Menangkal Aksi Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Menangkal Aksi Kejahatan Seksual Terhadap Anak

  Rabu, 11 November 2015 08:56
CARI SOLUSI: Multipihak membahas solusi kasus kejahatan seksual pada anak. SHANDO SAFELA/PONTIANAK POST

Berita Terkait

Terapkan Hukum Berlapis, Tak Beri Ampun bagi Pelaku. Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Pontianak menyita perhatian banyak pihak. Pemerintah pun sibuk berkoordinasi membahas penanganan masalah kekerasan seksual terhadap anak. Bagaimana mereka melakukan pencegahan maupun penangan terhadap korban?

“PENANGANAN eksploitasi terhadap anak harus dilakukan dengan penanganan khusus. Anak-anal ini memiliki masa depan yang panjang. Ini yang harus dijaga. Jangan sampai anak-anak ini dikemudian hari menjadi pelaku-pelaku berikutnya. Menjadi predator,” ujar Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulityanto, kemarinArief mengungkapkan komitmennya untuk memerangi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak. “Sejak awal dan dari dulu, bahkan sebelum saya menjadi Kapolda Kalimantan Barat tidak pernah memberikan toleransi kepada pelaku-pelaku kejahatan seksual terhadap anak, karena ini merusak masa depan mereka. Ini komitmen saya pribadi dan integritas moral saya untuk menjaga masa depan anak-anak,” lanjutnya.

Menurut Arief, dalam rapat itu ada beberapa kesimpulan yang dirumuskan. Diantaranya dalam bidang penegakan hukum. Polda Kalbar akan menerapkan hukuman yang seberat-beratnya terhadap tersangka. Karena perilaku menyimpang yang dilakukan para pelaku kejahatan seksual  sangat membahayakan masyarakat terutama anak-anak. Sehingga tidak ada toleransi sedikitpun.

Dikatakan Arief, ada satu pelaku kejahatan seksual yang ternyata merupakan rekanan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalbar. Pelaku berinisila TBL alias Ali (58) telah melakukan kejahatan seksual terhadap tujuh anak. Terhadap hal itu, pihaknya tetap tidak akan memberi ampun terhadap pelaku. “Jangankan orang lain yang bekerjasama dengan kepolisian, anggota saya sendiri yang melakukan kejahatan tidak ada ampun, apa lagi penjahat yang melakukan kejahatan terhadap anak-anak. Ini adalah jaminan saya,” katanya.

Terkait dengan strategi penyidikan, lanjut Arief, dari hasil penyidikan yang telah dilakukan terhadap tersangka TBL alias Ali (58) ini terungkap, tersangka telah melakukan kejahatan seksual terhadap tujuh korban, yang sebelumnya tiga korban. “Yang awalnya tiga korban, sekarang berkembang menjadi tujuh. Saya sudah perintahkan kepada Direktur Kriminal Umum, strategi penyidikan memberikan efek jera kepada pelaku, sebisa mungkin berkas perkaranya dislipsinng, sehingga kalau tujuh korban, selama barang bukti cukup jadikan itu tujuh berkas perkara. Sehingga dia tidak keluar menjadi predator anak-anak,” pintanya.

Menurutnya, kejahatan seksual terhadap anak bukan kali ini terjadi dan bukan hanya di kalimantan Barat saja, melainkan terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. “Sehingga perlu kepedulian semua,” lanjutnya.Dalam bidang rehabilitasi, sambung Arief, pihaknya bersama pemerintah Kota Pontianak dan lembaga lain, seperti KPAI dan IPSI terus melakukan pendampingan terhadap anak-anak korban kejahatan seksual, sehingga psikologi para korban bisa pulih seperti sedia kala. “Kami bersama pemerintah kota dan eleman lain, terus melakukan pendampingan berkaitan psikologi anak-anak,” sambungnya.

Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi jajaran Polda Kalimantan Barat yang sudah melakukan lankah-langkah terutama untuk mengatasi ekploitasi anak dan kekerasanm seksual terhadap anak.Sementara itu Kota Pontianak telah mengambil langkah yang lebih intensif  melakukan operasi terhadap tempat-tempat yang diduga  sebagai pemicu seperti warnet, temapat-tempat bermain dan melakukan rehabilitasi terhadap korban. “Ada beberapa korban kita dampingi dengan psikolog supaya anak tidak trauma dan kembali normal seperti sedia kala,” katanya.

Edy juga mengaku telah melakukan sosialisasi, baik di sekolah, forum pengajian dan masjid untuk memawasdai trand penyimpangan terhadap anak. “Kedepan, kota layak anak dan ramah anak bisa terwujud,” pungkasnya.Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kalimantan Barat mengungkapkan Alik R Rosyad, berkenan dengan kejahatan seksual berdasarkan Undang Undang Perlindungan Anak, pelaku diancam pidana minimal lima tahun maksimal 15 tahun penjara. “Jika pelaku orangtua, tenaga pendidik, tenaga pengasuh bisa ditambah 1/3nya,” katanya.“Seseorang melakukan kejahatan seksual dengan modus apapun, apakah itu suka sama suka, ketika korbannya adalah anak, tetap ancamannya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Ini juga menjadi acuan untuk aparat penegak hukum yang lain, jangan sampai ancaman hukuman kurang dari anacaman minimal,” sambungnya. (arf)

Berita Terkait