Memilih Tetap Bakar Ladang, Meski Penjara Mengancam

Memilih Tetap Bakar Ladang, Meski Penjara Mengancam

  Jumat, 7 Oktober 2016 09:30
PEMADAM API: Apay Janggut, Tuai Rumah Betang Sui Utik, sedang mencontohkan cara pemadaman api secara tradisional menggunakan media bambu. AGUS PUJIANTO/PONTIANAK POST

Berita Terkait

Selebaran kertas berisi maklumat larangan membakar hutan dan lahan membuat ratusan masyarakat  adat ketakutan. Banyak dari mereka memilih sembunyi-sembunyi tetap membuka ladang dengan cara membakar meski sanksi pidana mengancam. Tak sedikit dari masyarakat adat harus berurusan dengan aparat kepolisian.    

AGUS PUJIANTO, Kapuas Hulu

“Pak daripada kami mati kelaparan, lebih baik kami mati ditembak saja. Kami mati terhormat daripada mati di tempat sendiri” kata Lambertus Batok, Ketua Forum Tumenggung Kapuas Hulu dengan nada tinggi. Ungkapan itu, mewakili masyarakat adat yang menolak maklumat dan instruksi presiden terhadap larangan membakar hutan dan lahan.​​ 

Dengan mengepal kertas ditangan, Rengga gopoh berjalan menyusuri lorong rumah panjang Dusun Sungai Utik, Desa Batu Lintang, Kapuas Hulu. Bunyi gemeretak lantai papan itu mengiringi setiap pijakan kakinya. 

“Ini maklumat edaran larangan bakar ladang,” kata Rengga sembari menyodorkan kertas berisi larangan pembakaran hutan dan lahan. Sejak kertas ini mulai ditandatangani tertanggal 13 Juli 2016, masyarakat adat resah, khawatir juga takut: Intrusksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap tidak berpihak pada masyarakat adat. “Kami ketakutan,” 

Raut muka Rengga masih pucat. Tak banyak senyum ketika dia berbicara dengan Pontianak Post. Mimik wajahnya mengisyaratkan ketakutan yang teramat sangat: Selama hidupnya, baru pertama kali berurusan dengan aparat kepolisian. Dia diminta datang ke Polsek Embaloh untuk menjadi saksi dalam kasus Karhutla yang melibatkan Balon, rekannya sesama masyarakat adat. Selain Rengga, ada tiga warga lainnya: Aminudin, Ricard dan Balon. 

“Kami bertani untuk cari makan, bukan cari uang. Kami ketakutan ndak mau berurusan dengan aparat,” sebut Rengga geram. Dia mengaku warga negara indonesia yang taat dengan hukum. Dia bingung, dan merasa dikambing hitamkan oleh pemerintah yang menilai membuka ladang dengan cara membakar itu penyebab kabut asap. Padahal, tradisi ini sudah dijalaninya turun-temurun. “Kami harus sembunyi-sembunyi sekarang. Kalau ada sirine kami takut dan lari,” katanya.

Rengga dan ketiga rekannya beruntung, mereka tidak ditahan oleh aparat kepolisian. Mereka hanya dimintai keterangan saat berada di Polsek Embaloh. Kendati hanya menjadi saksi, Rengga mengaku ketakutan. “Takut waktu diperiksa polisi. Mereka tanya-tanya. Setelah diperiksa, kami dilepaskan. Baru kali ini berurusan dengan polisi,” ungkapnya lirih. 

Lahan ladang Rengga tidaklah luas. Ukurannya 115 kali 35 meter. Ladang itu dimiliki oleh tiga kepala keluarga. Menurut undang-undang, mekanisme pembakaran lahan oleh masyarakat ini dilindungi dengan peraturan Mentri Lingkungan Hidup nomor 10 tahun 2010. Diperkuat juga dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009. Di ayat 2 dijelaskan, membuka lahan dengan pola membakar diperbolehkan dengan memperhatikan kearifan lokal daerah masing-masing. 

“Ladang saya tidak sampai dua hektare. Itupun kami bersama-sama. Cara kami membakar juga tidak sembarangan. Ada adat yang mengaturnya,”  sebut Rengga. 

Rengga bukan satu-satunya masyarakat adat yang ketakutan ketika menerima kabar maklumat dari pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Ada 329 jiwa  masyarakat adat yang tinggal di Rumah Betang (Panjang) di Dusun Sungai Utik juga merasakan kekhawatiran yang sama. 

Selama 14 hari setelah keluar maklumat dalam selebaran kertas fotokopi itu, puluhan masyarakat yang mengatasnamakan Forum Ketemenggungan Masyarkat Adat Kapuas Hulu melakukan aksi damai di Kantor DPRD Kapuas Hulu. Dalam aksi tersebut, masyarakat menyampaikan keberatan atas maklumat larangan membakar ladang dengan cara membakar. Mereka juga mengganggap larangan itu tidak berpihak pada masyarkat adat.

Masyarakat adat merasa sulit menerima fakta larangan membuka ladang dengan cara membakar. Apalagi, 99 persen masyarakat adat menggantungkan hidup dengan berladang.  Ditambah lagi, bagi yang membakar lahan, dipertegas akan ditangkap oleh aparat. Denda miliar rupiah, mengancam mereka. 

“Kehidupan kami hanya untuk bertani, bagaimana bisa dapat uang sebanyak itu. Kami ketakutan,” kata Verdianus Muling.

Bandi, Tuai Rumah Betang Sui Utik mengaku gelisah. Kedatangan aparat kepolisian menyampaikan maklumat itu seperti bulan keramat bagi ratusan masyarakat yang tinggal di rumah betang. Di satu sisi, sebagai warga negara yang baik, mereka harus taat hukum. Di sisi lainnya, apabila larangan itu dijalankan, mereka terancam tidak bisa berladang dan panen padi pada tahun depan. Tentu saja hal ini berdampak terhadap kelangsungan hidup masyarakat adat.

“Kami sulit menerima fakta larangan ini. Kami hidup dengan cara berladang. Membuka ladang dengan cara membakar, sudah menjadi tradisi turun-temurun dari nenek moyang. Kalau tidak membakar, bagaimana kami cari makan,” ungkap Bandi. 

Apay Janggut, begitu Bandi disapa menegaskan bisa saja masyarakat adat mentaati maklumat dan tidak membakar ladang untuk bercocok tanam. Tapi, apa yang solusi yang diberikan pemerintah! 

“Bagaimana kami makan kalau tidak berladang. Apa solusi yang ditawarkan pemerintah. Kami minta 10 juta rupiah perbulan setiap kepala keluarga, untuk bertahan hidup selama setahun, tapi tidak ada yang setuju. Program cetak sawah juga tidak ada irigasi, bagaimana kami bisa tanam,” ungkapnya kesal. (*)

Berita Terkait