Menangi MEA dengan Tambah Sekolah Tenaga Kerja

Menangi MEA dengan Tambah Sekolah Tenaga Kerja

  Jumat, 22 January 2016 08:30
SDM PROFESIONAL: Iwan S. Lukminto di pabrik Sritex Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (19/1). Bram Damianus/Radar Solo

Berita Terkait

Industri padat karya seperti pabrik tekstil memiliki peran menentukan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Mereka bisa semakin berjaya jika memiliki tenaga terampil dan beragam produk andalan. Namun, ada peluang terpuruk jika SDM minim skill dan variasi produk terbatas.        

Sebagai pemimpin perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Iwan Setiawan Lukminto paham benar masalah yang membelenggu industri saat ini. Presiden direktur PT Sritex Tbk itu meyakini tenaga kerja adalah aset industri yang harus dilindungi pemerintah.

”Perlindungan itu dalam bentuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja asing,” ujar Iwan saat ditemui di kantornya Selasa (19/1).  Periah nominasi EY World Entrepreneur of the Year 2015 di Monaco itu melihat, pemerintah saat ini masih kurang mendukung kebutuhan industri padat karya akan tenaga kerja berkualitas. ”Di industri tekstil, misalnya, pemerintah kurang mendukung pertambahan jumlah jurusan pertekstilan di perguruan tinggi,” ujarnya.

Jumlah institut dan kampus yang menyediakan jurusan itu semakin berkurang. Saat ini industri sangat sulit menemukan tenaga kerja lulusan jurusan pertekstilan. ”Padahal, industri tekstil adalah salah satu sektor yang serapan tenaga kerjanya tinggi,” tutur Iwan.  

Jika industri itu mampu menyerap banyak tenaga kerja, jumlah penganggur akan berkurang. ”Multiplier effect-nya, pendapatan masyarakat akan naik. Tingkat konsumsi dan pertumbuhan ekonomi pun akan lebih cepat melaju,” lanjut pengusaha 40 tahun itu.

Menurut Iwan, pemerintah sebetulnya tahu bahwa penyebab semakin berkurangnya jumlah perguruan tinggi pencetak tenaga profesional di bidang tekstil adalah minat generasi muda yang juga rendah. Lulusan SMA saat ini lebih suka memilih jurusan yang populer dan ”cepat laku”. Contohnya, kedokteran, TI, ekonomi, dan ilmu komunikasi. ”Bagaimana mendorong minat anak muda ke jurusan tekstil dan bagaimana dunia pendidikan kita memfasilitasi hal tersebut, itu tanggung jawab pemerintah. Ini industri padat karya, kebutuhannya soal tenaga kerja sangat tinggi,” lanjutnya.

Putra almarhum H M. Lukminto itu mengatakan, industri kini seolah ”berjalan sendirian” dalam mengatasi masalah tersebut. Bukan hanya industri tekstil, tapi juga industri-industri padat karya lainnya. Mereka merasa kurang dibantu pemerintah. ”Akhirnya industri terpaksa menerima karyawan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya,” tambah dia.

Dengan bekal pengetahuan yang minim, karyawan baru harus diajari industri dari awal. ”Mulai cara kerja, pemasaran, produk, hingga menjelaskan prospek industri tekstil ke depan,” ungkapnya.  

Di Sritex, bahkan sampai ada pusat pendidikan khusus untuk melatih tenaga kerja baru seputar industri tekstil. ”Industri sebenarnya berharap pemerintah bisa bantu, tapi kami pun tidak boleh berpangku tangan menunggu pemerintah. Kalau kami tidak mendidik tenaga kerja kami sendiri, susah nanti produksi kami,” katanya.

Iwan mengingatkan, ancaman selain kurangnya tenaga kerja profesional dan terdidik adalah mesin. Ya, industri pada akhirnya bisa saja berpikir lebih baik menggunakan banyak mesin. ”Tidak perlu repot-repot mendidik tenaga kerja dari awal, karena toh mesin saja bisa melakukan hal yang sama. Namun, jika itu terus terjadi, risikonya penyerapan tenaga kerja akan berkurang sehingga laju perekonomian memburuk,” jelasnya.

Namun, Iwan berpesan agar perusahaan dan tenaga kerja di Indonesia tidak takut menghadapi MEA. Sebab, Indonesia pun punya kesempatan yang sama untuk bisa go global. Industri dan pengusaha bisa meraih pasar di luar negeri. Tenaga kerja di Indonesia pun bisa bekerja ke banyak negara di ASEAN. ”Tenaga kerja dari luar kebanyakan unggul di bahasa Inggris saja kok. Belum tentu mereka paham soal tekstil,” ungkapnya.

Menurut Iwan, Indonesia semestinya bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Namun, Indonesia harus mewaspadai harga minyak dan komoditas yang terus turun. Untuk itu, dibutuhkan upaya pemerintah dalam mendukung industri di luar sektor energi dan komoditas agar bisa maju. ”Industri manufaktur yang banyak menyerap tenaga kerja dan menghasilkan barang dengan added value harus didukung untuk menolong perekonomian bangsa,” tuturnya.

Di sisi lain, substitusi harus dilakukan industri. Tahun lalu banyak diberitakan bahwa industri padat karya melakukan efisiensi, terutama dalam hal tenaga kerja. Menurut Iwan, efisiensi itu dilakukan kebanyakan industri yang hanya bertumpu pada satu market. ”Di tekstil, yang pabriknya banyak kukut (tutup, Red) itu, misalnya, hanya mengejar pasar tekstil untuk fashion. Sehingga kalau konsumsi fashion itu turun akibat perlambatan, dia mati,” papar ayah tiga anak tersebut.

Beruntung, Sritex punya produk andalan. Selain fashion yang kontribusinya 20 persen terhadap total produksi, pabrik di Sukoharjo, Jawa Tengah, tersebut sukses menjual seragam, benang, kain, dan produk turunan tekstil lainnya. Walhasil, ketika pasar fashion jatuh, substitusi dan kontribusi dari market lain cukup membantu kinerja perusahaan.

Karena banyak pabrik tekstil yang tutup, banyak pihak menganggap industri tekstil masuk salah satu industri yang akan tenggelam atau sunset industry. Iwan mengaku tak setuju dengan labelisasi itu. ”Indonesia ini negara tropis, iklimnya cenderung panas sehingga cocok untuk produksi tekstil yang efisien. Produk kita macam-macam, batik juga banyak sekali jenisnya,” kata Iwan.

Dia pun menyebut Indonesia sebagai ”house of textile”. Tinggal bagaimana pemerintah bisa mendorong kemajuan industri ini supaya tidak tenggelam. Salah satu yang diusulkan Iwan adalah perlindungan terhadap barang-barang impor. Hal tersebut perlu dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri. Di luar itu, tentu menyediakan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri agar industri dapat lebih fokus mengerjakan produksi. (rin/c10/kim)

 

Berita Terkait