffle. 

Chatib mengatakan, Sri Mulyani bukanlah seorang 'one woman show' yang tiba-tiba masuk kemudian bisa langsung mengubah pertumbuhan perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik. Adapun pemerintah dalam APBNP 2016 menargetkan pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 5,2 persen.

‘’Walaupun Sri Mulyani join di kabinet, secara realistis dan balance kita harus bilang bahwa gak bisa semuanya dibebankan kepadanya. Karena kondisi ekonomi saat ini banyak dipengaruhi beberapa sektor. Jadi gak bisa berubah begitu aja," ujarnya.

Dia menambahkan, figur Sri Mulyani diyakini akan membawa perubahan pada perekonomian nasional. Melalui pengalaman dan reputasi mumpuni sepanjang pernah mengemban jabatan sebagai Menteri Keuangan pada 2006-2010, perekonomian Indonesia pasti ke arah yang lebih baik.

‘’Beliau juga kan punya pengalaman di 2008 yang ketika itu kondisi ekonomi global sedang tidak baik. Tapi, dengan Sri Mulyani Indonesia bisa melaluinya. Oleh karena itu, join Sri Mulyani di kabinet akan ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi persoalan perekonomian,’’ jelasnya.

Tumbuhkan Optimisme 

Sementara itu, Head of Research Analyst PT NH Korindo Securities Indonesia Reza Priyambada mengungkapkan bahwa susunan nama-nama yang berada di tim ekonomi diyakini mampu menumbuhkan optimisme. Namun, dia juga menggarisbawahi harus ada langkah konkret yang dilakukan oleh tim ekonomi tersebut.

‘’Sekarang ada sosok ibu Sri Mulyani, ditambah lagi ada pak Bambang dan pak Darmin, merek cukup kuat.  Figur cukup mumpuni. Cuma kalau kita tunggu tidak hanya dari sisi figur, tapi lu orang masuk ke kabinet sekarang itu bawa program apa sih. Program apa saja yang dikerjakan. Bagaimana upaya mereka untuk mempercepat ekonomi yang ada di Indonesia,’’ ujarnya di Nusa Dua, Bali, Minggu (31/7).

Nama-nama yang kini duduk di posisi tim ekonomi diharapkan dapat membawa dampak positif ke pertumbuhan ekonomi terutama dari sisi kestabilan rupiah, capaian inflasi, penurunan defisit anggaran, serta realisasi penerimaan dana repatriasi dari kebijakan tax amnesty.

Perilaku pasar, lanjutnya, saat ini tengah menanti hasil kinerja pascareshuffle. Selain itu, ekspektasi tinggi dari masyarakat terhadap nama-nama yang ada di tim ekonomi semestinya memacu tim tersebut untuk membuat sebuah terobosan baru.

‘’Apakah dengan reshuffle ini tax amnesty bisa langsung diboost meningkat atau tidak, itu PR mereka. Jadi pada saat mereka masuk ini akan ditantang oleh publik. Lu masuk lu mau ngapain, apa menjalankan kebijakan yang sudah ada seperti saat ini atau mungkin ada terobosan baru untuk kita agar punya perekonomian yang bisa lebih baik,’’ urainya.

Dia memprediksi kinerja tim ekonomi akan terlihat dalam jangka waktu beberapa bulan kedepan. ‘’Paling nggak kalau dibilang dalam waktu cepet yah mungkin belum. Yah sekitar satu atau tiga bulan kedepan lah,’’ tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Asmawi Syam mengungkapkan bahwa pihaknya optimis nama-nama yang ada di daftar menteri baru hasil reshuffle akan membawa angin segar pada ekonomi tanah air. 

"Kita optimis bahwa apa yang sekarang ini akan lebih baik lagi. Tetapi (menteri baru) yang ada saat ini membuat kita makin optimis," ujarnya di Jakarta, Kamis (28/7).

Pria yang juga menduduki posisi ketua Himbara tersebut juga menilai adanya nama mantan menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati yang kini kembali menduduki posisi menkeu menjadi sentimen positif. Keyakinan tersebut didasari oleh sepak terjang Sri Mulyani yang telah malang melintang di dunia ekonomi baik domestik maupun internasional.

"Ibu Sri Mulyani punya track record yang baik. Artinya beliau punya tranck record yang juga panjang sebagai managing director World Bank dan juga menteri keuangan," jelasnya. 

Di samping Menkeu, Presiden Jokowi juga menggeser dan melakukan pergantian di pos-pos kementrian yang cukup strategis seperti Kemenperin dan Kemendag. Posisi politikus Hanura Saleh Husin digeser posisinya oleh politikus Golkar Airlangga Hartarto. Putra Mantan Menperin era orde baru Hartarto tersebut dipercaya Jokowi untuk menggerakkani industri tanah air. Sebelum menjadi menteri, Airlangga bukan orang baru di jajaran anggota dewan. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi VI yang membawahi bidang perindustrian dan perdagangan. Menurut pengamat ekonomi Indef Eko Listiyanto, pilihan Jokowi tersebut, cukup tepat.  

“Pak Airlangga lama di komisi VI, dia pasti paham betul persoalan-persoalan industri. Beliau juga ada background pengusaha. Dari sisi gebrakan, dia tampaknya akan banyak melakukan terobosan kebijakan yag lebih tajam. Salah satu tantangan pemerintah kita, itu bagaimana kebijakan itu direspon cepat oleh DPR untuk segera ditindaklanjuti. Dengan masuknya pak Airlangga, bisa lebih mudah untuk mengabulkan aturan-aturan di sektor industri,”papar Eko saat dihubungi, kemarin. 

Meski begitu, lanjut Eko, ada tantangan besar yang dihadapi Airlangga. Dia menguraikan, growth di sektor industri terus menurun. Penurunan growth tersebut sudah berlangsung pasca krisis 1998. Selama ini, pertumbuhan industri hanya sebesar pertumbuhan ekonomi nasional. “Padahal sebelum krisis, sekitar tahun 1995, growth sektor industri rata-rata melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi ini merupakan tantangan bagi pak Airlangga,”lanjutnya. 

Sementara Mendag Enggartiasto Lukita yang dipilih menggantikan Thomas Trikasih Lembong, diprediksi tidak akan banyak melakukan perubahan pada kementrian yang dipimpinnya. Alasannya, latar belakang politisi dan pengusaha properti, kurang begitu cocok dengan kementrian perdagangan. Menurut Eko, setidaknya dibutuhkan seseorang yang paham diplomasi  perdagangan sekaligus ekonomi secara keseluruhan, untuk menjadi seorang Menteri Perdagangan.  

“Kalau Pak Enggar, sepertinya tidak akan banyak perubahan, karena ini (Kemendag) membuuthkan orang yang ahli diplomasi. Apalagi kondisi ekonomi dunia yang menurun, kita juga punya tantangan berat, karena kita punya pasar yang besar,” urainya. 

Bagaimana dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang kini diisi oleh mantan Menkeu Bambang Brodjonegoro?  Eko menuturkan, posisi tersebut sudah sangat pas bagi mantan Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tersebut. Latar belakang akademik Bambang tidak lain adalah pembangunan ekonomi regional.  “Harusnya dari awal dia (Bambang) di Bappenas. Dia pakarnya ekonomi regional. Pandangan-pandangan beliau tentang pembangunan regional, sangat tajam. Dan sekarang memang persoalan yang dihadapi pemerintah seperti ketimpangan, pemerataan pembangunan, itu dibutuhkan orang yang ahli regional. 

Pengamat Ekonomi Leo P Rinaldy menambahkan, menteri-menteri ekonomi pilihan Jokowi saat ini memang layak disebut  The Dream Team. Market pun merespon positif, menteri-menteri ekonomi baru tersebut. Pihaknya pun meyakini, para menteri tersebut akan membuat arah kebijakan ekonomi yang lebih positif.  “Kalau menurut saya ini dream team. Pak Agus (gubernur BI), Menko Perekonomiannya Pak Darmin Nasution, Menkeunya bu Sri Mulyani, dan Pak Bambang shiftting ke Bappenas,” katanya. (dee/ken)

Berita Terkait