Memegang tanpa Harus Mengekang

Memegang tanpa Harus Mengekang

  Senin, 11 April 2016 09:01

Berita Terkait

Mencari Solusi agar Inovasi Tak Mati oleh Regulasi  

Konon, seluruh manusia hidup bahagia hingga akhirnya terciptalah petugas pajak. Satire itu terasa pas dengan ”kehidupan” pelaku industri digital di Indonesia. Perlombaan inovasi produk dan layanan yang gegap gempita kini mulai meredup seiring dengan rencana pemerintah menjaring pajak dari mereka.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) awal tahun lalu mengamanatkan agar deregulasi dikedepankan dalam membina perusahaan teknologi. Statement yang muncul untuk menanggapi keluarnya surat pencabutan izin jasa transportasi online Go-Jek itu sempat membuat pelaku industri kreatif berbunga-bunga. Aplikasi dengan berbagai layanan pun bermunculan bak jamur di musim hujan.

Namun, belum genap enam bulan, ”cuaca” berubah. Iklim usaha yang cerah ceria tiba-tiba mendung. Ternyata, gerombolan awan itu datang dari niat pemerintah untuk memburu pajak dari pemberi layanan digital seperti Google, Facebook, sampai Twitter.

Keresahan pelaku industri digital tersebut dirasakan oleh Menkominfo Rudiantara. Karena itu, mantan direksi perusahaan operator seluler tersebut kini menyiapkan aturan yang harus bersifat tidak terlalu mengekang. Dia mengistilahkannya sebagai light touch regulation. ’’Kalau terlalu ketat, kita akan kalah terus dengan dinamika yang sekarang terjadi. Diatur sekarang A, besok sudah keluar B. Diatur B, keluar C,’’ tutur Rudiantara.

Dia menambahkan, Kemenkominfo hanya mengatur layanan dengan konten berupa data, informasi, atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet (over the top). Sedangkan untuk layanan yang ditawarkan, pihaknya harus berbicara terlebih dahulu dengan sektor terkait. ”Karena sektornya beda-beda, kementeriannya berbeda, aturannya berbeda-beda juga,’’ jelas dia. 

Sebagai negara dengan 88 juta pengguna internet, Indonesia menjadi salah satu favorit pertumbuhan platform digital. Mulai layanan streaming, sewa, penjualan video, musik, game, media sosial, periklanan, sampai transportasi. Nah, serbuan platform digital seperti Spotify, YouTube, Facebook, Google, hingga Twitter pun menjadi perhatian pemerintah untuk mengincar pajak. Jika perusahaan teknologi itu tidak menunaikan kewajiban pajak, representasi usahanya di Indonesia bisa ditutup.

Sikap pemerintah tersebut dinilai tidak proindustri digital karena bisa berdampak berkurangnya investasi. Padahal, perusahaan-perusahaan start-up lokal selama ini sangat berharap pada investasi berbagai venture capital. ’’Saya rasa, kebijakan menutup dan memblokir itu bukan solusi tepat,’’ ujar praktisi digital marketing Tuhu Nugraha kepada Jawa Pos pekan lalu. 

Menurut dia, perubahan bisnis ke arah teknologi digital sudah tak bisa dielakkan lagi. Karena itu, meskipun dilakukan pemblokiran konten-konten tertentu karena dianggap tidak sejalan dengan pemerintah, masyarakat tetap bisa memaksakan diri untuk mengakses. Misalnya melalui setting koneksi dari luar Indonesia.

Misalnya Netflix. Selain dianggap tidak mendukung upaya sensor terhadap bahaya pornografi, Netflix dipermasalahkan soal pajak. Ujung-ujungnya, provider internet di Indonesia mengambil keputusan untuk memblokir. Masalah yang besar soal pajak juga muncul terhadap inovasi transportasi berbasis aplikasi seperti Grab Car dan Uber. Nah, kebijakan sepihak pemerintah terhadap perkembangan industri digital itu bisa berdampak lesunya kegilaan start-up. 

Menurut Tuhu, negara memang harus bisa menarik pajak besar dari perusahaan digital raksasa yang datang dari luar negeri. Namun, hal itu seharusnya tak berlaku sama untuk start-up yang dibangun di Indonesia. ’’Harusnya dikasih insentif bebas pajak biar industri dan ekosistemnya tumbuh,’’ ujarnya. 

Tenaga ahli Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sekaligus pendiri inkubator bisnis Primakara, I Putu Agus Swastika, mengatakan, menarik pajak kepada pelaku industri digital memang sah-sah saja. Namun, klasifikasinya lagi-lagi harus diatur secara jelas. ’’Untuk yang start-up, mungkin harus dilakukan bertahap. Dalam tahap permulaan, pastinya perlu didukung dengan insentif,’’ terangnya.

Mengenai pemungutan pajak tersebut, Indonesia bisa belajar dari India. ”Start-up di sana juga memperoleh keringanan pajak seperti pembebasan pajak penghasilan untuk tiga tahun pertama,” tutur Putu. 

Regulasi lain yang perlu dipercepat terkait dengan pengurusan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) dan pendanaan bagi start-up. Misalnya, sampai saat ini pemerintah tak punya aturan soal crowdfunding. ”Padahal, itu berpotensi menjadi sumber pendanaan bagi start-up,” lanjutnya.

Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Ari Juliano Gema mengatakan, dari sisi regulasi, pihaknya terus berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung industri digital maupun start-up. ”Ketika kami lihat, kami review, ada regulasi yang kira-kira tidak mendukung industri atau pelaku kreatif di Indonesia, akan dilakukan tindakan,’’ ungkapnya.

Salah satu yang sudah terealisasi, daftar negatif investasi (DNI) untuk industri perfilman dicabut. ”Itu salah satu yang kami upayakan. Ternyata, adanya hambatan investasi untuk perfilman justru mengerdilkan industri film Indonesia. Begitu juga ketika dikaitkan ke industri yang lain, seperti game, aplikasi, atau apa pun yang termasuk ekonomi kreatif, akan kami lakukan semacam itu juga,” paparnya.

Menyikapi fenomena Netflix yang sempat diblokir dan kehadiran layanan sejenis seperti Spotify, Ari mengatakan, pada prinsipnya sama. Mereka bisa masuk ke Indonesia dan menjajakan produk dengan cara menyesuaikan dengan peraturan yang sudah ada.

Bekraf sangat menghindari upaya pembentukan regulasi baru untuk menyikapi layanan kreatif dari para pelaku industri. ’’Bagi kami, sebenarnya tinggal menyesuaikan regulasi yang ada. Karena amanat Presiden Jokowi adalah deregulasi. Jangan membuat regulasi baru yang justru bisa menghambat pembangunan ekonomi,” lanjut dia.

Kepala Badan Teknologi Start-up Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Patrick Walujo mengatakan, sebagai industri baru yang sedang bertumbuh, start-up yang berisi segala macam cabang di dalamnya, mulai e-commerce sampai financial technology (fintech), belum tuntas dibahas. Termasuk dari sisi perpajakan.

”Selalu ada pembicaraan untuk pajak. Pokoknya, perusahaan Indonesia yang bergerak di e-commerce tidak boleh dirugikan dengan peraturan pajak jika dibandingkan dengan yang tidak registered (terdaftar, Red) di Indonesia,” ungkapnya saat ditemui di sela pameran start-up, Echelon Indonesia 2016, di Balai Kartini, Rabu lalu (6/4).

Karena itu, saran Patrick, sebaiknya perusahaan e-commerce atau start-up secara umum di bidang apa pun berbadan hukum Indonesia. ”Itu saja pada intinya,” tegas co-founder dan managing partner Northstar Group yang juga menjadi bagian dari pemodal Go-Jek itu.

Saat ini perusahaan start-up teknologi di Indonesia diperkirakan lebih dari 300. Jauh meningkat bila dibandingkan dengan sekitar lima tahun lalu yang masih puluhan perusahaan. Menurut dia, mereka telah membuktikan diri mampu menciptakan lebih dari 500 ribu lapangan kerja dan menarik puluhan triliun rupiah sebagai modal pada 2015. Konsumennya sampai akhir 2015 diperkirakan mencapai 30 juta orang di Indonesia dan terus meningkat. (gun/gen/byu/dim/c11/kim)

Berita Terkait